INILAH akibat sikap pragmatis baik kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto dalam memilih pasangan. Calon wakil presiden Ma’ruf Amin harus berkampanye ekstrakeras agar tidak sekadar menjadi pelengkap calon presiden inkumben. Begitu pula Sandiaga Salahuddin Uno, yang mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu singkat, kedua calon wakil presiden juga dituntut segera menyelaraskan diri dengan visi pasangannya.
Kandidat wakil presiden seharusnya bisa memperkuat pasangan. Namun, sejauh ini, sumbangan keduanya masih relatif kecil dalam mendongkrak elektabilitas pasangan. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada September lalu memperlihatkan hal ini. Tanpa menyertakan pasangan, elektabilitas Jokowi 57 persen dan Prabowo 31,3 persen. Adapun elektabilitas dengan melibatkan calon wakil presiden tak jauh berbeda: Jokowi-Ma’ruf 57,7 persen dan Prabowo-Sandiaga 32,3 persen.
Pengaruh yang kecil itu tidak terlalu mengejutkan karena peran sentral presiden dalam ketatanegaraan kita. Ma’ruf dan Sandiaga juga bukan figur ideal bagi pasangannya. Keduanya ditentukan lewat politik pragmatis dan penuh dengan kompromi oleh partai politik pendukung. Penentuan calon wakil presiden tidak didasari kebutuhan untuk memperkuat visi calon presiden.
Ma’ruf akan sulit diharapkan membantu Jokowi mengatasi persoalan nyata andai kata pasangan ini menang. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini bukan figur yang cocok untuk ikut membenahi perekonomian dan tata kelola pemerintahan. Peran Ma’ruf lebih untuk kepentingan politik elektoral. Itu pun bukan untuk mendongkrak elektoral pasangan secara signifikan, melainkan lebih sebagai tameng agar lawan tidak menyerangnya dengan sentimen agama.
Strategi politik itu telah menimbulkan masalah. Mantan Rais Am Nahdlatul Ulama ini dikenal sebagai tokoh Islam konservatif. Padahal, selama ini, visi kubu Jokowi lebih dekat dengan pemikiran kalangan Islam moderat. Jangan heran bila belakangan kubu Jokowi terlihat berupaya memoles Ma’ruf dengan cara mendekatkan calon wakil presiden ini dengan kalangan Islam moderat, termasuk keluarga Abdurrahman Wahid.
Keganjilan serupa muncul di kubu penantang. Dipilihnya Sandiaga ditengarai lebih banyak didorong kepentingan pembiayaan kampanye. Pengusaha muda ini bisa pula menutup kelemahan Prabowo pada Pemilihan Umum 2014, yang kalah memperebutkan suara perempuan dan kalangan muda. Tapi ia perlu menyatukan diri dengan visi Prabowo, misalnya dalam soal ekonomi kerakyatan.
Kalaupun urusan menyamakan visi beres, masih ada hal yang lebih penting: menerjemahkan visi menjadi program nyata. Inilah pekerjaan rumah yang belum diselesaikan baik oleh kubu Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandiaga. Hingga kini, publik sulit membedakan visi dan misi mereka. Kedua pasangan sama-sama populis, seperti terlihat dari visi-misi yang dipajang di situs Komisi Pemilihan Umum.
Visi pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Visi Prabowo-Sandiaga lebih panjang, tapi isinya hampir sama: terwujudnya bangsa dan negara yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat secara politik, dan berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi.
Misi kedua pasangan pun tak jauh beda. Ambil contoh soal ekonomi. Jokowi-Ma’ruf menginginkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Adapun Prabowo-Sandiaga menjanjikan perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Sepintas berbeda, misi itu kemudian menjadi serupa karena dalam butir lain Jokowi-Ma’ruf juga menjanjikan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Publik tidak memerlukan jargon muluk yang sulit dipahami, tapi menghendaki program dan solusi untuk mengatasi persoalan nyata seperti pelemahan rupiah dan ekonomi yang lesu. Masalah sehari-hari, seperti kesulitan Pertamina yang menanggung beban kenaikan harga minyak dunia atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang tekor, layak diperdebatkan kedua kubu. Urusan isu kampanye memang menjadi tugas tim sukses kubu masing-masing. Tapi calon wakil presiden seharusnya pula berperan besar.
Kampanye menjual program dan solusi akan lebih sehat bagi demokrasi dibanding sekadar saling menjelekkan lawan. Adu gagasan dan program bisa mendorong rakyat memilih secara rasional, bukan sekadar berdasarkan rasa suka terhadap figur calon presiden dan wakil presiden.
