Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menuju Pemilu Elektronik

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi Pemilu. TEMPO/Subekti
Ilustrasi Pemilu. TEMPO/Subekti
Iklan

Usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk membebankan biaya saksi pemilihan umum kepada negara jelas kurang tepat. Dewan seharusnya justru mendorong pemerintah menyelenggarakan pemilu secara lebih efisien. Kalau belum sanggup mengadakan pemilu elektronik, kita bisa menerapkan sistem pengawasan pemilu lewat teknologi.

Efisiensi perlu dilakukan karena biaya pemilu presiden dan legislatif 2019 cukup besar. Anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum mencapai Rp 18,1 triliun. Adapun anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu Rp 8,6 triliun. Jika partai politik meminta dana untuk honor para saksi, anggaran pemilu akan semakin membengkak. Setidaknya diperlukan Rp 1,2 triliun untuk honor seluruh saksi partai-partai dalam pemilu legislatif.

Honor saksi semestinya tetap menjadi tanggung jawab partai politik. Soalnya, negara telah membiayai pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu. Perangkat lembaga ini tersebar dari tingkat provinsi hingga kelurahan atau desa, bahkan luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, Bawaslu pun diwajibkan bersikap adil kepada semua peserta pemilu.

Partai politik yang sehat seharusnya memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatan politik, termasuk mengawasi pemilu. Partai politik semestinya pula memiliki banyak kader yang siap menjadi saksi pemilu secara sukarela. Apalagi Bawaslu telah menyediakan pelatihan bagi para saksi.

DPR justru perlu memikirkan cara penyelenggaraan pemilu yang tidak terlalu membebani anggaran negara, misalnya lewat pemilu elektronik. Negara seperti Australia, Brasil, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat sudah menerapkan pemilu elektronik. Bahkan negara tetangga, Filipina, telah menggelar pemilu elektronik sejak 2010. Hasilnya, partisipasi pemilih justru meningkat dan penghitungan suara jauh lebih cepat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tentu pemilu elektronik memerlukan persiapan matang dan tidak mungkin diterapkan pada pemilu mendatang. Tapi seharusnya DPR dan pemerintah mulai mengkaji hal itu. Proyek KTP elektronik yang kini kacau-balau harus segera dibereskan pula agar pelaksanaan pemilu elektronik lebih mudah.

Kini pun Bawaslu sebetulnya sudah bisa menggunakan teknologi untuk memantau tempat pemungutan suara. Pengawasan elektronik, seperti penyediaan kanal video streaming dari TPS, akan memudahkan partai politik untuk ikut mengawasi. Masyarakat pun bisa dilibatkan mengawasi penghitungan suara lewat berbagai kemudahan teknologi.

Pengawasan secara elektronik merupakan langkah menuju pemilu elektronik sebagai solusi yang lebih ideal. Penyelenggaraan pemilu elektronik harus segera dirancang pula karena memudahkan masyarakat sekaligus lebih efisien. Apalagi kita sering menggelar pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Pembahasan pemilu elektronik jauh lebih penting dibanding urusan honor saksi pemilu yang kini diributkan DPR.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.