Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TNI-Polri Bukan Juru Kampanye

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Plt Gubernur DKi Jakarta Soni Sumarsono  meninjau kesiapan pasukan gabungan TNI/Polri usai memimpin Upacara Pengamanan Kampanye Pilkada 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, 2 November 2016. Polisi yang mengikuti upacara hari ini berjumlah sekitar 3.900 personel. TEMPO/Subekti.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Plt Gubernur DKi Jakarta Soni Sumarsono meninjau kesiapan pasukan gabungan TNI/Polri usai memimpin Upacara Pengamanan Kampanye Pilkada 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, 2 November 2016. Polisi yang mengikuti upacara hari ini berjumlah sekitar 3.900 personel. TEMPO/Subekti.
Iklan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seyogianya tetap bersikap netral dalam politik. Permintaan Presiden Joko Widodo kepada dua institusi bersenjata itu untuk ikut mengkampanyekan klaim keberhasilan pemerintah bisa menjadi preseden berbahaya.

Tugas baru mengkampanyekan "keberhasilan-keberhasilan" pemerintah itu akan menimbulkan benturan kepentingan personel kedua institusi tersebut. Apa yang dinyatakan oleh Jokowi itu, sebagai Panglima Tertinggi TNI, bisa ditafsirkan semacam perintah oleh para prajurit. Begitu juga oleh anggota Polri, lembaga yang kini langsung berada di bawah Presiden.

Permintaan Jokowi itu disampaikan di hadapan ratusan siswa Sekolah Staf dan Komando TNI serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Istana Negara, Kamis pekan lalu. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian juga hadir bersama peserta pendidikan yang merupakan para calon perwira tinggi itu. Pidato Presiden disampaikan kurang dari dua pekan setelah Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon presiden, berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Mereka akan bersaing dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tugas polisi sangat berat menjelang pemilihan presiden, yang kembali membelah masyarakat ke dalam dua kelompok--mengulang peristiwa 2014. Situasi ini menuntut semua personel kepolisian bersikap netral. Kegiatan mempromosikan keberhasilan pemerintah bisa dinilai masyarakat sebagai pelanggaran prinsip netral. Jika asas netralitas ditinggalkan, para personel kepolisian akan kesulitan mengendalikan benturan di antara kedua kubu yang berkompetisi.

TNI, alat pertahanan negara untuk menangkal ancaman dari luar, semestinya juga ditempatkan dalam posisi netral. Menarik mereka ke kegiatan politik akan membuat kita mundur dalam sejarah, ketika tentara mendominasi kegiatan politik praktis sepanjang 32 tahun Orde Baru. Apalagi, kecenderungan penguatan kembali peran TNI kini sudah terjadi, antara lain dengan melibatkan mereka pada operasi-operasi penanganan terorisme yang sebenarnya merupakan wilayah tugas kepolisian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tugas mengkampanyekan klaim keberhasilan pemerintah semestinya bisa dijalankan partai-partai pendukung Jokowi. Untuk mempertahankan jabatannya, dia disokong pemilik kursi mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura.

Sebagai inkumben, Jokowi pun punya kesempatan seluas samudra untuk menunjukkan klaim keberhasilan. Ia, misalnya, bisa saja setiap hari menggelar seremoni peresmian proyek infrastruktur yang menjadi andalan pemerintahannya. Ia punya perangkat dan kesempatan legal untuk berkampanye, tanpa perlu melibatkan tentara dan polisi.

Presiden sepatutnya mengoreksi permintaannya kepada kedua institusi itu untuk berkampanye. Jika tidak, dia bisa dianggap melanggar undang-undang, yang secara tegas mengatur netralitas TNI dan Polri dalam politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024