Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Obat Defisit Jaminan Kesehatan

Oleh

image-gnews
Verifikasi Klaim BPJS Bermasalah
Verifikasi Klaim BPJS Bermasalah
Iklan

TUNGGAKAN menggunung hanya pucuk gunung es masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kekeliruan struktural ini membutuhkan penanganan mendasar. Solusi tambal-sulam defisit tak akan menyembuhkan penyakit kronis di arus kas lembaga pengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut.

Demi mewujudkan cita-cita menjamin hak setiap warga negara mendapat pelayanan kesehatan, JKN sebenarnya dibangun dengan konsep yang realistis. Di tengah keterbatasan fiskal, negara mengajak rakyat bergotong-royong menanggung biaya.

Persoalan muncul ketika pemerintah tak konsekuen menjalankan skema asuransi yang dianut program ini. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara tak didukung dengan instrumen pengelolaan risiko sebagaimana seharusnya bisnis asuransi dijalankan.

Besaran premi hingga kini lebih rendah daripada perhitungan aktuaria. Hingga tahun lalu, rata-rata nilai iuran yang disetor setiap peserta per bulan lebih rendah Rp 5.625 dibandingkan dengan biaya klaim untuk melayani mereka. Inilah penyebab utama kas BPJS Kesehatan selalu tekor sejak tahun pertama JKN bergulir pada 2014.

Pemerintah harus rasional. Kenaikan iuran peserta mutlak dilakukan. Kegagalan tambahan penyertaan modal negara-tiga tahun terakhir mencapai Rp 14,6 triliun-dalam mengakhiri tren defisit BPJS Kesehatan harus dijadikan pelajaran. Sikap pemerintah menolak usul penyesuaian premi karena tak populis terbukti justru memperburuk keadaan.

Bulan ini, utang jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada penyedia pelayanan kesehatan yang gagal dibayarkan telah mencapai Rp 7,69 triliun. Hingga akhir tahun, arus kas lembaga pengganti PT Askes Indonesia (Persero) tersebut diperkirakan minus Rp 16,4 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keputusan terbaru pemerintah dalam mengatasi buruknya kondisi tersebut tetap tak akan menyelesaikan persoalan. Pekan lalu, lewat revisi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah menyediakan sumber pembiayaan baru program JKN: pajak rokok. Regulasi baru ini menetapkan pengalokasian 75 persen dari separuh nilai penerimaan pajak rokok daerah untuk mendanai BPJS Kesehatan. Potensinya sekitar Rp 5,4 triliun.

Aturan ini bisa jadi akan mengatasi persoalan buruknya akuntabilitas pengelolaan pajak rokok. Tapi, bagi BPJS Kesehatan, "obat" baru ini tak akan mujarab menyehatkan neraca keuangannya. Tak hanya kurang dosis, pengalokasian dana pajak rokok sama dengan solusi jangka pendek sebelumnya, menutup sebagian defisit tahun ini tanpa memberikan jaminan kas tak lagi negatif pada tahun-tahun mendatang. Padahal ancaman defisit bakal meningkat tahun depan seiring dengan target jumlah peserta bertambah 55 juta jiwa dari saat ini sebanyak 202 juta jiwa.

Kebutuhan terhadap solusi yang lebih bersifat jangka panjang kini makin mendesak. Peta jalan mesti segera disusun untuk memastikan kapan ruang fiskal mampu mendanai rencana kenaikan besaran iuran penerima bantuan iuran (PBI). Penerimaan dari kelompok terbesar peserta BPJS Kesehatan ini nilainya lebih rendah Rp 13 ribu per orang dibandingkan dengan perhitungan aktuaria.

Kenaikan besaran iuran peserta mandiri atau non-PBI tak perlu ditunda lagi. Selama ini, lebarnya diskrepansi premi kelompok ini menjadi masalah baru. Banyak peserta kelas I dan II pindah ke kelas III, terutama ketika tak membutuhkan pelayanan kesehatan. Iuran di kelas pelayanan paling bawah ini lebih rendah Rp 27.500 dari nilai seharusnya.

Pemerintah semestinya bergegas membereskan struktur premi dan mengoptimalkan iuran BPJS Kesehatan. Ada pekerjaan rumah lebih besar yang sedang menanti, yakni mengatur ulang jenis pelayanan dan mengidentifikasi celah penyelewengan dalam penyelenggaraan program JKN.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024