Nirwono Joga
Kemitraan Kota Hijau
Surabaya baru saja sukses menjadi tuan rumah Kongres Organisasi Persatuan Pemerintah Daerah Se-Asia-Pasifik (UCLG ASPAC) ke-7 yang dihadiri 800 delegasi dari 22 negara. Masalah kemiskinan dan pemanasan global di perkotaan menjadi prioritas pembahasan. Para peserta sepakat untuk memperkuat komitmen dan kapasitas pemimpin lokal serta nasional untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Para pemimpin daerah diharapkan mengutamakan kebijakan yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Praktik perkotaan sekarang lebih menyerupai predator ekonomi yang melakukan sesuatu yang selalu dianggapnya benar. Komersialisasi lahan kota memaksa warga miskin, penghuni kampung kumuh, kaum marginal, dan pekerja muda keluar ke pinggiran, bahkan kini ke luar kota. Ruang kota dikuasai dan digunakan pemodal/pengembang untuk kegiatan ekonomi bernilai tinggi, seperti pusat belanja, gedung perkantoran, real estate, hotel, dan apartemen mewah. Ketidakadilan ruang sosial memaksa warga menghabiskan waktu, energi, dan biaya perjalanan yang semakin mahal dari pinggiran dan luar kota menuju tempat kerja di pusat kota.
Pemerintah harus menempatkan dimensi manusia sebagai subyek pembangunan kota berkelanjutan. Pemerintah harus memberi jaminan akses warga untuk tinggal di pusat kota, hak bermukim yang layak, ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan layanan fasilitas umum.
Hak berkota dikembangkan berdasarkan asas kebersamaan, kebebasan, kesetaraan, harga diri, dan keadilan sosial bagi semua, termasuk anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Seluruh lapisan warga kota didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mendapat keadilan tata ruang dan tata kelola lingkungan kehidupannya serta bersama-sama meningkatkan kualitas kehidupan kota yang berkelanjutan.
Pemerintah kota/kabupaten harus memiliki komitmen besar untuk menata dan memadukan kepentingan permukiman kota dan kelestarian lingkungan serta melakukan inovasi dan kreasi, meski dengan dana terbatas. Prinsip dasar sosial, ekonomi, dan ekologi perkotaan harus menjiwai seluruh kebijakan dan perencanaan pembangunan kota berkelanjutan.
Selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pembenahan permukiman dan perumahan harus mematuhi rencana tata ruang wilayah dan, jika ada, rencana detail tata ruang kota/kawasan perkotaan kabupaten, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta panduan rancang kota/kawasan perkotaan kabupaten.
Untuk perumahan dan permukiman status ringan dilakukan pemugaran bangunan rumah (bedah rumah) secara mandiri dengan semangat gotong-royong. Konstruksi bangunan rumah diarahkan memenuhi persyaratan tahan gempa dan berarsitektur lokal. Jalan dirancang sebagai jalur evakuasi dan ruang terbuka (taman dan lapangan olahraga) untuk tempat berinteraksi sosial, edukasi, ekologis, dan evakuasi bencana (gempa dan kebakaran).
Untuk perumahan dan permukiman status sedang dilakukan peremajaan kawasan. Permukiman dan lingkungan ditata ulang secara terpadu dengan perbaikan jalan dan saluran air, penyediaan jaringan utilitas terpadu (air bersih, gas, listrik), sanitasi higienis, pengolahan sampah dan limbah ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, serta jalur dan tempat evakuasi bencana.
Untuk perumahan dan permukiman status berat, yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan tata kota, perlu segera diperiksa posisinya dalam peta rawan bencana. Jika lokasi berada di kawasan rawan bencana, demi keamanan dan keselamatan masyarakat, permukiman itu harus direlokasi ke kawasan yang lebih aman.
Kota harus merawat semangat pluralisme sosial, partisipasi warga yang setara, serta terobosan inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemimpin kota harus mampu melakukan inovasi, bersih, berkarakter pluralis, inklusif dan terbuka, serta mendorong warga untuk berpartisipasi mewujudkan kota berkelanjutan. Kolaborasi antarwarga beragam latar belakang sosial-budaya adalah energi utama keberhasilan membangun kota.
