Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bijak Memutihkan Tunggakan Minerba

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Briket Batubara (Tabloidbintang)
Briket Batubara (Tabloidbintang)
Iklan

Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghapus tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan tambang mineral dan batu bara (minerba) perlu dikaji ulang. Kebijakan seperti itu bisa menjadi langkah mundur dalam upaya meningkatkan reformasi tata kelola sektor pertambangan.

Rencana menghapus piutang itu perlu mendapat perhatian, mengingat jumlah tagihannya relatif besar pada saat kondisi keuangan negara sedang morat-marit. Hingga Agustus 2018 ini, tunggakan PNBP sektor minerba mencapai Rp 5,2 triliun, dan Rp 2,1 triliun di antaranya berasal dari tunggakan sejak 2004.

Piutang macet itu sebagian besar berasal dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) skala kecil, dengan keberadaan pemilik sudah tak diketahui. Jumlah Rp 2,1 triliun itulah yang dipertimbangkan untuk dihapus. Tujuannya, agar hal yang tidak layak lagi dijadikan sebagai kekayaan negara tak lagi tercatat dalam neraca pemerintah.

Jumlah yang diputihkan itu mencapai 15 persen dari target pemasukan PNBP minerba untuk 2018 senilai Rp 32,09 triliun. Meski memiliki payung hukum, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara, pemutihan itu sebaiknya tidak gegabah dilakukan. Perlu upaya-upaya kreatif sebelum jalan terakhir tersebut ditempuh.

Satuan tugas yang sudah dibentuk Kementerian Energi sebelumnya perlu melakukan kerja lintas bidang bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM serta aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya. Pemerintah juga sebaiknya mengumumkan perusahaan-perusahaan bermasalah itu. Ini sesuai dengan semangat keterbukaan yang menjadi esensi reformasi tata kelola sektor itu. Hal tersebut juga bisa mendorong keterlibatan publik, yang kerap memiliki informasi berharga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rencana pemutihan tunggakan seperti di atas juga bisa menghilangkan efek jera bagi para pelanggar. Dalam kasus ini, pemerintah justru dituntut untuk lebih tegas dalam menegakkan hukum, mulai dari penghentian operasi usaha hingga menyeret pelanggar ke ranah hukum seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Dalam undang-undang itu, pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), para penunggak serupa bisa dikenai hukuman penjara hingga setahun.

Langkah lain untuk memberi efek jera adalah membuat daftar hitam (black list) berisi pengelola perusahaan bermasalah tersebut, juga pihak penerima manfaatnya (beneficial ownership) yang selama ini seperti tak terjangkau hukum. Daftar hitam itu dapat menjadi pegangan instansi lain, termasuk badan keuangan yang biasa memberikan akses modal.

Aturan yang tepat dalam menangani tunggakan PNBP ini sangat diperlukan untuk menggenjot sumbangan sektor ini pada anggaran negara. Dengan tata kelola yang lebih baik, kontribusi sektor minerba bisa melebihi target saat ini, yang hanya delapan persen dari pemasukan PNBP nasional sebesar Rp 275,4 triliun. Langkah yang tepat dan antisipatif perlu dilakukan untuk memastikan program ini lepas dari praktik korup.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024