Problem Hukum Putusan Bawaslu

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.

Antoni Putra
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah telah mengabulkan beberapa permohonan bekas koruptor yang menjadi bakal calon legislator yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak diloloskan menjadi calon legislator. Beberapa permohonan yang dikabulkan tersebut di antaranya adalah gugatan Syahrial Damapoli dari Sulawesi Utara, Abdullah Puteh dari Aceh, dan Joni Kornelius Tondok dari Toraja Utara.

Jika melihat gelagat Bawaslu dari awal, sebenarnya keputusan menerima gugatan mantan koruptor ini sudah bisa ditebak. Pasalnya, sejak awal, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan koruptor untuk menjadi calon legislator, sudah menuai penolakan dari sejumlah pihak, termasuk Bawaslu.

Kita tengah menyaksikan bagaimana dua lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) itu saling bergesekan. Padahal dua lembaga tersebut merupakan harapan bangsa dalam penyelenggaraan pemilu agar berlangsung dengan baik.

Jika merujuk ke hierarki peraturan perundang-undangan, apa yang dilakukan oleh Bawaslu memang tidak salah karena ia merujuk pada ketentuan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara hierarkis, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang jauh berada di atas PKPU. Hierarki tersebut sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferi).

Tapi, secara etika dan moral, putusan tersebut cacat karena meniadakan PKPU yang mengatur syarat seseorang menjadi calon legislator. Bawaslu sama sekali tidak memandang PKPU sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu.

KPU secara tegas melarang mantan koruptor maju sebagai calon legislator. Hal ini malah ditentang oleh Bawaslu. Dalam konsep penyelenggaraan pemilu, Bawaslu seharusnya mendukung segala upaya KPU untuk menciptakan pe-

nyelenggaraan pemilu yang berkualitas, kondusif, dan mendukung pemberantasan korupsi.

Dalam konteks hukum tata negara, dalam memutus sengketa pelarangan mantan terpidana korupsi, seharusnya Bawaslu berpedoman kepada PKPU. Jika ada yang merasa keberatan, mekanisme untuk melawannya adalah dengan judicial review di Mahkamah Agung.

Dalam konteks pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tidaklah berwenang menganulir PKPU dengan alasan bertentangan dengan undang-undang. Yang berhak menentukan suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi adalah hakim, melalui mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.

Bawaslu seharusnya memandang bahwa pemilu legislatif adalah momen untuk mencari wakil yang terbaik. Karena itu, cara-cara yang dilakukan KPU dengan melarang bekas koruptor menjadi calon legislator adalah langkah yang seharusnya didukung oleh pihak mana pun, termasuk Bawaslu. Apalagi jika mengingat bahwa selama ini lembaga legislatif selalu menjadi lembaga terkorup dan memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Kita harus menilai bahwa pelarangan eks koruptor merupakan upaya KPU untuk kembali membuat DPR dipercaya dan bersih dari korupsi.

Tidak sejalannya KPU dengan Bawaslu tentang hal ini merupakan preseden buruk yang tidak boleh terulang. KPU dan Bawaslu seharusnya saling mendukung. Sebab, dua lembaga tersebut merupakan harapan agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik.

Bawaslu seharusnya bersikap bijak bahwa dikabulkannya gugatan eks koruptor itu tidak hanya berdampak terhadap penyelenggaraan pemilu, tapi juga terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sudah saatnya lembaga penyelenggara pemilu menaati dan menjunjung tinggi aturan hukum yang ada agar pesta demokrasi berlangsung kondusif. Perihal bertentangan atau tidaknya PKPU dengan undang-undang itu, biarkan Mahkamah Agung yang menilai.






Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

14 jam lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

2 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

4 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

6 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

11 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

15 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

18 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

18 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

23 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

24 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.