Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Risiko Fiskal Pinjaman Komersial

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Rupiah Dollar. ANTARA/Wahyu Putro A
Ilustrasi Rupiah Dollar. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta

Sorotan terhadap utang negara sepertinya belum cukup kuat untuk mendorong pemerintah mereorientasi kebijakannya. Alih-alih meredam laju akumulasi utang, pemerintah malah menjajaki kemungkinan pinjaman dari sejumlah bank komersial di luar negeri untuk menutup defisit APBN.

Dalam pandangan pemerintah, pinjaman tunai lebih menguntungkan lantaran tidak bersyarat. Keadaan pasar keuangan domestik juga seolah-olah mengarahkan pemanfaatan pinjaman bank luar negeri. Tren kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara (SBN) mulai berkurang akibat gejolak nilai tukar.

Penurunan porsi kepemilikan SBN, yang diikuti dengan penarikan pinjaman komersial, agaknya menjadi pangkal tolak masalah ini. Menurut definisinya, pinjaman bank adalah kredit, sementara SBN adalah obligasi. Jika tujuan awalnya memperoleh aliran masuk valuta asing, logika di atas bisa diterima.

Hanya, kredit dan obligasi memiliki pangsa pasar tersendiri. Obligasi menawarkan imbal hasil (kupon dan yield) yang lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman. Kenaikan imbal hasil obligasi tidak secara otomatis membuat terjadinya migrasi dana dari kredit ke obligasi.

Namun imbal hasil yang tinggi mengandung risiko yang lebih tinggi pula. Saat risiko kredit bisa diasuransikan atau direasuransikan, risiko obligasi tidak mudah digeser. Mirip dengan itu, obligasi bisa dijual di pasar sekunder, sementara kredit susah dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Persoalan di atas potensial juga dihadapi debitor. Pemerintah mengalokasikan pinjaman bank yang bersifat jangka pendek untuk kebutuhan pembiayaan APBN dengan spektrum waktu yang pendek pula. Sedangkan ciri obligasi tipikal menyedot dana dalam jumlah yang material dan berjangka panjang.

Pembiayaan obligasi diproyeksikan mampu memberikan imbal hasil dalam jangka panjang. Sayangnya, pembiayaan pinjaman jangka pendek tidak bisa diharapkan memasok imbal hasil dengan cepat. Akibatnya, pemerintah harus menyisihkan anggaran ekstra untuk mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kekhawatiran atas ketidaksesuaian maturitas (maturity mismatch) ini masuk akal. Pasalnya, pemerintah juga menerbitkan surat utang jangka menengah, seperti SBN berdenominasi valuta asing, Samurai Bond, dan Green Bond dalam portofolio utangnya. Isunya lagi-lagi kembali ke kompatibilitas antar-aset.

Relatif rendahnya suku bunga pinjaman tunai yang ditawarkan perbankan Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang juga bisa dipertanyakan. Rezim suku bunga rendah, bahkan dalam beberapa kasus minus, mendorong banyak dana menganggur yang tak termanfaatkan. Dana jenis inilah yang ada kemungkinan akan dipinjamkan ke pemerintah Indonesia. Artinya, suku bunga akan naik sejalan dengan normalisasi kebijakan moneter. Konsekuensinya, beban bunga pinjaman tunai akan konvergen dengan imbal hasil yang dipatok instrumen finansial alternatifnya.

Akibatnya, risiko perebutan dana antara pemerintah dan swasta Indonesia menjadi niscaya. Pinjaman tunai di luar negeri biasanya menyasar swasta nasional yang akan berekspansi. Munculnya permintaan pinjaman negara dengan risiko yang lebih rendah mendorong bank asing memprioritaskan pemerintah.

Dalam skala yang lebih luas, kondisi ini niscaya menambah utang luar negeri, yang berimbas pada defisit neraca pendapatan primer. Selama triwulan II 2018, neraca pendapatan primer mengalami defisit sebanyak US$ 8,15 miliar, naik dari triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 7,9 miliar.

Efek bumerang pun berlaku. Bukannya meningkatkan pasokan valuta asing, Indonesia harus mengalirkan lebih banyak valuta asing ke luar negeri untuk membayar bunga utang.

Jadi, rencana pinjaman tunai menuntut kemampuan pemerintah memitigasi semua potensi risiko. Pembatasan hendaknya diterapkan pada perbankan asing yang memiliki rekam jejak dan peringkat bagus. Harapannya, kondisi bank-bank kreditor stabil dan imun terhadap fluktuasi pasar. Tanpa mitigasi risiko yang memadai, beban bunga utang negara akan tidak terkelola dan korporasi mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024