Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Status Tersangka Partai Golkar

Oleh

image-gnews
Kasus dugaan suap pada proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1 menjerat dua politikus Partai Golkar. Tapi pengakuan terbaru Eni Maulani Saragih, tersangka kasus ini, mengungkapkan dugaan keterlibatan petinggi partai lainnya. Berikut ini sejumlah orang di lingkaran partai yang terseret dalam perkara ini.
Kasus dugaan suap pada proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1 menjerat dua politikus Partai Golkar. Tapi pengakuan terbaru Eni Maulani Saragih, tersangka kasus ini, mengungkapkan dugaan keterlibatan petinggi partai lainnya. Berikut ini sejumlah orang di lingkaran partai yang terseret dalam perkara ini.
Iklan

JIKA bukti telah mencukupi, Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh ragu menetapkan Partai Golkar sebagai tersangka dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Penetapan partai politik sebagai tersangka bakal menjadi sejarah baru gerakan antikorupsi di negeri ini.

Indikasi keterlibatan Partai Golkar dalam patgulipat proyek pembangkit listrik di Riau belakangan memang kian jelas. Pengakuan blakblakan politikus Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, amat membantu penyidik KPK untuk menelusuri keterlibatan partai beringin dalam skandal korupsi itu.

Eni sendiri ditangkap pada pertengahan Juli lalu karena menerima duit Rp 500 juta dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Ketika diperiksa KPK, Eni "bernyanyi" dan menyebutkan peran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto; Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Melchias Marcus Mekeng; dan bekas ketua umum Setya Novanto. Eni mengaku duit yang dia terima merupakan bagian dari commitment fee pembangunan PLTU Riau-1 untuk partainya.

Kesaksian Eni juga mengungkap bagaimana para petinggi Partai Golkar berkali-kali menggelar pertemuan dengan Johannes Kotjo untuk membahas pembagian duit dari proyek PLTU Riau-1. Bahkan manuver Eni menerima suap dari Johannes disebut-sebut bermula dari instruksi Setya Novanto-ketika dia masih menjabat Ketua Umum Golkar.

Dengan demikian, tak berlebihan untuk menduga ada upaya korupsi yang terstruktur di tubuh Partai Golkar. Itu saja cukup untuk membuat Partai Golkar-sebagai institusi-ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Apalagi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menyebutkan bahwa definisi korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, sedikitnya ada dua hal yang memberatkan Partai Golkar dalam kasus ini. Pertama, Golkar jelas ikut menikmati duit suap dari Johannes Kotjo. KPK kabarnya telah menemukan aliran fulus sekitar Rp 700 juta dari Johannes ke rekening panitia penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada 2017.

Kedua, Golkar sendiri terkesan membiarkan tindak pidana korupsi di lembaganya. Padahal ada-tidaknya pembiaran semacam itu merupakan salah satu faktor penentu untuk memutuskan status tersangka korporasi. Berbagai kasus korupsi yang silih berganti menerpa Golkar dalam 20 tahun terakhir-dari kasus suap Bulog sampai kartu tanda penduduk elektronik-menandakan keengganan partai itu membersihkan diri.

Penetapan Golkar sebagai tersangka bisa menjadi terapi kejut dan momentum "membersihkan" demokrasi kita dari praktik-praktik kotor dan tak terpuji. Kisah soal calon kepala daerah yang harus menyogok partai politik agar mendapatkan tiket pencalonan, pengusaha yang harus setor ke anggota DPR agar memperoleh proyek, sampai pemotongan gaji anggota parlemen secara sepihak untuk kepentingan partai tak boleh lagi terdengar.

Kini saatnya partai politik berbenah. Perilaku koruptif yang sudah terpelihara sejak zaman baheula harus dikubur dalam-dalam. Jika hal itu berhasil, kepercayaan publik kepada partai yang sekarang terpuruk perlahan bisa merangkak naik. Seiring dengan itu, partisipasi politik warga pasti bakal membaik. KPK tak boleh menyia-nyiakan momentum ini, demi Indonesia yang lebih baik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.