Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kampanye

image-profil

Oleh

image-gnews
Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro
Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

SUDAH sebulan kampanye pemilu dimulai, Wayan Moncel belum juga dapat rezeki. Petani kopi di lereng Gunung Batukaru ini heran dengan pemilu serentak yang akan datang, kok sepi kampanyenya. "Tak ada satu pun baju kaus yang saya dapatkan," katanya.

Tadinya dia berharap dapat rezeki nomplok lewat hajatan politik ini. Di desanya, ada tiga calon anggota legislatif, semua dari partai berbeda. Dua calon anggota legislatif tingkat provinsi dan satu tingkat kabupaten. Tadinya Moncel berhitung, setidaknya dia akan dapat dua baju kaus, lalu empat sampai enam jasa pemasangan baliho. Di Bali, ada 42 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Moncel berharap paling tidak sepuluh calon akan memasang baliho di desanya. Dia punya kebun bambu dan siap memberi harga Rp 300 ribu untuk pemasangan baliho.

"Pemasangan baliho tak bisa sembarangan seperti dulu. Ada aturannya kapan dan di mana bisa dipasang," kata saya. Moncel saya sarankan untuk mencari celah lain mengais rezeki dari pemilu nanti.

Dia sudah kontak dengan caleg tingkat provinsi. Caleg petahana itu menawarkan bantuan sosial dari jatahnya sebagai anggota DPRD. Moncel yang punya kelompok tani diminta membuat proposal asal-asalan. Dijanjikan uang Rp 50 juta keluar sebelum pemilu, tapi dengan syarat Moncel harus mengumpulkan minimal 90 suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya juga kontak dengan caleg penantang baru, tapi tak ada reaksi," kata Moncel. Dia sebut caleg itu seperti tak bersemangat untuk ikut pemilu. Mungkin dia pikir percuma kampanye buang-buang duit, toh juga akan kalah melawan petahana. "Ya, dia pernah bilang, calon presidennya saja tak bersemangat untuk kampanye."

Untuk calon tingkat kabupaten juga sudah dijalin kerja sama. Yang ini murni "jual suara" nilainya Rp 300 ribu per suara. Urusan pelik nantinya adalah istri-istri petani kopi ini akan sulit menghafal caleg yang akan dicoblos. Ada lima surat suara, satu untuk pemilu legislatif kabupaten, satu untuk provinsi, satu untuk pusat, satu untuk memilih DPD, dan satu lagi memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Semua caleg yang dipilih partainya beda, masih untung nomor urutnya tak sampai sepuluh. Tapi, DPD yang disepakati dicoblos nomor 32, emak-emak susah menelusurinya. Para emak bingung membayangkan pemilu serentak yang ribet ini. Harusnya cukup tiga surat suara, satu untuk memilih presiden, satu untuk memilih DPD, dan satu lagi memilih partai, terserah siapa yang didudukkan oleh partai didewan. "Itu usul bagus, tapi tidak adil. Kita harus memilih sendiri tokoh yang layak jadi wakil rakyat," kata saya.

Moncel sendiri tak masalah, meski dia perkirakan akan terjadi banyak kengawuran saat pencoblosan. Yang dia jadikan pikiran adalah siapa pasangan presiden-wakil presiden yang dipilih. Kata dia, ada presiden yang bagus tapi wakilnya selalu bicara soal agama, soal halal-haram, ekonomi syariah, kok tidak berpikir soal kemajemukan. Saya tanya, memangnya ada tim sukses untuk capres? "Eh, ya... Tak ada. Semua caleg sibuk dengan dirinya dibanding sibuk menjual siapa presidennya," katanya.

Saya katakan ke Moncel, semua itu karena kampanye belum berjalan optimal. Belum boleh pasang baliho, belum boleh pasang iklan di media. Kampanye sekarang baru pada tahap kampanye negatif untuk menelanjangi keburukan calon presiden dan wakil presiden di pihak lawan. Mendekati pemilu akan berubah karena para caleg lebih memikirkan dirinya sendiri dan partai-partai bertarung di dalam koalisinya untuk mengklaim siapa yang pantas disebut paling berjasa memenangkan calon presiden.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

17 jam lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

21 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


23 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

29 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

33 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

48 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

49 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.