Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Generasi Digerus Virus

Oleh

image-gnews
Bebas Cacat dengan Vaksin Rubela
Bebas Cacat dengan Vaksin Rubela
Iklan

RENDAHNYA pencapaian target imunisasi campak dan rubela oleh Kementerian Kesehatan merupakan alarm bahaya bagi kesehatan publik. Vaksinasi measles-rubella (MR) pada periode Agustus-September 2018 di luar Jawa baru mencapai 49 persen dari 32 juta anak.

Kenyataan itu bisa menyebabkan Indonesia darurat campak. Keberhasilan imunisasi hingga 75 persen saja masih bisa memunculkan 142 ribu kasus dengan hampir 2.000 kematian. Virus campak bisa menyebabkan radang paru, radang otak, diare parah, dan infeksi telinga yang berujung tuli. Tingkat penularan campak pun sangat mengerikan: sebuah studi menyebutkan satu anak penderita campak dapat menulari 20 anak lain.

Adapun rubela alias campak Jerman dapat membuat buta, tuli, kelainan jantung, pengecilan otak, autisme, dan diabetes melitus. Penderita rubela pada awalnya mengeluhkan demam, ruam kulit, mual, mata merah, dan pembengkakan kelenjar getah bening pada belakang telinga. Pada ibu hamil, virus akan memakan sel janin yang kelak membentuk mata, jantung, telinga, dan otak.

Pada 2015, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan Indonesia merupakan satu dari sepuluh negara dengan jumlah kasus campak terbesar di dunia. Kementerian Kesehatan mencatat ada 5.000-8.000 kasus campak dan rubela pada 2014-2018. Tiga perempat di antaranya diderita anak berusia di bawah 15 tahun.

Penyebab rendahnya pencapaian imunisasi MR sebetulnya bukan perkara baru. Sebagian publik meyakini vaksin MR tidak halal karena pembuatannya memanfaatkan enzim yang diambil dari pankreas babi. Tak cuma dari rakyat kebanyakan, penolakan bahkan juga datang dari ulama, bahkan kepala daerah. Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi sempat menunda imunisasi di wilayahnya karena alasan hukum vaksin. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, persoalan halal-haram ini jadi perkara besar.

Dasar mereka adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi. Fatwa itu menyebutkan penggunaan vaksin dari bahan najis berhukum haram. Majelis Ulama juga menyerukan agar produsen vaksin MR mengajukan permohonan sertifikasi halal, urusan yang tak segera diselesaikan. Patut disayangkan, Kementerian Kesehatan terlambat pula mendekati MUI agar status hukum itu bisa diperlonggar. Dengan menggunakan akal sehat, untuk alasan kesehatan dan kemendesakan, penggunaan obat berkategori haram selayaknya bisa dibenarkan.

Yang juga bikin miris adalah para birokrat yang kurang memahami hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produsen berhak meminta sertifikasi halal. Dalam perkara vaksin, produsen itu adalah Serum Institute of India-lembaga tempat Indonesia membeli vaksin tersebut. Beroperasi di negara berpenduduk Hindu, Serum Institute tentu saja tak punya kepentingan mendapat status halal, apalagi dari MUI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belakangan, diketahui bahwa distributor-dalam hal ini perusahaan pemerintah Bio Farma-dapat pula mengajukan permohonan sertifikasi halal. Persoalannya, agar sertifikasi itu bisa didapatkan, MUI harus memeriksa kandungan serum-data yang hanya dapat diperoleh dari perusahaan India tersebut. Singkat cerita, setelah data dikirim, barulah MUI mengoreksi hukum vaksin dari haram menjadi mubah (boleh).

Lobi terlambat Kementerian Kesehatan itu punya dampak yang serius: publik telat tahu ada status hukum baru atas vaksin MR. Sejumlah kepala daerah, alih-alih cergas menggunakan fatwa baru untuk meyakinkan publik tentang pentingnya imunisasi, malah menunda karena ragu-ragu. Saat ini Kementerian pontang-panting memanfaatkan ulama dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasi status mubah vaksin MR.

Kementerian Kesehatan harus bekerja keras mengejar target imunisasi. Para ulama dan tokoh publik hendaknya bahu-membahu. Tak cuma mengatasi penolakan masyarakat, mereka juga harus memastikan vaksin MR terdistribusi hingga ke pelosok yang jauh.

Terhadap penduduk yang menolak, pemerintah tak boleh ragu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak: memberikan sanksi pidana kepada mereka, meski orang tua sendiri, jika mengabaikan kesehatan anak.

Politisasi terhadap imunisasi harus dihentikan. Para penentang pemerintah selayaknya tak memperkeruh keadaan, termasuk dengan membujuk publik agar menolak imunisasi. Pandangan agama yang sempit selayaknya jauh-jauh dibuang. Ketimbang meributkan halal-mubah vaksin MR, hendaknya mereka memikirkan hal yang lebih penting: bagaimana mencegah kehancuran satu generasi yang terancam rusak digerus virus.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024