Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hak Publik dalam Kampanye Ganti Presiden

Oleh

image-gnews
Gerakan Deklarasi  #2019GantiPresiden, yang dimotori Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan Neno Warisman, mendapat penolakan masyarakat di berbagai daerah. ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Gerakan Deklarasi #2019GantiPresiden, yang dimotori Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan Neno Warisman, mendapat penolakan masyarakat di berbagai daerah. ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Iklan

SEPANJANG dilakukan dengan damai, tanpa ujaran kebencian, apalagi propaganda mengganti dasar negara, sebenarnya tak ada yang istimewa pada deklarasi gerakan ganti presiden 2019. April tahun depan, pemilihan umum diselenggarakan. Undang-undang melindungi warga negara untuk menyerukan kampanye ganti presiden, juga sebaliknya kampanye tak ganti presiden.

Pangkal soalnya adalah polisi dan aparat Badan Intelijen Negara yang berlaku lajak. Dua pekan lalu, polisi membubarkan deklarasi ganti presiden di Pekanbaru dan Surabaya. Di ibu kota Provinsi Riau, aktivis gerakan, Neno Warisman, dipulangkan paksa ke Jakarta. Di Surabaya, hotel tempat musikus Ahmad Dhani menginap dikepung massa dan deklarasi dibatalkan. Dhani adalah politikus Partai Gerindra yang selama ini dikenal anti-Jokowi. Meski tidak membesar, bentrok sempat terjadi antara pendukung dan penentang kampanye ganti presiden.

Polisi semestinya melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Untuk menghindari konflik, jika perlu, aparat bisa memindahkan lokasi aksi ke tempat tertutup. Kehadiran dan peran aktif BIN dalam pengusiran Neno Warisman mudah memantik curiga bahwa aparat intelijen sedang "mencuri panggung". BIN adalah lembaga telik sandi yang bertugas memasok informasi kepada aparat keamanan, bukan melakukan tindakan polisional. Kehadiran Kepala Badan Intelijen Daerah Riau di lokasi kejadian patut disayangkan. Alih-alih bersikap netral, polisi dan BIN kini berpihak pada salah satu kandidat presiden.

Presiden Joko Widodo tak selayaknya berdiam diri atas dua kejadian itu-juga peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya. Sebagai peserta Pemilu 2019, ia memang diuntungkan jika deklarasi ganti presiden dibekap. Tapi, sebagai kepala negara, ia berkewajiban menjaga demokrasi dan hak sipil warga negara. Presiden selayaknya memastikan polisi dan intelijen bersikap netral. Dengan tak bersuara, Jokowi mudah dituding tengah "menikmati" keberpihakan aparat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para penggiat gerakan ganti presiden sepatutnya mawas diri. Betapapun konstitusionalnya, dalam sejumlah aksi mereka, sempat terdengar ujaran kebencian dan propaganda mengganti dasar negara. Tak sulit menduga ada keterlibatan Hizbut Tahrir Indonesia dalam aksi ini. Hizbut Tahrir adalah organisasi yang ingin syariat Islam menjadi ideologi negara dan, karena itu, telah dilarang. Terhadap ujaran kebencian dan propaganda melawan Pancasila, polisi hendaknya berlaku tegas.

Dengan kata lain, polisi hendaknya cermat dalam membaca keadaan. Mereka harus pandai memilah mana yang merupakan hak publik dan mana yang bukan hak publik dalam aksi ganti presiden. Sikap netral aparat juga mesti diterapkan terhadap mereka yang berkampanye "2019 tetap Jokowi". Ujaran kebencian dalam aksi ini juga harus ditindak-betapapun mereka mendukung pemerintah. Kelompok pro dan anti-Jokowi mesti menyadari bahwa kebebasan harus dijaga, termasuk dengan memastikan kebebasan itu tidak menabrak kemerdekaan orang lain.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.