Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korupsi atawa Risiko Bisnis

Oleh

image-gnews
PT Pertamina EP Asset 4  mencatatkan produksi gas sebesar 174,87 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada semester I tahun 2018. (Dok. Pertamina)
PT Pertamina EP Asset 4 mencatatkan produksi gas sebesar 174,87 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada semester I tahun 2018. (Dok. Pertamina)
Iklan

KERUGIAN investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia, sebesar Rp 568 miliar tidak cukup jadi alasan untuk menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka korupsiapalagi menahannya seusai pemeriksaan pertama. Hanya jika terbukti ada penyimpangan dalam proses akuisisi 10 persen saham Roc Oil Company Ltd oleh Pertamina, barulah penetapan status tersangka terhadap Karen bisa dibenarkan.

Sampai saat ini, Karen berkeras bahwa keputusan Pertamina sembilan tahun lalu itu sudah dilakukan lewat prosedur yang seharusnya. Dia mengklaim sudah mengantongi dokumen uji kelayakan (due diligence) dan persetujuan Dewan Komisaris Pertamina. Sebaliknya, Kejaksaan Agung ngotot menuding proses pembelian saham senilai US$ 31,49 juta itu cacat prosedur. Keduanya tampak siap beradu bukti di meja hijau. Tentu publik berharap proses peradilan kelak berlangsung fair dan transparan, tanpa ditumpangi kepentingan siapa pun.

Lepas dari ada-tidaknya unsur korupsi dalam kasus ini, yang juga penting dicermati adalah tindakan Kejaksaan Agung mempidanakan keputusan korporasi di bisnis hulu Pertamina. Penting dipahami bahwa urusan eksplorasi dan eksploitasi di sektor minyak dan gas bumi penuh risiko. Itu sebabnya perusahaan multinasional yang berkompetisi di sektor ini rata-rata bermodal jumbo dan sudah terlatih mengambil risiko besar.

Itulah yang juga terjadi dalam kasus akuisisi Blok BMG. Ketika dibeli Pertamina, sumur minyak di Blok BMG diklaim bisa menghasilkan minimal 812 barel minyak mentah per hari. Nyatanya, setelah berjalan beberapa bulan, realisasi produksi Blok BMG mentok hanya 252 barel. Tiga tahun kemudian, Pertaminamelalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energibahkan terpaksa melepas semua kepemilikan sahamnya di sana.

Apakah dengan demikian investasi Pertamina sebesar setengah triliun rupiah itu jadi sia-sia? Bisa jadi. Tapi apakah kerugian itu merupakan indikasi adanya tindak pidana korupsi? Itu yang harus ditelisik lebih lanjut. Inkompetensi dan miskalkulasi kerap memicu kerugian perusahaan. Tapi keduanya tidak serta-merta merupakan tindak korupsi. Jika ada keuntungan pribadi yang dinikmati Karen atau orang lain dari transaksi tersebut, barulah unsur korupsi bisa dinyatakan ada dalam perkara ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kita bisa becermin pada pengalaman Petronas. Pada 2013, perusahaan migas milik pemerintah Malaysia itu mengakuisisi sumur gas Lapangan Kepodang dari perusahaan Inggris, BP. Blok itu terletak 180 kilometer dari bibir Pantai Semarang, Jawa Tengah. Setelah beroperasi dua tahun, terungkap bahwa produksi gas dari delapan sumur di sana tak sesuai dengan prediksi. Padahal Petronas sudah menjalin kontrak pemakaian pipa dengan PGN serta terikat kontrak penjualan gas dengan Perusahaan Listrik Negara sebesar 116 million standard cubic feet per day (MMSCFD) selama 12 tahun. Namun, apa daya, realisasi penyaluran selama ini hanya berada di kisaran 75-90 MMSCFD.

Kondisi itu jelas membuat Petronas wanprestasi. Dampaknya, PLN harus kalang-kabut mencari sumber gas baru untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Tambak Lorok, yang melayani listrik untuk seluruh Jawa Tengah. PGN juga terkena dampak karena pendapatannya dari sewa pipa yang seharusnya dipakai Petronas ikut melorot. Keduanya kini menggugat Petronas secara arbitrase dan menuntut ganti rugi. Pertanyaannya: apakah dengan demikian manajemen Petronas bisa dijerat pidana korupsi? Sepanjang tidak ada kongkalikong dan penyelewengan prosedur, tentulah kita harus mengatakan tidak.

Presiden Joko Widodo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan harus duduk bersama dengan aparat penegak hukum: Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung. Ketiga lembaga selayaknya segera menyamakan persepsi soal bisnis hulu sektor migas. Kesamaan persepsi di level pemerintahan tertinggi akan membantu meningkatkan kepastian hukum bagi para profesional yang bekerja di badan usaha milik negara di sektor migas.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham Pertamina perlu memikirkan opsi keluar dari semua bisnis hulu migas. Badan usaha milik negara itu perlu berfokus melayani kepentingan publik di sektor hilir migas yang minim risiko. Ini penting karena, hingga akhir tahun lalu, Pertamina masih memiliki 12 aset investasi proyek hulu migas di luar negeridari Myanmar hingga Aljazair. Jika keputusan semacam itu tak diambil, negara bisa dihantui kerugian akibat ketidakpastian bisnis hulu migas. Para pemimpin Pertamina ke depan selamanya tak berani mengambil risiko karena cemas terhadap ancaman bui.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024