Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tergopoh-gopoh Menahan Rupiah

Oleh

image-gnews
Pegawai bank menghitung uang dolar Amerika Serikat pecahan 100 dolar dan uang rupiah pecahan Rp 100 ribu di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Nilai tukar rupiah, yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore, 20 Agustus 2018, bergerak melemah 20 poin ke level Rp 14.592 dibanding sebelumnya Rp 14.572 per dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan
Pegawai bank menghitung uang dolar Amerika Serikat pecahan 100 dolar dan uang rupiah pecahan Rp 100 ribu di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Nilai tukar rupiah, yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore, 20 Agustus 2018, bergerak melemah 20 poin ke level Rp 14.592 dibanding sebelumnya Rp 14.572 per dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Pemerintah semestinya meninggalkan kebijakan tambal sulam yang dibuat untuk merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akhir-akhir ini. Aneka kebijakan tergopoh-gopoh ini bisa membuat rupiah makin jeblok dan malah mendekatkan negara ke jurang krisis keuangan.

Usaha menahan laju penurunan rupiah memang tugas Bank Indonesia. Tapi pemerintah juga perlu menjalankan fungsinya agar mata uang nasional ini terjaga. Apalagi, sepanjang pekan lalu, rupiah sudah terlihat makin sempoyongan. Pada penutupan perdagangan, Jumat, kurs menembus Rp 14.665 per US$. Angka ini merupakan kurs terburuk sejak 29 September 2015, ketika rupiah menyentuh angka terlemah Rp 14.728 per US$.

Gubernur Bank Indonesia sejauh ini berusaha menenangkan pasar. Ia mengatakan tekanan terhadap rupiah tak seperti lira di Turki. Penurunan nilai rupiah pada 2018 hanya 7 persen. Depresiasi itu lebih rendah dibandingkan dengan negara seperti Afrika Selatan, yang mencapai 13,7 persen, dan Brasil, 18,2 persen. Apalagi bila dibandingkan dengan Argentina dan Turki, yang nilai mata uangnya terhadap dolar melorot hingga mencapai 40 persen sepanjang tahun ini.

Meski begitu, bahaya tetap menganga melihat angka defisit transaksi berjalan pemerintah. Pada semester pertama 2018, defisit mencapai US$ 13,7 miliar. Bank Indonesia memperkirakan angka defisit 2018 bisa mencapai US$ 25 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang defisit tahun lalu, US$ 17,3 miliar.

Pemerintah pun kalang-kabut menahan laju defisit. Presiden Joko Widodo berulang kali mengadakan rapat terbatas. Hasilnya, keluar aturan pembatasan impor barang yang tidak strategis. Ada pula pengurangan impor minyak dan gas dengan pemberlakuan kewajiban mencampur bahan bakar solar dengan 20 persen minyak sawit. Pelanggar ketentuan ini diancam sanksi denda Rp 6.000 per liter. Penerapan pemakaian 20 persen minyak nabati (biasa disebut B20) ini berlaku per 1 September 2018.

Sekali lagi, pemerintah tergopoh-gopoh mengeluarkan aturan ini tanpa menghitung dampaknya lebih jauh. Soal pembatasan impor, contohnya. Ketergantungan kita terhadap impor bahan baku dan barang modal amat tinggi. Tak bisa dicekik begitu saja. Ketergantungan bahan baku impor rata-rata mencapai 75 persen dan impor bahan modal 15 persen per tahun. Pelarangan impor yang serampangan bisa mendongkrak ongkos produksi industri dalam negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Produksi barang untuk ekspor malah bisa-bisa ikut melorot. Apalagi, saat ini, produk tertentu sangat bergantung pada bahan impor. Contohnya, produk susu, yang amat dibutuhkan industri makanan dan minuman, saat ini 80 persen bahan bakunya berasal dari impor.

Sebenarnya pemerintah sudah tahu bahwa sumber defisit impor selama ini adalah minyak dan gas. Saat harga migas dunia meroket, Presiden Jokowi tak berani menaikkan harga bahan bakar minyak. Pertimbangannya apa lagi kalau bukan kalkulasi politik menjelang pemilihan presiden pada 2019.

Padahal, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2013, harga bahan bakar minyak pernah dinaikkan 40 persen. Itu terjadi sembilan bulan sebelum pemilihan umum dan situasinya seperti sekarang: amat mendesak. Cara itu sebenarnya jauh lebih efektif dan lebih mudah ketimbang mewajibkan ketentuan B20. Minyak sawit merupakan primadona ekspor kita. Bila penjualan dialihkan ke dalam negeri, artinya Indonesia kehilangan potensi ekspor 20 persen. Hal itu juga belum mempertimbangkan ketidaksiapan penyaluran minyak sawit ke pabrik pengolahan bahan bakar minyak.

Pemerintah seharusnya tak cuma menyiapkan obat demam jangka pendek, tapi juga jangka panjang, seperti merancang agar Indonesia punya surplus neraca transaksi berjalan. Demam rupiah ini bisa berlangsung panjang, mengingat The Fed diprediksi menaikkan suku bunga 3,5 persen dalam dua tahun. Bila ini tak diantisipasi, pelemahan bisa makin parah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024