Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Langkah Mundur Aturan Pelaporan Korupsi

Oleh

image-gnews
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. Penyidik KPK telah mengembangkan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Sabang tahun 2006-2011, dan menetapkan dua tersangka baru, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Izil Azhar, atas penerimaan gratifikasi sebesar Rp 32 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018. Penyidik KPK telah mengembangkan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Sabang tahun 2006-2011, dan menetapkan dua tersangka baru, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, Izil Azhar, atas penerimaan gratifikasi sebesar Rp 32 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

PERATURAN pemerintah tentang pelaporan kasus korupsi yang diteken Presiden Joko Widodo pada 17 September lalu merupakan langkah mundur. Bukan hanya jumlah hadiah bagi pelapor kini dibatasi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga sarat kelemahan.

Peraturan ini menggantikan aturan serupa yang diterbitkan pada 2000. Bedanya, dalam aturan lama, mereka yang melaporkan kasus korupsi bisa mendapat premi atau imbalan 2 permil atau 0,2 persen dari kerugian negara yang dapat dikembalikan. Makin besar kerugian negara yang diselamatkan, makin besar hadiah bagi pelapor. Dalam aturan baru, pelapor hanya akan mendapat premi maksimal Rp 200 juta. Ketentuan baru ini tak merinci teknik penghitungannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk yang berkeberatan atas pembatasan jumlah hadiah tersebut. Saat pembahasan, KPK mengusulkan kepada pemerintah agar menaikkan besaran hadiah dari 0,2 persen menjadi 1 persen dari kerugian negara. Komisi antikorupsi beralasan besaran hadiah yang ada selama ini tak lagi menarik sehingga belakangan jarang ada yang mau menjadi whistleblower. Tapi usul KPK ditolak. Pemerintah justru memutuskan membatasi jumlahnya maksimal Rp 200 juta. Di negara lain, hadiah bagi pelapor korupsi terbilang besar. Di Amerika Serikat, misalnya, pelapor kejahatan rasuah bisa mendapat 10-30 persen dari denda senilai US$ 1 juta atau lebih yang dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku korupsi.

Peraturan baru ini juga memiliki kelemahan serius yang justru bisa membuat orang tidak mau melaporkan kasus korupsi. Dari 25 pasal dalam peraturan tersebut, tak ada satu pun yang memuat jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Sedangkan dalam aturan lama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, ada pasal yang memuat ketentuan bahwa penegak hukum wajib merahasiakan identitas pelapor.

Ihwal jaminan keamanan pelapor juga tak menjadi perhatian. Padahal, menurut Transparency International Indonesia, sejak 2004 hingga 2017, ada sekitar seratus teror ancaman atau penyerangan terhadap pelapor korupsi. Peraturan lama sangat tegas memerintahkan penegak hukum memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor dan keluarganya bila diperlukan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bentuk kemunduran lain menyangkut perlindungan hukum. Dalam aturan baru, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Peraturan lama tak mencantumkan syarat itu. Semua pelapor berhak mendapat perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa amannya.

Presiden Joko Widodo selayaknya memperbaiki peraturan pemerintah yang tidak akan membuat masyarakat tertarik melaporkan korupsi itu. Presiden harus memerintahkan jaksa dan polisi tidak mengabaikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin pelapor tak bisa dituntut balik. Selama ini, masih ada pelapor yang dituntut atas laporannya.

Tanpa revisi yang substansial, peraturan pemerintah itu tak ada gunanya bagi pemberantasan korupsi. Aturan itu justru memberikan kesan bahwa pemerintah hanya ingin mendapat citra baik untuk kepentingan elektoral semata.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024