Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelarangan Deklarasi Ganti Presiden

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah relawan membentangkan spanduk saat Deklarasi Akbar Relawan #2019GantiPresiden di depan pintu barat daya Monas, Jakarta, 6 Mei 2018. Dalam kegiatan tersebut, para relawan membacakan aspirasi yang menyatakan siap mengawal jalannya Pemilu 2019 agar tertib dan lancar, sehingga terwujudnya 2019 Ganti Presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah relawan membentangkan spanduk saat Deklarasi Akbar Relawan #2019GantiPresiden di depan pintu barat daya Monas, Jakarta, 6 Mei 2018. Dalam kegiatan tersebut, para relawan membacakan aspirasi yang menyatakan siap mengawal jalannya Pemilu 2019 agar tertib dan lancar, sehingga terwujudnya 2019 Ganti Presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Polisi hendaknya tidak gegabah dalam menyikapi gerakan #2019GantiPresiden. Berlaku lajak dengan membubarkan dan mengusir peserta aksi merupakan wujud pemberangusan kebebasan berpendapat. Konflik horizontal-demikian aparat mencemaskan-bisa saja terjadi di antara mereka yang mendukung dan menolak aksi itu. Tapi, ketimbang memberangus kebebasan berpendapat, polisi lebih baik menjaga aksi agar bentrokan dengan kelompok lain tidak terjadi. Jika dianggap perlu, polisi boleh saja melokalisasi tempat aksi, misalnya memindahkannya di lokasi tertutup agar tak memancing amuk kubu lawan.

Secara normatif, aspirasi ganti presiden merupakan hal yang biasa dan penyampaian di muka umum merupakan hak yang dijamin konstitusi. Polisi boleh melarang jika penyampaian aspirasi itu tidak sesuai dengan pemberitahuan aksi yang akan digelar.

Keterlibatan Badan Intelijen Negara dalam upaya pemulangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, dari Pekanbaru, Riau, ke Jakarta jelas tak bisa dibenarkan. Lembaga telik sandi tak semestinya melakukan operasi lapangan, yang merupakan tugas kepolisian.

Sejak pekan lalu, kelompok gerakan "ganti presiden" telah menyiapkan diri untuk menggelar deklarasi di Pekanbaru dan Surabaya. Kedua acara itu rencananya dihadiri Neno Warisman dan musikus Ahmad Dhani. Tapi aksi mereka ditolak pendukung Presiden Joko Widodo. Di Pekanbaru, kehadiran Neno dihadang ratusan orang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Setelah tertahan di bandara sekitar delapan jam, akhirnya Neno dapat kembali ke Jakarta. Di Surabaya, ratusan orang mengepung Hotel Majapahit, tempat Dhani menginap.

Kericuhan antara kelompok "ganti presiden" dan penentangnya sempat meletup meski tidak membesar. Keributan di antara kedua kelompok itu tak perlu terjadi jika polisi bertindak tegas. Demonstrasi boleh dilakukan asalkan tidak menggunakan kekerasan dan kata-kata yang memprovokasi kekerasan. Terhadap pelaku kedua tindakan, polisi hendaknya bersikap tegas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tudingan bawa demonstran #2019GantiPresiden mencuri start kampanye tentu berlebihan. Aturan pemilihan umum hanya melarang kampanye pada masa tenang, tapi tidak secara tegas melarang kampanye sebelumnya. Jika tudingan curi start ini diberlakukan, sejumlah aksi yang mendukung presiden dua periode juga tak bisa dibenarkan.

Dalam praktik demokrasi, pembatasan waktu kampanye sebetulnya tidak dikenal. Dengan maksud terus mensosialisasi program dan ide-ide, tiap kandidat dan partai politik dapat terus-menerus berkampanye-apa pun bentuknya. Pembatasan masa kampanye terjadi pada era Orde Baru. Tujuannya adalah mengerdilkan partai politik: sementara dua partai dilarang berkampanye, Golongan Karya diizinkan terus "mensosialisasi" program dan kegiatan.

Presiden Joko Widodo harus menjaga netralitas aparat, termasuk Badan Intelijen Negara dan polisi. Mereka tak boleh ikut bermain politik. Kesetiaan keduanya hendaknya diberikan kepada negara, bukan kepada pemerintah. Di sisi lain, pelarangan-pelarangan itu akan mencoreng wajah Jokowi sebagai calon inkumben dalam pemilihan presiden mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024