Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Risiko Fiskal Pinjaman Komersial

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Rupiah Dollar. ANTARA/Wahyu Putro A
Ilustrasi Rupiah Dollar. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta

Sorotan terhadap utang negara sepertinya belum cukup kuat untuk mendorong pemerintah mereorientasi kebijakannya. Alih-alih meredam laju akumulasi utang, pemerintah malah menjajaki kemungkinan pinjaman dari sejumlah bank komersial di luar negeri untuk menutup defisit APBN.

Dalam pandangan pemerintah, pinjaman tunai lebih menguntungkan lantaran tidak bersyarat. Keadaan pasar keuangan domestik juga seolah-olah mengarahkan pemanfaatan pinjaman bank luar negeri. Tren kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara (SBN) mulai berkurang akibat gejolak nilai tukar.

Penurunan porsi kepemilikan SBN, yang diikuti dengan penarikan pinjaman komersial, agaknya menjadi pangkal tolak masalah ini. Menurut definisinya, pinjaman bank adalah kredit, sementara SBN adalah obligasi. Jika tujuan awalnya memperoleh aliran masuk valuta asing, logika di atas bisa diterima.

Hanya, kredit dan obligasi memiliki pangsa pasar tersendiri. Obligasi menawarkan imbal hasil (kupon dan yield) yang lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman. Kenaikan imbal hasil obligasi tidak secara otomatis membuat terjadinya migrasi dana dari kredit ke obligasi.

Namun imbal hasil yang tinggi mengandung risiko yang lebih tinggi pula. Saat risiko kredit bisa diasuransikan atau direasuransikan, risiko obligasi tidak mudah digeser. Mirip dengan itu, obligasi bisa dijual di pasar sekunder, sementara kredit susah dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Persoalan di atas potensial juga dihadapi debitor. Pemerintah mengalokasikan pinjaman bank yang bersifat jangka pendek untuk kebutuhan pembiayaan APBN dengan spektrum waktu yang pendek pula. Sedangkan ciri obligasi tipikal menyedot dana dalam jumlah yang material dan berjangka panjang.

Pembiayaan obligasi diproyeksikan mampu memberikan imbal hasil dalam jangka panjang. Sayangnya, pembiayaan pinjaman jangka pendek tidak bisa diharapkan memasok imbal hasil dengan cepat. Akibatnya, pemerintah harus menyisihkan anggaran ekstra untuk mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kekhawatiran atas ketidaksesuaian maturitas (maturity mismatch) ini masuk akal. Pasalnya, pemerintah juga menerbitkan surat utang jangka menengah, seperti SBN berdenominasi valuta asing, Samurai Bond, dan Green Bond dalam portofolio utangnya. Isunya lagi-lagi kembali ke kompatibilitas antar-aset.

Relatif rendahnya suku bunga pinjaman tunai yang ditawarkan perbankan Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang juga bisa dipertanyakan. Rezim suku bunga rendah, bahkan dalam beberapa kasus minus, mendorong banyak dana menganggur yang tak termanfaatkan. Dana jenis inilah yang ada kemungkinan akan dipinjamkan ke pemerintah Indonesia. Artinya, suku bunga akan naik sejalan dengan normalisasi kebijakan moneter. Konsekuensinya, beban bunga pinjaman tunai akan konvergen dengan imbal hasil yang dipatok instrumen finansial alternatifnya.

Akibatnya, risiko perebutan dana antara pemerintah dan swasta Indonesia menjadi niscaya. Pinjaman tunai di luar negeri biasanya menyasar swasta nasional yang akan berekspansi. Munculnya permintaan pinjaman negara dengan risiko yang lebih rendah mendorong bank asing memprioritaskan pemerintah.

Dalam skala yang lebih luas, kondisi ini niscaya menambah utang luar negeri, yang berimbas pada defisit neraca pendapatan primer. Selama triwulan II 2018, neraca pendapatan primer mengalami defisit sebanyak US$ 8,15 miliar, naik dari triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 7,9 miliar.

Efek bumerang pun berlaku. Bukannya meningkatkan pasokan valuta asing, Indonesia harus mengalirkan lebih banyak valuta asing ke luar negeri untuk membayar bunga utang.

Jadi, rencana pinjaman tunai menuntut kemampuan pemerintah memitigasi semua potensi risiko. Pembatasan hendaknya diterapkan pada perbankan asing yang memiliki rekam jejak dan peringkat bagus. Harapannya, kondisi bank-bank kreditor stabil dan imun terhadap fluktuasi pasar. Tanpa mitigasi risiko yang memadai, beban bunga utang negara akan tidak terkelola dan korporasi mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.