Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Data di Musim Kemarau

Oleh

image-gnews
Seorang pekerja tidur di atas tumpukan karung beras saat dilakukan bongkar muat beras impor dari Vietnan dari kapal Hai Phong 08 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 November 2015. Tempo/Tony Hartawan
Seorang pekerja tidur di atas tumpukan karung beras saat dilakukan bongkar muat beras impor dari Vietnan dari kapal Hai Phong 08 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 November 2015. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

KEKACAUAN data produksi beras selalu terjadi setiap kali kemarau datang. Menteri dan kepala lembaga yang berkaitan dengan komoditas strategis ini bahkan selalu berbantahan secara terbuka. Saling silang ini mengiringi harga beras di tingkat konsumen yang kian melambung, melewati harga patokan pemerintah.

Setiap institusi memakai data yang berbeda-beda. Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa Perum Bulog hingga Juni 2018 sudah mengimpor 865.519 ton beras senilai US$ 404 juta. Direktur Utama Bulog Budi Waseso langsung menyangkal dengan menyatakan lembaganya baru mendatangkan 500 ribu ton dari luar negeri pada kurun yang sama.

Bertahun-tahun kebijakan perberasan pemerintah selalu kedodoran. Penyebabnya data yang tak kunjung padu di antara lembaga pemerintah. Di awal tahun, Kementerian Pertanian pun menyodorkan data proyeksi produksi yang selalu optimistis. Maklum, kementerian ini memang mendapat tugas mengawal produksi beras. Proyeksinya pun harus mencerminkan optimisme produksi beras melimpah.

Produksi menurut proyeksi Kementerian Pertanian memang luar biasa: tahun ini akan terjadi surplus beras 13,03 juta ton. Produksi gabah disebut menembus 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras. Sedangkan total konsumsi beras hanya 33,47 juta ton. Artinya, impor beras tidak diperlukan.

Optimisme itu tidak selaras dengan perhitungan Kementerian Perdagangan. Dengan kalkulasi berbeda, kementerian itu menyusun rencana impor beras hingga 2 juta ton pada tahun ini. Keputusan pada Februari dan April lalu itu disebutkan buat mengantisipasi kegagalan panen jika musim kemarau berlangsung lebih panjang.

Presiden Joko Widodo seharusnya membereskan perbedaan data beras di antara lembaga pemerintahan ini. Hukum pasar sebenarnya bisa menjadi indikator pasokan beras di pasar. Dalam beberapa bulan terakhir, harga rata-rata beras eceran di tingkat konsumen terus merambat naik. Bisa disimpulkan, pasokan beras sangat terbatas-dan artinya klaim surplus produksi tidak terbukti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Harga yang merangkak naik itu terjadi pada bulan ini. Rata-rata harga beras IR yang menjadi patokan pemerintah pada 23 Agustus sudah melambung jauh hingga di atas Rp 10 ribu per kilogram. Tren kenaikan harga di Agustus 2018 ini sangat tajam. Di awal Juli, harganya masih sekitar Rp 9.400 per kilogram. Kecenderungan itu masih mungkin berlanjut pada September dan Oktober ini. Sebab, iklim kering masih menyelimuti Pulau Jawa, sentra produksi utama beras.

Pemerintah harus sangat waspada karena harga beras masih berperan besar pada tingkat kesejahteraan warga. Studi Bank Dunia memperkirakan, jika harga beras naik 10 persen, angka kemiskinan naik 1,1 persen. Pemerintah semestinya berusaha sekuat tenaga menjaga agar harga beras tidak terbang tinggi. Jika diperlukan, tak perlu malu-misalnya dengan alasan politis-mendatangkannya dari luar negeri.

Kekisruhan beras tak lepas dari sikap pemerintah yang tidak rasional. Jargon swasembada beras terus didengungkan meski situasinya belum memungkinkan. Hasilnya, harga beras di tingkat konsumen terus melambung tinggi. Pada saat yang sama, indeks nilai tukar petani, yang mencerminkan kesejahteraan petani, justru turun selama pemerintahan Jokowi.

Rata-rata petani Indonesia masih menjadi konsumen beras secara neto. Jika harga beras di tingkat konsumen naik, daya beli petani dan kesejahteraannya pun ikut melorot. Jelas pula di sini, harga beras yang mahal hanya menguntungkan pedagang dan para perantara. Mereka menikmati kegamangan pemerintah yang mendewakan swasembada. Walhasil, jargon-jargon seperti itu semestinya ditinggalkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024