Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pil Pahit Penjinak Rupiah

Oleh

image-gnews
Petugas menghitung uang saat melayani penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, 8 Mei 2018. TEMPO/Tony Hartawan
Petugas menghitung uang saat melayani penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, 8 Mei 2018. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Pemerintah bersama Bank Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk menahan pelemahan nilai rupiah, dari menaikkan pajak barang impor hingga mengawasi pembelian valuta asing. Langkah yang lebih fundamental seharusnya segera diambil demi menyelamatkan rupiah sekaligus mencegah krisis ekonomi.

Medio pekan lalu, nilai rupiah nyaris menyentuh angka 15 ribu per dolar Amerika Serikat, posisi terendah sejak krisis moneter 1998. Pada akhir pekan, rupiah menguat tipis, tapi kondisi mata uang kita tetaplah kritis. Selain karena meredanya tekanan global, penguatan rupiah diperkirakan efek dari serangkaian kebijakan jangka pendek yang dijalankan bank sentral. Demi menahan gejolak rupiah, pekan lalu Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing dan memborong surat berharga negara Rp 10,6 triliun di pasar sekunder.

Dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan, bank sentral juga mengawasi pembelian valuta asing yang tak wajar. Pengawasan itu memang dimungkinkan lewat Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing, khususnya untuk pelaku bisnis domestik. Hanya, cara ini tidak akan efektif untuk menolong rupiah dalam jangka panjang. Realitasnya, sekitar 40 persen surat utang negara dipegang investor asing. Mereka tak bisa dikendalikan karena Indonesia memberlakukan rezim devisa bebas setelah krisis moneter 1998. Investor bebas keluar-masuk sesukanya dan selama ini kita juga mengambil faedah dari masuknya modal asing.

Pemerintah juga telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menjinakkan rupiah. Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan pajak penghasilan pasal 22 untuk 1.147 produk impor demi menekan defisit transaksi berjalan, biang merosotnya nilai tukar rupiah. Kenaikan pajak impor ini terutama ditujukan pada barang konsumsi dan barang mewah. Sebelumnya, pemerintah juga mewajibkan pemakaian bahan bakar solar dengan campuran 20 persen minyak sawit buat mengurangi impor minyak mentah.

Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, pemerintah seharusnya mengambil langkah yang lebih fundamental. Soalnya, angka defisit telah mencapai US$ 8 miliar atau 3,04 persen dari produk domestik bruto pada kuartal kedua tahun ini. Bank Indonesia menargetkan defisit neraca transaksi berjalan berada di bawah 3 persen pada akhir tahun. Tapi sasaran itu sulit dicapai jika pemerintah tidak melakukan langkah yang lebih signifikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah seharusnya berani menaikkan harga bahan bakar minyak demi mengurangi defisit tersebut. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan impor minyak dan gas bumi menyumbang defisit US$ 1,19 miliar atau 60 persen dari total defisit neraca perdagangan pada Juli lalu. Kenaikan harga bahan bakar minyak bisa menekan kebutuhan impor migas sekaligus mengurangi subsidi demi menyehatkan perekonomian.

Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan kebijakan yang tak populer itu kendati akan menghadapi pemilihan umum tahun depan. Fundamen ekonomi Indonesia akan lebih bagus jika pemerintah tidak banyak menghamburkan anggaran negara untuk subsidi bahan bakar minyak. Pemerintah juga mesti mengubah asumsi makro anggaran negara 2019, termasuk asumsi nilai tukar rupiah, agar lebih realistis.

Faktor global, terutama penguatan dolar Amerika, yang terus-menerus menekan nilai tukar rupiah, jelas tak bisa kita kontrol. Tapi pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih mendasar kendati akan terasa pahit demi mencegah krisis ekonomikeadaan yang justru makin tidak menguntungkan secara politis bagi Jokowi jika terjadi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024