Pemerintah lebih mengutamakan pertimbangan elektoral ketika membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Premium yang baru saja diumumkan, pekan lalu. Keputusan maju-mundur itu bisa berdampak buruk bagi perekonomian.
Keputusan pemerintah menaikkan harga Premium disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pada 10 Oktober lalu. Berbeda dengan harga bahan bakar jenis Pertamax, yang merupakan kewenangan manajemen Pertamina, keputusan menaikkan harga Premium diambil oleh pemerintah. Hanya dalam satu jam setelah diumumkan, kenaikan itu dibatalkan kembali.
Keputusan plinplan seperti ini bisa menggerus kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah. Sikap inkonsisten seperti ini mengirim pesan bahwa pemerintah tidak memiliki kepastian. Peristiwa ini terjadi di hadapan petinggi ekonomi dunia, yang sedang mengikuti pertemuan Dana Moneter InternasionalBank Dunia di Bali.
Sikap majumundur seperti ini bukan yang pertama bagi pemerintah Joko Widodo. Pembatalan serupa pernah terjadi pada 2015, yakni untuk kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) jalan tol dan soal pelarangan angkutan sepeda motor untuk ojek berbasis aplikasi online.
Bolakbalik sikap dan keputusan pemerintah seperti ini mengindikasikan adanya problem koordinasi antarinstansi dalam pemerintah Jokowi. Jika prosedur pengambilan kebijakan telah didahului dengan pengkajian komprehensif atas dampaknya, pemerintahan semestinya lebih siap melaksanakannya.
Pembatalan kenaikan harga Premium itu juga memberi implikasi serius. Menaikkan harga Premium merupakan langkah pahit yang perlu ditempuh untuk meringankan tekanan terhadap ekonomi nasional. Bank Indonesia menyebutkan, defisit transaksi berjalan pada kuartal II mencapai 3 persen dari produk domestik bruto. Sedangkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan neraca eksporimpor Indonesia pada JanuariAgustus 2018 mengalami defisit US$ 4,09 miliar, dengan defisit dari sektor migas sebesar US$ 8,35 miliar.
Dalam kondisi seperti ini, kenaikan harga BBM sebenarnya bisa menjadi salah satu obat untuk membantu meringankan beban anggaran. Namun pemerintah Jokowi tampak serba ragu, bahkan plinplan, untuk melaksanakannya. Tak salah jika kemudian muncul penilaian bahwa sikap majumundur ini berkaitan dengan kepentingan jangka pendek inkumben: mengamankan dukungan demi pemilihan presiden 2019.
Dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, keputusan menaikkan dan membatalkan kenaikan harga Premium itu ditengarai atas perintah Presiden Jokowi sendiri. Jika informasi ini benar, problemnya bukan lagi pada koordinasi antarbagian dalam pemerintah, melainkan justru pada pucuk tertingginya. Jokowi semestinya segera memperbaiki masalah ini.
