Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inkonsistensi Keputusan Pemerintah

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Petugas mengisi Premium ke tangki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. Hukum ekonomi mengatur bahwa BBM, yang bahan baku utamanya minyak mentah, memang harus naik harganya jika harga minyak mentah dunia naik. Harga minyak mentah dunia sudah naik lebih dari dua kali lipat atau 200 persen sejak 2016 berkisar US$ 32 per barel, dan saat ini melambung di kisaran US$ 80 per barel. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Petugas mengisi Premium ke tangki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. Hukum ekonomi mengatur bahwa BBM, yang bahan baku utamanya minyak mentah, memang harus naik harganya jika harga minyak mentah dunia naik. Harga minyak mentah dunia sudah naik lebih dari dua kali lipat atau 200 persen sejak 2016 berkisar US$ 32 per barel, dan saat ini melambung di kisaran US$ 80 per barel. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

Pemerintah lebih mengutamakan pertimbangan elektoral ketika membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Premium yang baru saja diumumkan, pekan lalu. Keputusan maju-mundur itu bisa berdampak buruk bagi perekonomian.

Keputusan pemerintah menaikkan harga Premium disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pada 10 Oktober lalu. Berbeda dengan harga bahan bakar jenis Pertamax, yang merupakan kewenangan manajemen Pertamina, keputusan menaikkan harga Premium diambil oleh pemerintah. Hanya dalam satu jam setelah diumumkan, kenaikan itu dibatalkan kembali.

Keputusan plinplan seperti ini bisa menggerus kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah. Sikap inkonsisten seperti ini mengirim pesan bahwa pemerintah tidak memiliki kepastian. Peristiwa ini terjadi di hadapan petinggi ekonomi dunia, yang sedang mengikuti pertemuan Dana Moneter InternasionalBank Dunia di Bali.

Sikap majumundur seperti ini bukan yang pertama bagi pemerintah Joko Widodo. Pembatalan serupa pernah terjadi pada 2015, yakni untuk kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) jalan tol dan soal pelarangan angkutan sepeda motor untuk ojek berbasis aplikasi online.

Bolakbalik sikap dan keputusan pemerintah seperti ini mengindikasikan adanya problem koordinasi antarinstansi dalam pemerintah Jokowi. Jika prosedur pengambilan kebijakan telah didahului dengan pengkajian komprehensif atas dampaknya, pemerintahan semestinya lebih siap melaksanakannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembatalan kenaikan harga Premium itu juga memberi implikasi serius. Menaikkan harga Premium merupakan langkah pahit yang perlu ditempuh untuk meringankan tekanan terhadap ekonomi nasional. Bank Indonesia menyebutkan, defisit transaksi berjalan pada kuartal II mencapai 3 persen dari produk domestik bruto. Sedangkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan neraca eksporimpor Indonesia pada JanuariAgustus 2018 mengalami defisit US$ 4,09 miliar, dengan defisit dari sektor migas sebesar US$ 8,35 miliar.

Dalam kondisi seperti ini, kenaikan harga BBM sebenarnya bisa menjadi salah satu obat untuk membantu meringankan beban anggaran. Namun pemerintah Jokowi tampak serba ragu, bahkan plinplan, untuk melaksanakannya. Tak salah jika kemudian muncul penilaian bahwa sikap majumundur ini berkaitan dengan kepentingan jangka pendek inkumben: mengamankan dukungan demi pemilihan presiden 2019.

Dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, keputusan menaikkan dan membatalkan kenaikan harga Premium itu ditengarai atas perintah Presiden Jokowi sendiri. Jika informasi ini benar, problemnya bukan lagi pada koordinasi antarbagian dalam pemerintah, melainkan justru pada pucuk tertingginya. Jokowi semestinya segera memperbaiki masalah ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024