Bongkar-Pasang Pemimpin BUMN

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menerima perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang hari ini melakukan long march untuk menolak penjulan aset perusahaan di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Juli 2018. (sumber: Istimewa)

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menerima perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang hari ini melakukan long march untuk menolak penjulan aset perusahaan di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Juli 2018. (sumber: Istimewa)

    "Lincah" nian Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Dalam empat tahun ini, Rini sudah tiga kali mengganti direktur utama Pertamina dan Garuda Indonesia.

    Pergantian pemimpin sebuah perusahaan sesungguhnya merupakan hal yang lumrah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 16 ayat 4, masa jabatan direktur utama adalah lima tahun dan bisa diperpanjang satu kali. Namun aturan itu tidak berlaku untuk Elia Massa Manik (Pertamina) dan Pahala Mansury (Garuda Indonesia). Keduanya menduduki jabatannya hanya dalam tempo 17 bulan.

    Dalam sejarahnya, Pertamina memang perusahaan negara yang paling sering berganti pucuk pimpinan, terutama sejak reformasi 1998. Dalam kurun 20 tahun ini, Pertamina telah memiliki sembilan direktur utama definitif dan tiga pelaksana tugas direktur utama. Setali tiga uang, Garuda Indonesia sudah berganti direktur utama sebanyak delapan kali pada kurun yang sama.

    Tentu saja, sejarah perjalanan Pertamina dan Garuda tidak bisa menjadi pembenar bagi Menteri Rini untuk bongkar-pasang direktur utama BUMN semau gue. Rini, sebagai wakil pemerintah yang menjadi pemegang saham di Garuda dan Pertamina, semestinya menjadikan kinerja sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin perusahaan. Tapi muncul dugaan bahwa ada motif lain di balik pergantian direktur utama Pertamina dan Garuda.

    Alasan kinerja tampaknya sulit dijadikan alasan pergantian itu. Di era Elia Massa Manik yang begitu pendek, keuntungan Pertamina memang turun dari US$ 3,16 miliar (2016) menjadi US$ 2,55 miliar pada 2017. Namun penurunan itu akibat pemerintah enggan menaikkan harga Premium. Walhasil, Pertamina merugi lantaran harga minyak dan kurs dolar yang membubung. Pahala Mansury di Garuda sami mawon. Meski belum mampu membawa Garuda untung, ia berhasil memangkas kerugian hingga 58,6 persen, dari US$ 284 juta pada semester I 2017 menjadi US$ 114 juta pada enam bulan pertama 2018.

    Tahun lalu, Rini juga membuat keputusan kontroversial dengan mencopot Dwi Soetjipto (Pertamina) dan Arif Wibowo (Garuda) kala mereka berhasil menggandakan keuntungan perusahaannya. Dwi Soetjipto, pekerja keras dan jago lobi yang sukses memajukan Semen Indonesia, justru dilengserkan Rini saat berhasil mendongkrak laba Pertamina naik dua kali lipat, dari US$ 1,57 miliar (2014) menjadi US$ 3,16 miliar pada 2016.

    Arif bernasib sama. Ia berhasil membawa Garuda dari rugi US$ 367 juta pada 2014 menjadi untung US$ 78 juta pada tahun berikutnya. Toh, keduanya digusur sebelum waktunya.

    Jadi, ada apa dengan Menteri Rini? Mengapa dia gemar mengganti pemimpin BUMN? Pejabat dengan kinerja bagus malah dicopot. Gonta-ganti pejabat itu seolah-olah menguatkan sinyalemen di khalayak bahwa motif pergantian tersebut adalah soal bagi-bagi kursi belaka.

    Bukan hanya soal motif pergantian itu yang dipertanyakan publik, melainkan juga kompetensi Rini dalam memilih direktur utama. "Kegagalan" mereka di Garuda dan Pertaminajika dianggap begituadalah kegagalan Rini juga. Menteri Rini tidak punya kemampuan memilih pemimpin BUMN yang baik. Akibatnya, ia harus berkali-kali mengganti direktur utama.

    Sudah waktunya Presiden menghentikan model bongkar-pasang Rini seperti sekarang ini. Cara itu tak membuat Garuda dan Pertamina lebih baik. Kesinambungan strategi dan perencanaan perusahaan pasti terganggu. Apalagi Pertamina dan Garuda sedang menghadapi turbulensi yang luar biasa akibat kenaikan harga minyak di pasar internasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.