Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Kampanye di Sekolah

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
SMPN 82, Pemenang Sekolah Menengah Pertama Paling sehat se Jakarta. TEMPO/Taufiq
SMPN 82, Pemenang Sekolah Menengah Pertama Paling sehat se Jakarta. TEMPO/Taufiq
Iklan

Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperbolehkan kampanye politik di sekolah dan pesantren sungguh sembrono dan berbahaya. Jika tidak dikoreksi, pernyataan Menteri Tjahjo itu bisa menimbulkan kekacauan di lapangan menjelang Pemilihan Umum 2019. Pasal 280 ayat 1(h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah jelas melarang kampanye di tempat pendidikan dan tempat ibadah.

Dua hari lalu, Tjahjo mempersilakan partai politik menggunakan sekolah dan pesantren sebagai tempat kampanye. Menurut dia, itu hal yang wajar saja karena sebagian siswa setingkat sekolah menengah atas sudah memiliki hak pilih. Logika semacam itu mengandung sesat pikir yang perlu diluruskan. Menggunakan sekolah sebagai arena kampanye jelas berpotensi menyeret lembaga pendidikan ke dalam pertarungan politik elektoral. Sebagian siswa yang belum punya hak pilih bisa kehilangan konsentrasi belajar akibat hiruk-pikuk politik. Kerugiannya jelas lebih besar daripada manfaatnya.

Karena itu, penegasan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bahwa pernyataan Mendagri tersebut keliru patut diapresiasi. Publik perlu mendukung kedua penyelenggara pemilu ini agar mereka bisa tetap tegas menegakkan aturan kampanye bagi semua peserta Pemilu 2019.

Ramai-ramai soal kampanye di lembaga pendidikan memang baru menyeruak sepekan belakangan. Topik ini menjadi perbincangan karena dua calon wakil presiden, Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, kian rajin keluar-masuk kampus dan pondok pesantren untuk menemui para pemuda. Mereka berdalih sedang bersilaturahmi dan menyerap aspirasi, meski aroma kampanye tercium pekat. Bawaslu sudah beberapa kali mewanti-wanti agar Ma’ruf dan Sandiaga tak menggelar kampanye terselubung di kampus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai bagian dari lembaga eksekutif, Menteri Tjahjo seharusnya ikut menegakkan peraturan perundang-undangan dan bukan malah menganjurkan hal sebaliknya. Apa pun opini pribadinya soal aturan itu, Tjahjo wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan isi undang-undang. Terlebih, posisi Tjahjo adalah Menteri Dalam Negeri, yang notabene ikut bertanggung jawab atas suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum.

Penjelasan Menteri Tjahjo kemarin bahwa peserta pemilihan umum hanya boleh berbicara di kampus asalkan diundang dan materinya sebatas soal sosialisasi pemilu jelas terlalu dibuat-buat. Sosialisasi pemilu biasanya dilakukan oleh KPU, yang memiliki struktur aparatur hingga tingkat kabupaten dan kota. Sudah seharusnya Tjahjo secepatnya meralat semua pernyataannya yang keliru dan minta maaf kepada publik.

Di sisi lain, tak bisa masuk kampus jelas bukan akhir perjuangan para calon presiden, wakil presiden, dan anggota badan legislatif. Ada banyak cara untuk mendekati calon pemilih muda tanpa melanggar ketentuan pemilu. Media sosial bisa menjadi alternatif. Apalagi sekitar 98 persen dari seluruh pengguna Internet di Indonesia-sekitar 130 juta orang-merupakan pengguna Facebook, Instagram, dan Twitter. Di sini dibutuhkan kreativitas para politikus dalam mengemas pesan yang mengena, bukan anjuran pejabat untuk beramai-ramai melanggar aturan pemilu. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024