Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kesaksian dari Rumoh Geudong

Oleh

image-gnews
M.Reza Fahlevi (4th) warga Geudong, yang terkena tembakan setelah mendapat pertolongan pertama di Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Aceh dievakuasi ke Rumkit Columbia Asia Medan, Senin (21/5).  ANTARA/Rahmad
M.Reza Fahlevi (4th) warga Geudong, yang terkena tembakan setelah mendapat pertolongan pertama di Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Aceh dievakuasi ke Rumkit Columbia Asia Medan, Senin (21/5). ANTARA/Rahmad
Iklan

JAKSA Agung Muhammad Prasetyo semestinya segera memproses hukum kasus kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi di Rumoh Geudong dan pos militer lain di Aceh. Bukti yang disodorkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah lebih dari cukup untuk menyeret para pelaku ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.

Laporan Komnas HAM yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung menunjukkan sisi gelap operasi militer 1989-1998 di Aceh. Lembaga itu menemukan kejahatan kemanusiaan: dari penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Tragedi ini berpusat di Rumoh Geudong, sebuah rumah khas Aceh, di Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang pernah digunakan sebagai pos militer sekaligus tempat penyiksaan.

Salah seorang saksi korban bahkan mengalami serangkaian penyiksaan: dipaksa telanjang, lalu diserang organ kemaluannya. Saksi lain melihat ada orang yang dikubur hidup-hidup atau digantung. Perlakuan biadab dialami pula oleh penduduk sipil yang dipaksa mengaku sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ada yang dituduh memiliki ikatan keluarga dengan anggota gerakan ini, dicap sebagai simpatisan, atau dianggap mengetahui keberadaan anggota GAM. Padahal mereka adalah petani, pekebun, atau ibu rumah tangga biasa.

Kasus Rumoh Geudong jelas memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat, khususnya kejahatan kemanusiaan, seperti diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM pun menyimpulkan penyiksaan dan pembunuhan itu dilakukan sistematis. Operasi dilakukan di bawah satu rantai komando, dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia hingga komandan lapangan, yang melibatkan pasukan Kopassus. Seluruh kegiatan operasi dilaporkan kepada Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan.

Kejahatan kemanusiaan itu menimbulkan banyak korban. Sebanyak 74 perempuan diduga diperkosa. Setidaknya 109 penduduk sipil disiksa. Sembilan orang terbunuh di Rumoh Geudong dan delapan orang tidak pernah kembali ke keluarganya hingga sekarang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kejaksaan Agung tidak terlalu sulit menuntaskan kasus itu karena Komnas HAM telah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup kuat. Sejumlah dokumen dan kesaksian mantan Komandan Komando Resor Militer 011/Lilawangsa soal operasi militer memperkuat testimoni korban dan temuan Komisi Nasional. Keterangan korban juga sesuai satu sama lain. Dengan temuan ini, Kejaksaan bisa segera memeriksa semua pelaku, termasuk Panglima ABRI saat itu sebagai pembuat kebijakan operasi.

Presiden Joko Widodo semestinya segera bertindak. Ia harus memastikan Jaksa Agung mengusut kasus Rumoh Geudong. Hasil pengusutan Kejaksaan ini menjadi bekal mendapatkan rekomendasi parlemen untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Mekanisme itu pernah dilakukan dalam membongkar kasus pelanggaran hak asasi di Timor Leste.

Jangan sampai tragedi Rumoh Geudong menguap begitu saja seperti kasus pelanggaran hak asasi yang lain. Kasus seperti tragedi 1965, Trisakti, serta Semanggi I dan II yang sudah diusut Komnas HAM hingga kini mangkrak karena pemerintah tidak peduli. Selama era pemerintahan Jokowi, belum satu pun hasil kerja keras Komnas HAM dibawa ke pengadilan.

Presiden Jokowi harus membuktikan komitmennya mengusut kasus pelanggaran hak asasi seperti yang ia janjikan di masa kampanye Pemilihan Umum 2014. Tanpa adanya pengadilan HAM, kerabat korban dan saksi korban tragedi Rumoh Geudong akan terkungkung dalam nestapa tanpa mendapat rehabilitasi dan kompensasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024