Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putusan Lancung Bawaslu Daerah

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Iklan

Putusan Badan Pengawas Pemilu yang meloloskan mantan koruptor menjadi calon legislator jelas melanggar kewenangan badan tersebut. Langkah itu bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor masuk parlemen. Bawaslu seharusnya mengawal pelaksanaan aturan itu, bukan malah mengesahkan pelanggaran yang dilakukan partai dan calon peserta pemilu.

Saat ini ada delapan bakal calon legislator mantan koruptor yang dikabulkan gugatannya oleh Bawaslu daerah untuk maju dalam pemilihan calon anggota legislatif pada 2019. Padahal KPU sudah mencoret nama mereka dari daftar calon.

Bawaslu berkeras keputusan meloloskan para mantan koruptor itu sesuai dengan aturan, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak melarang mereka menjadi legislator. Sikap Bawaslu yang mengesampingkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini aneh dan mencurigakan.

Memang Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memutus sengketa dalam proses pemilu, dan KPU wajib melaksanakan putusan tersebut. Tapi pencoretan nama bekas koruptor dari daftar calon anggota legislatif sudah sesuai dengan aturan, dan Bawaslu tidak termasuk lembaga yang boleh menilai apakah PKPU larangan mantan koruptor menjadi calon legislator bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Hanya Mahkamah Agung yang berwenang mengkaji peraturan KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 UU Pemilu. Ayat ini menetapkan, dalam hal peraturan KPU diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi, selama belum ada putusan MA yang menganulir PKPU tersebut, aturan itu sah dan mesti dijalankan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apalagi UU Pemilu secara tegas memerintahkan Bawaslu "mengawasi pelaksanaan peraturan KPU". Wewenang untuk mengkaji dan memutus pelanggaran serta sengketa proses pemilu semestinya digunakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap PKPU-tak ada mantan koruptor yang menjadi calon anggota legislatif-bukan sebaliknya.

Upaya mencegah mantan koruptor masuk lembaga legislatif sangat beralasan. Lembaga legislatif kita sejauh ini terindikasi sebagai institusi dengan sistem pengawasan antikorupsi paling lemah. Melarang mantan koruptor menjadi calon legislator merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki lembaga ini. Sangat disayangkan, Bawaslu, yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan publik untuk mendapatkan pemilu yang berintegritas dan bersih, justru malah merusak niat yang baik ini.

Perbedaan cara pandang antara Bawaslu dan KPU ini tak akan terjadi jika partai politik menaati PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Bawaslu RI mesti menyelidiki putusan lancung Bawaslu daerah ini dan meluruskannya. Selain itu, agar polemik mengenai hal ini tidak berkepanjangan, MA sebaiknya segera memutuskan pertimbangannya mengenai PKPU.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024