Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Malangnya Kota Malang

Oleh

image-gnews
Beberapa anggota DPRD Malang yang mengenakan rompi tahanan keluar dari ruangan setelah diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 September 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Beberapa anggota DPRD Malang yang mengenakan rompi tahanan keluar dari ruangan setelah diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 September 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

KORUPSI massal di Kota Malang, Jawa Timur, yang melibatkan wali kota dan hampir semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, makin menunjukkan bahwa sistem kepartaian kita mengarah pada kartel. Partai politik terus-menerus mengkhianati aspirasi pemilih dan sibuk memburu fulus lewat penyalahgunaan kekuasaan di legislatif dan eksekutif.

Ideologi dan platform partai politikkalaupun adahanya ditonjolkan pada saat pemilihan umum demi meraup suara. Karena tidak mampu mendanai aktivitas politik dari iuran dan sumbangan anggota, para politikus menjadi sangat pragmatis ketika berkuasa. Mereka tak segan-segan membentuk semacam kartel bersama partai lain untuk mengeruk anggaran negara atau daerah yang semestinya digunakan buat memakmurkan rakyat.

Di Kota Malang, praktik kotor itu melibatkan 10 partai politik yang ideologinya bisa saja berseberangan. Mula-mula Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono menerima besel Rp 700 juta dari seorang pejabat daerah untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015. Setelah mengambil jatah untuk dirinya sendiri, Arief membagikan suap itu kepada anggota Dewan. Korupsi massal ini diduga juga terjadi dalam proyek pengelolaan sampah. Secara bergelombang, Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menahan 40 dari 45 anggota Dewan.

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang kini terancam lumpuh. Tanpa anggota yang lengkap, Dewan tidak mungkin membahas Rancangan APBD 2019. Sejumlah rancangan peraturan daerah pun akan mangkrak. Demikian juga pembahasan laporan pertanggungjawaban wali kota periode 2013-2018 sebelum wali kota terpilih dilantik pada 22 September nanti.

Kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang membolehkan segelintir anggota DPRD tersisa menggelar sidang paripurna tentu amat riskan. Pembahasan dan pengesahan anggaran itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Rapat paripurna itu akan dinilai cacat hukum karena tidak mencapai kuorum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah semestinya mendorong partai politik melakukan penggantian antarwaktu terhadap semua anggota Dewan yang terjerat korupsi. Ini jalan terbaik untuk mencegah kelumpuhan legislatif. Partai harus mawas diri dengan mencopot anggotanya yang korup jika tak ingin dianggap sebagai bunker koruptor. Terobosan itu amat penting demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Daerah lain bisa pula bernasib seperti Kota Malang karena modus korupsi seperti itu terjadi di mana-mana. Saat ini pun telah muncul dugaan korupsi massal di Jambi. Dalam persidangan kasus korupsi Gubernur Jambi Zumi Zola pekan lalu, seorang saksi menyebutkan suap pengesahan APBD 2018 mengalir ke semua anggota DPRD Jambi. Sebelumnya, korupsi massal terjadi di Sumatera Utara. Sebanyak 38 anggota DPRD Sumatera Utara telah menjadi tersangka kasus suap pengesahan anggaran belanja daerah.

Suap pengesahan anggaran sebenarnya bisa dihindari bila proses penyusunan APBD dibuat seterbuka mungkin. Publik harus dilibatkan dalam proses penyusunan hingga pembahasan anggaran. Mata publik bisa mencegah permainan di bawah meja antara eksekutif dan legislatif.

Kasus Kota Malang merupakan pukulan telak bagi demokrasi. Kalangan partai politik dan pemerintah semestinya segera mengakhiri politik kartel, yang amat merugikan publik. Eksistensi partai di masyarakat, termasuk ideologinya, juga bisa lenyap sama sekali, fenomena yang cepat atau lambat akan meruntuhkan demokrasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024