Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

IMF

image-profil

Oleh

image-gnews
Presiden World Bank Group Jim Yong Kim (tengah) menyampaikan paparan saat rapat pleno Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari
Presiden World Bank Group Jim Yong Kim (tengah) menyampaikan paparan saat rapat pleno Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari
Iklan

Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dengan Bank Dunia masih berlangsung di Nusa Dua, Bali. Hajatan ini lancar saja karena persiapannya yang sangat matang. Namun ada suara tak sedap dari beberapa “tokoh oposisi” yang menyebutkan pertemuan ini sama sekali tidak peka terhadap situasi Tanah Air yang penuh dengan bencana. Gempa di Lombok belum tuntas ditangani, disusul gempa disertai tsunami di Palu yang lebih dahsyat. Mereka bahkan meminta hajatan itu dibatalkan.

Kenyataannya, pertemuan IMF jalan terus. Dari 189 negara anggota IMF, sudah ada 15 ribu peserta yang datang, bahkan ada yang menyebutkan jumlah itu bertambah menjadi 25 ribu karena anggota delegasi resmi mengajak keluarga dan kerabatnya. Tak semua mengikuti sidang IMF. Obyek wisata pun sudah kebanjiran tamu kelas kakap.

Biaya besar itu yang jadi persoalan. Kalau ditotal, uang yang keluar mencapai Rp 5,75 triliun. Kenapa besar sekali? Karena Rp 4,8 triliun digunakan untuk infrastruktur di Bali. Hajatan itu sendiri hanya dianggarkan sekitar Rp 800 miliar, dan itu pun bisa dihemat.

Pesta para menteri keuangan sejagat ini sebenarnya “suatu keajaiban” bagi Bali. Gara-gara ada IMF, pembangunan infrastruktur di Bali selatan kembali dilakukan, padahal sudah ada moratorium untuk membangun sarana pariwisata di kawasan itu.

Orang tahu, bagaimana gigihnya masyarakat Bali menolak reklamasi di pantai Bali selatan, khususnya Teluk Benoa. Pantai harus dijaga kelestariannya agar ritual keagamaan berlangsung dengan mulus. Gara-gara IMF, sebagian Teluk Benoa direklamasi untuk memperluas pelabuhan agar kapal pesiar semakin banyak yang bersandar. Pantai Tuban juga direklamasi untuk memperluas parkir pesawat terbang yang singgah di Bandara Ngurah Rai. Padahal sudah ada “kesepakatan” Bandara Ngurah Rai tak bisa diperluas karena menabrak berbagai tempat suci. Untuk itu dirancang bandara baru di Bali utara yang kajiannya sudah selesai tiga tahun lalu dan hanya menunggu izin lokasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertemuan IMF ini juga disebut “membawa untung” dan bukan menghamburkan uang. Selain investasi yang masuk lumayan besar, ada bantuan untuk korban gempa Lombok dan Palu-perputaran uang di Bali bertambah sampai Rp 5,7 triliun selama hajatan akbar ini. Dari mana datangnya uang itu? Ya, dari ribuan peserta yang berada di Bali paling sedikit lima hari. Mereka bayar hotel, bayar makanan, sewa kendaraan, dan seterusnya.

Siapa yang mendapatkan uang itu? Tentu pelaku pariwisata di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya, bukan masyarakat Bali utara yang sama sekali tak berurusan dengan IMF. Pemerintah Kabupaten Badung di mana Nusa Dua berada semakin kaya karena pajak hotel dan restoran mereka raup semuanya. Kabupaten lain boleh iri karena mereka hanya punya obyek wisata, tidak punya hotel besar dan restoran. Pajak hotel dan restoran sudah lama jadi bahan pergunjingan di Bali, kenapa tidak dipungut oleh provinsi dan hasilnya dibagikan merata sehingga semua rakyat Bali menikmati kue pariwisata. Tapi hal itu tak bisa dilakukan atas nama otonomi berada di kabupaten.

Inilah sisi lain dari pertemuan IMF bahwa sesungguhnya hajatan itu hampir tak punya dampak apa-apa untuk masyarakat Bali yang lebih besar. Orang miskin di Bali utara dan timur tetap saja menghiasi media massa, bersanding dengan orang kaya menghamburkan duit di Nusa Dua. Jadi, kalau disebut hajatan IMF tak peka dengan penderitaan rakyat Lombok dan Palu, seharusnya ditambah dengan tidak peka terhadap rakyat Bali yang jauh dari Nusa Dua. PUTU SETIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.