Langkah Mundur Aturan Pelaporan Korupsi

Oleh

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. Penyidik KPK telah mengembangkan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Sabang tahun 2006-2011, dan menetapkan dua tersangka baru, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Izil Azhar, atas penerimaan gratifikasi sebesar Rp 32 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

PERATURAN pemerintah tentang pelaporan kasus korupsi yang diteken Presiden Joko Widodo pada 17 September lalu merupakan langkah mundur. Bukan hanya jumlah hadiah bagi pelapor kini dibatasi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga sarat kelemahan.

Peraturan ini menggantikan aturan serupa yang diterbitkan pada 2000. Bedanya, dalam aturan lama, mereka yang melaporkan kasus korupsi bisa mendapat premi atau imbalan 2 permil atau 0,2 persen dari kerugian negara yang dapat dikembalikan. Makin besar kerugian negara yang diselamatkan, makin besar hadiah bagi pelapor. Dalam aturan baru, pelapor hanya akan mendapat premi maksimal Rp 200 juta. Ketentuan baru ini tak merinci teknik penghitungannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk yang berkeberatan atas pembatasan jumlah hadiah tersebut. Saat pembahasan, KPK mengusulkan kepada pemerintah agar menaikkan besaran hadiah dari 0,2 persen menjadi 1 persen dari kerugian negara. Komisi antikorupsi beralasan besaran hadiah yang ada selama ini tak lagi menarik sehingga belakangan jarang ada yang mau menjadi whistleblower. Tapi usul KPK ditolak. Pemerintah justru memutuskan membatasi jumlahnya maksimal Rp 200 juta. Di negara lain, hadiah bagi pelapor korupsi terbilang besar. Di Amerika Serikat, misalnya, pelapor kejahatan rasuah bisa mendapat 10-30 persen dari denda senilai US$ 1 juta atau lebih yang dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku korupsi.

Peraturan baru ini juga memiliki kelemahan serius yang justru bisa membuat orang tidak mau melaporkan kasus korupsi. Dari 25 pasal dalam peraturan tersebut, tak ada satu pun yang memuat jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Sedangkan dalam aturan lama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, ada pasal yang memuat ketentuan bahwa penegak hukum wajib merahasiakan identitas pelapor.

Ihwal jaminan keamanan pelapor juga tak menjadi perhatian. Padahal, menurut Transparency International Indonesia, sejak 2004 hingga 2017, ada sekitar seratus teror ancaman atau penyerangan terhadap pelapor korupsi. Peraturan lama sangat tegas memerintahkan penegak hukum memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor dan keluarganya bila diperlukan.

Bentuk kemunduran lain menyangkut perlindungan hukum. Dalam aturan baru, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Peraturan lama tak mencantumkan syarat itu. Semua pelapor berhak mendapat perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa amannya.

Presiden Joko Widodo selayaknya memperbaiki peraturan pemerintah yang tidak akan membuat masyarakat tertarik melaporkan korupsi itu. Presiden harus memerintahkan jaksa dan polisi tidak mengabaikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin pelapor tak bisa dituntut balik. Selama ini, masih ada pelapor yang dituntut atas laporannya.

Tanpa revisi yang substansial, peraturan pemerintah itu tak ada gunanya bagi pemberantasan korupsi. Aturan itu justru memberikan kesan bahwa pemerintah hanya ingin mendapat citra baik untuk kepentingan elektoral semata.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

8 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.