Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bersih-bersih Data Pemilih Ganda

Oleh

image-gnews
Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Iklan

SETIAP musim pemilihan umum tiba, setiap kali pula Komisi Pemilihan Umum kelimpungan menghadapi daftar pemilih ganda. Data kependudukan elektronik yang digadang-gadang pemerintah bakal menjadi sistem pencatatan terpadu dengan nomor induk kependudukan tunggal ternyata bermasalah. KPU harus membuat data pemilih sementara yang kemudian diketuk sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

Jumlah pemilih ganda tak main-main. KPU memang telah menetapkan pemilih tetap Pemilu 2019 sebanyak 187,7 juta. Tapi koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim menemukan 25,4 juta data pemilih ganda. Jika klaim itu benar, artinya ada sekitar 15 persen pemilih yang bisa mencoblos di beberapa bilik suara dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif pada 17 April 2019.

KPU telah menyatakan data ganda yang ditemukan koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga tak akurat karena hanya mengetahui 12 dari 16 angka dalam nomor induk kependudukan (NIK) pemilih. Setelah memeriksa data pemilih dengan NIK yang utuh dan tujuh elemen lainseperti jenis kelamin dan alamatdata ganda di dalam DPT tak sebanyak yang diklaim partai.

Tapi temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tak bisa disepelekan. Bawaslu mencatat ada lebih dari satu juta data pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap. Jumlah tersebut merupakan hasil analisis terhadap DPT di 285 kabupaten/kota. Di 514 kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia, Bawaslu memperkirakan ada lebih dari dua juta pemilih ganda.

Diduga banyak orang yang terdaftar sebagai pemilih lebih dari satu kali. Bahkan ada yang terdaftar sampai belasan kali. Ketidakwajaran itu mesti ditelusuri lebih lanjut. KPU, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan partai politik perlu duduk bersama mencocokkan data masing-masing. Aksi saling tuding antara KPU dan pemerintah, juga partai dengan penyelenggara pemilu, harus segera dihentikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagaimanapun, daftar pemilih bersifat dinamis karena jumlah penduduk bisa bertambah dan berkurang setiap hari. Data ganda bisa ditemukan bila ada warga yang pindah domisili tapi tak melapor kepada ketua rukun tetangga setempat sehingga data kependudukannya tak dicabut. Hal lain adalah faktor perekaman identitas sebanyak dua kali lantaran proses pemasukan data yang kurang tuntas.

Pemutakhiran data karena itu harus dilakukan. Selain bisa memanfaatkan data sensus penduduk terbaru, KPU semestinya menggunakan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang disusun Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan.

Pengabaian terhadap DP4, sebagai contoh, terbukti berakibat buruk pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan ulang setelah ditemukan DPT yang tak wajar karena KPU Sampang memakai DPT pemilu presiden 2014. Dari 850 ribu pemilih di DPT, ada kelebihan 150 ribu pemilih jika dibandingkan dengan data DP4jumlah yang sangat signifikan.

Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah berulangnya data pemilih bermasalah adalah memperbaiki administrasi perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Semestinya administrasi kependudukan yang bersifat elektronik itu sudah selesai beberapa tahun lalu jika proyek e-KTP tak dikorupsi. Jika data pemerintah yang lebih rapi itu bisa dipakai, semestinya biaya pemilu menjadi lebih hemat. KPU pun tak perlu repot membuat data pemilih baru.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024