Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Solidaritas untuk Lombok

Oleh

image-gnews
Selembar foto di reruntuhan bangunan terdampak gempa bumi di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Rabu, 22 Agustus 2018. BNPB mengatakan korban meninggal gempa Lombok mencapai 515 jiwa sejak rentetan bencana terjadi pada 27 Juli lalu. ANTARA/Ahmad Subaidi
Selembar foto di reruntuhan bangunan terdampak gempa bumi di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Rabu, 22 Agustus 2018. BNPB mengatakan korban meninggal gempa Lombok mencapai 515 jiwa sejak rentetan bencana terjadi pada 27 Juli lalu. ANTARA/Ahmad Subaidi
Iklan

PEMERINTAH pusat dan daerah harus segera memperbaiki koordinasi dalam menangani korban bencana di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebulan setelah gempa pertama mengguncang pulau berpenghuni 3,1 juta jiwa itu, penyaluran bantuan masih belum merata. Laporan soal pengungsi yang telantar tanpa pasokan logistik yang memadai masih terus terdengar.

Kekacauan di lapangan tersebut tak akan terjadi jika sejak awal ada garis komando yang jelas dalam penyaluran bantuan di masa tanggap darurat. Berapapun besarnya, bantuan publik yang dikirim ke Lombok bakal percuma jika semua lembaga berjalan sendiri-sendiri. Walhasil, bantuan menumpuk di sejumlah titik, sementara di titik lain korban menjerit karena sama sekali tak ditengok.

Pendataan korban dan kerusakan yang kurang terpadu juga berperan membuat penanganan gempa Lombok terkesan sporadis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tampak tak sigap mengantisipasi dampak masif dari ratusan gempa yang terjadi beruntun di Lombok sejak akhir Juli lalu. Banyaknya lembaga pemberi bantuan yang tak terdata di BNPB dan kurang memahami prosedur standar masa tanggap darurat membuat situasi kian runyam.

Urusan menolong sekitar 400 ribu jiwa pengungsi dan memperbaiki 73 ribu rumah yang luluh-lantak tak akan optimal tanpa koordinasi yang baik. Pemulihan lebih dari 20 ribu korban cedera dan pemberian bantuan untuk keluarga 550 lebih korban jiwa juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai organisasi kemanusiaan yang kini turun tangan di Lombok.

Polemik soal status bencana nasional juga menambah kisruh penanganan korban gempa. Bagi sebagian pihak, perubahan status itu dinilai mendesak agar pusat koordinasi masa tanggap darurat menjadi lebih jelas dan mobilisasi sumber daya lebih cepat. Sedangkan pemerintah pusat terkesan terlampau berhitung soal dampak penetapan status bencana nasional itu pada sektor pariwisata dan penyelenggaraan perhelatan internasional seperti Asian Games di Jakarta serta pertemuan International Monetary Fund-World Bank di Bali pada Oktober mendatang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekarang saatnya semua pihak mengesampingkan perbedaan dan berfokus pada penanganan korban. Ketimbang memperdebatkan optimal tidaknya perhatian pemerintah untuk korban gempa Lombok, lebih baik publik bahu-membahu menggalang solidaritas sosial. Inisiatif swadaya masyarakat untuk menghimpun bantuan harus terus digalakkan di seluruh Indonesia. Sosialisasi BNPB mesti lebih terstruktur dan sistematis agar publik tahu apa yang dibutuhkan korban dan bagaimana cara menyalurkan bantuan.

Jika perlu, pemerintah pusat dan daerah bisa memperpanjang masa tanggap darurat. Meski tiga pekan sudah berlalu sejak periode darurat ditetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, suplai logistik untuk para korban di pengungsian belum stabil. Pemerintah tak perlu buru-buru membangun kembali rumah-rumah yang rusak jika pasokan kebutuhan dasar untuk para pengungsi belum terjamin. Masa rehabilitasi dan rekonstruksi seharusnya baru dimulai ketika kondisi darurat sudah tertangani sepenuhnya.

Pelajaran terpenting dari semrawutnya penanganan gempa Lombok adalah minimnya kapasitas kita dalam menangani bencana. Kesadaran bahwa Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam belum dibarengi kesiapsiagaan mengantisipasi dampaknya. Ini pekerjaan rumah besar yang mesti dibenahi sebelum bencana alam berikutnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024