Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menanti Gerak Cepat Anies

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.
Iklan

Sudah ada gebrakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama setahun memimpin. Tapi masih banyak pekerjaan yang menumpuk. Anies mesti bergerak lebih cepat untuk menuntaskan janji kampanyenya dan menyelesaikan berbagai persoalan utama provinsi ini.

Menuaikan janji kampanye tentu tidak mudah. Dari 23 janji, Anies telah melaksanakan beberapa hal, di antaranya memberikan Kartu Jakarta Pintar Plus kepada 805 ribu siswa di DKI. Lainnya, ada yang baru dirintis, ada pula yang belum dimulai sama sekali. Sedangkan janji untuk mencetak 200 ribu pengusaha lewat program OK-OCE kian jauh dari realisasi sejak Sandiaga Uno melepaskan jabatan wakil gubernur.

Program yang paling ditunggu-tunggu, rumah dengan uang muka nol rupiah, telah diluncurkan bulan ini dengan nama Samawa, singkatan dari “solusi rumah warga”. Tapi pelaksanaan program ini tampaknya tak akan mudah. Anies masih harus memecahkan masalah legalitas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menalangi uang muka konsumen.

Dalam hal proyek reklamasi, publik kini menunggu realisasi janji Anies mengambil alih pengelolaan tiga pulau. Beberapa waktu lalu ia telah mencabut izin reklamasi untuk 13 pulau dan membiarkan tiga pulau yang telah direklamasi. Anies berjanji menjadikan ketiga pulau itu hutan kota dan menggunakannya untuk sarana publik.

Adapun soal penataan Tanah Abang, Anies harus realistis dan tidak memaksakan program yang bertentangan dengan regulasi. Keputusan memberikan satu lajur jalan di Tanah Abang buat pedagang kaki lima, misalnya, melanggar Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Langkah yang membuat Tanah Abang kembali semrawut ini perlu dipertimbangkan ulang. Demikian pula rencana mengizinkan becak kembali beroperasi di Ibu Kota. Selain terbentur peraturan daerah, kebijakan ini sebetulnya kurang sinkron dengan sistem transportasi modern.

Baca Juga:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam evaluasi setahun pemerintahan Anies, DPRD Jakarta juga mengingatkan dampak yang kurang baik dari kebijakan populis. Dewan menyoroti antara lain soal trotoar yang kembali tak beraturan dan kotor, lantaran pedagang kaki lima dibebaskan berjualan di sana.

Tekad Anies untuk membantu warga miskin kota sama sekali tidak salah, bahkan mesti disokong. Saat ini masih ada 3,57 persen penduduk Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya, ada 373 ribu warga kota yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Cuma, niat mulia itu semestinya dilaksanakan tanpa merusak tatanan baik yang sudah ada.

Pada akhirnya keberhasilan Anies tidak hanya diukur dari pemenuhan janji kampanye. Tugas yang lebih penting adalah menjadikan Jakarta provinsi yang makmur, adil, dan berkemanusiaan bagi setiap penghuninya. Untuk itu, Anies mesti lebih tangkas dalam memimpin Ibu Kota. Empat tahun sisa masa kepemimpinannya bukanlah waktu yang panjang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

16 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

28 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

43 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

44 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.