Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Belajar dari Krisis Turki

image-profil

image-gnews
Seorang karyawan money changer menghitung uang kertas Rupiah, di Jakarta, 15 Desember 2014. Rupiah Indonesia pada 15 Desember merosot ke tingkat terendah terhadap dolar sejak krisis keuangan Asia 16 tahun yang lalu, karena pasar negara berkembang terpukul seiring kemajuan perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Adek Berry/AFP/Getty Images
Seorang karyawan money changer menghitung uang kertas Rupiah, di Jakarta, 15 Desember 2014. Rupiah Indonesia pada 15 Desember merosot ke tingkat terendah terhadap dolar sejak krisis keuangan Asia 16 tahun yang lalu, karena pasar negara berkembang terpukul seiring kemajuan perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Adek Berry/AFP/Getty Images
Iklan

Ronny P. Sasmita
Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Turki telah mengalami turbulensi ekonomi yang sangat menegangkan. Mata uang lira tercatat anjlok lebih dari 40 persen dibanding posisi dolar Amerika Serikat hingga Agustus lalu. Struktur perekonomian Turki memang sudah tidak sehat karena defisit neraca transaksi berjalan yang akut, ketergantungan yang semakin besar terhadap investor asing, dan menguatnya pengaruh kebijakan ekonomi Presiden Amerika Donald Trump serta sentimen politik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang kian tak bersahabat.

Defisit transaksi berjalan Turki yang berkelanjutan menjadi titik sentral kelemahan perekonomiannya. Selama 2000-2017, total defisit transaksi berjalannya mencapai US$ 555,37 miliar. Celakanya lagi, pada periode yang sama, total defisit transaksi perdagangannya mencapai US$ 768,17 miliar. Dan, sepanjang tahun itu tidak ada transaksi perdagangan yang positif.

Turki harus memperoleh sumber pembiayaan lain. Maka, pinjaman asing pun otomatis kian besar. Jadi, sangat wajar jika volatilitas ekonominya juga menjadi sangat bergantung pada ekspektasi dan psikologi pasar dari para pendana asing. Sejak 1992 sampai hari ini, setidaknya Turki mempunyai utang terhadap orang asing senilai total defisit transaksi berjalannya, yaitu US$ 566,53 miliar. Bagi perekonomian sebesar Turki, yang pendapatan domestik brutonya pada 2017 masih US$ 852 miliar, posisi utang yang bersumber dari dana asing tersebut tentu sangat membebani.

Titik lemah perekonomian Turki ketiga adalah struktur sumber dana asing, yang digunakan untuk membiayai defisit transaksi berjalan, didominasi oleh dana panas berupa portofolio investasi, baik saham maupun obligasi pemerintah. Dana asing tersebut bersifat "segera dapat kembali" tatkala muncul sentimen negatif atas ekonomi Turki.

Hampir 80 persen dana panas tersebut ditanam dalam obligasi pemerintah Turki, yang notabene dana tersebut juga digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah Turki. Artinya, struktur ekonomi Turki selalu diwarnai dengan defisit kembar, yaitu defisit transaksi neraca berjalan dan defisit fiskal yang persisten dan akut. Keduanya adalah ciri dari suatu struktur ekonomi yang tidak sehat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalahnya tentu akan semakin sulit tatkala defisit transaksi berjalan tersebut terus membesar di satu sisi dan aliran dana panas juga mulai keluar dari Turki di sisi yang lain. Eksodus uang panas tersebut masih berlanjut hingga batas waktu yang belum jelas, sampai terjadi kepanikan pasar uang berikutnya, setelah terjadi kepanikan pada 10 Agustus lalu.

Dengan defisit kembar yang terus melebar dan tingkat pengangguran yang mencapai 10 persen, wajar jika investor bereaksi negatif. Situasi bertambah parah setelah konflik politik Turki dengan Amerika menajam. Yield obligasi negara Turki melonjak hingga 22 persen dan selama tahun berjalan mata uang lira anjlok 45 persen. Walhasil, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini pun hanya sekitar 4,1 persen, terbilang rendah dibanding 2017 yang sebesar 7,4 persen.

Krisis ekonomi dan risiko gagal bayar obligasi Turki tentu berpotensi menekan ekonomi Eropa. Sumber Bank for International Settlement per kuartal pertama tahun ini mengungkapkan bahwa Spanyol memiliki exposure sekitar 36 persen surat berharga Turki, disusul Prancis (16 persen), Italia-Inggris-Amerika (masing-masing 8 persen), dan Jerman (6 persen).

Bagaimana dengan Indonesia? Dengan asumsi perbankan Indonesia tidak memiliki exposure atas surat berharga Turki, dampak langsung krisis ekonomi Turki tentu relatif terbatas. Namun krisis Turki sangat berpengaruh pada perpanjangan siklus "dolar kuat" yang hanya bisa diredakan apabila ekonomi Eropa menguat, seperti yang terjadi selama 2017. Celakanya, krisis Turki justru membuat zona Eropa semakin rentan atas berbagai risiko perlambatan. Artinya, secara umum Indonesia akan turut terkena dampak risiko mata uang yang terkait dengan penguatan dolar, kemudian berlanjut dengan kian memburuknya sentimen terhadap negara berkembang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.