Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pil Pahit Penjinak Rupiah

Oleh

image-gnews
Petugas menghitung uang saat melayani penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, 8 Mei 2018. TEMPO/Tony Hartawan
Petugas menghitung uang saat melayani penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, 8 Mei 2018. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Pemerintah bersama Bank Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk menahan pelemahan nilai rupiah, dari menaikkan pajak barang impor hingga mengawasi pembelian valuta asing. Langkah yang lebih fundamental seharusnya segera diambil demi menyelamatkan rupiah sekaligus mencegah krisis ekonomi.

Medio pekan lalu, nilai rupiah nyaris menyentuh angka 15 ribu per dolar Amerika Serikat, posisi terendah sejak krisis moneter 1998. Pada akhir pekan, rupiah menguat tipis, tapi kondisi mata uang kita tetaplah kritis. Selain karena meredanya tekanan global, penguatan rupiah diperkirakan efek dari serangkaian kebijakan jangka pendek yang dijalankan bank sentral. Demi menahan gejolak rupiah, pekan lalu Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing dan memborong surat berharga negara Rp 10,6 triliun di pasar sekunder.

Dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan, bank sentral juga mengawasi pembelian valuta asing yang tak wajar. Pengawasan itu memang dimungkinkan lewat Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing, khususnya untuk pelaku bisnis domestik. Hanya, cara ini tidak akan efektif untuk menolong rupiah dalam jangka panjang. Realitasnya, sekitar 40 persen surat utang negara dipegang investor asing. Mereka tak bisa dikendalikan karena Indonesia memberlakukan rezim devisa bebas setelah krisis moneter 1998. Investor bebas keluar-masuk sesukanya dan selama ini kita juga mengambil faedah dari masuknya modal asing.

Pemerintah juga telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menjinakkan rupiah. Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan pajak penghasilan pasal 22 untuk 1.147 produk impor demi menekan defisit transaksi berjalan, biang merosotnya nilai tukar rupiah. Kenaikan pajak impor ini terutama ditujukan pada barang konsumsi dan barang mewah. Sebelumnya, pemerintah juga mewajibkan pemakaian bahan bakar solar dengan campuran 20 persen minyak sawit buat mengurangi impor minyak mentah.

Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, pemerintah seharusnya mengambil langkah yang lebih fundamental. Soalnya, angka defisit telah mencapai US$ 8 miliar atau 3,04 persen dari produk domestik bruto pada kuartal kedua tahun ini. Bank Indonesia menargetkan defisit neraca transaksi berjalan berada di bawah 3 persen pada akhir tahun. Tapi sasaran itu sulit dicapai jika pemerintah tidak melakukan langkah yang lebih signifikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah seharusnya berani menaikkan harga bahan bakar minyak demi mengurangi defisit tersebut. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan impor minyak dan gas bumi menyumbang defisit US$ 1,19 miliar atau 60 persen dari total defisit neraca perdagangan pada Juli lalu. Kenaikan harga bahan bakar minyak bisa menekan kebutuhan impor migas sekaligus mengurangi subsidi demi menyehatkan perekonomian.

Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan kebijakan yang tak populer itu kendati akan menghadapi pemilihan umum tahun depan. Fundamen ekonomi Indonesia akan lebih bagus jika pemerintah tidak banyak menghamburkan anggaran negara untuk subsidi bahan bakar minyak. Pemerintah juga mesti mengubah asumsi makro anggaran negara 2019, termasuk asumsi nilai tukar rupiah, agar lebih realistis.

Faktor global, terutama penguatan dolar Amerika, yang terus-menerus menekan nilai tukar rupiah, jelas tak bisa kita kontrol. Tapi pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih mendasar kendati akan terasa pahit demi mencegah krisis ekonomikeadaan yang justru makin tidak menguntungkan secara politis bagi Jokowi jika terjadi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.