Menanti Gerak Cepat Anies

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 26 September 2018. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian Pidato Gubernur terhadap Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Subekti.

    Sudah ada gebrakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama setahun memimpin. Tapi masih banyak pekerjaan yang menumpuk. Anies mesti bergerak lebih cepat untuk menuntaskan janji kampanyenya dan menyelesaikan berbagai persoalan utama provinsi ini.

    Menuaikan janji kampanye tentu tidak mudah. Dari 23 janji, Anies telah melaksanakan beberapa hal, di antaranya memberikan Kartu Jakarta Pintar Plus kepada 805 ribu siswa di DKI. Lainnya, ada yang baru dirintis, ada pula yang belum dimulai sama sekali. Sedangkan janji untuk mencetak 200 ribu pengusaha lewat program OK-OCE kian jauh dari realisasi sejak Sandiaga Uno melepaskan jabatan wakil gubernur.

    Program yang paling ditunggu-tunggu, rumah dengan uang muka nol rupiah, telah diluncurkan bulan ini dengan nama Samawa, singkatan dari “solusi rumah warga”. Tapi pelaksanaan program ini tampaknya tak akan mudah. Anies masih harus memecahkan masalah legalitas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menalangi uang muka konsumen.

    Dalam hal proyek reklamasi, publik kini menunggu realisasi janji Anies mengambil alih pengelolaan tiga pulau. Beberapa waktu lalu ia telah mencabut izin reklamasi untuk 13 pulau dan membiarkan tiga pulau yang telah direklamasi. Anies berjanji menjadikan ketiga pulau itu hutan kota dan menggunakannya untuk sarana publik.

    Adapun soal penataan Tanah Abang, Anies harus realistis dan tidak memaksakan program yang bertentangan dengan regulasi. Keputusan memberikan satu lajur jalan di Tanah Abang buat pedagang kaki lima, misalnya, melanggar Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Langkah yang membuat Tanah Abang kembali semrawut ini perlu dipertimbangkan ulang. Demikian pula rencana mengizinkan becak kembali beroperasi di Ibu Kota. Selain terbentur peraturan daerah, kebijakan ini sebetulnya kurang sinkron dengan sistem transportasi modern.

    Dalam evaluasi setahun pemerintahan Anies, DPRD Jakarta juga mengingatkan dampak yang kurang baik dari kebijakan populis. Dewan menyoroti antara lain soal trotoar yang kembali tak beraturan dan kotor, lantaran pedagang kaki lima dibebaskan berjualan di sana.

    Tekad Anies untuk membantu warga miskin kota sama sekali tidak salah, bahkan mesti disokong. Saat ini masih ada 3,57 persen penduduk Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya, ada 373 ribu warga kota yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Cuma, niat mulia itu semestinya dilaksanakan tanpa merusak tatanan baik yang sudah ada.

    Pada akhirnya keberhasilan Anies tidak hanya diukur dari pemenuhan janji kampanye. Tugas yang lebih penting adalah menjadikan Jakarta provinsi yang makmur, adil, dan berkemanusiaan bagi setiap penghuninya. Untuk itu, Anies mesti lebih tangkas dalam memimpin Ibu Kota. Empat tahun sisa masa kepemimpinannya bukanlah waktu yang panjang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.