Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Idrus Hilang, Gumiwang Terbilang

Oleh

image-gnews
Idrus Marham (kiri), dan Menteri Sosial yang baru dilantik, Agus Gumiwang Kartasasmita, berangkulan saat upacara Sertijab di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Agus mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya posisinya di tim kampanye pemenangan kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Idrus Marham (kiri), dan Menteri Sosial yang baru dilantik, Agus Gumiwang Kartasasmita, berangkulan saat upacara Sertijab di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Agus mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya posisinya di tim kampanye pemenangan kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

PENETAPAN Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial menunjukkan Presiden Joko Widodo lebih mendahulukan kepentingan elektoral dirinya ketimbang menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pekan lalu, politikus Golkar itu diangkat menjadi pembantu Presiden menggantikan Idrus Marham, yang mundur karena menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alih-alih mengangkat menteri dari kalangan profesionalyang bisa menjamin terlaksananya program pemerintah tanpa vested interest partai politikJokowi kembali mempercayakan Kementerian Sosial dipimpin politikus Golkar. Padahal Kementerian Sosial adalah lembaga strategis dalam penyaluran bantuan dan upaya penanggulangan kemiskinan.

Selama ini, Agus tak dikenal memiliki rekam jejak dan pengalaman dalam urusan bencana dan kemiskinan. Di tengah ancaman pelbagai kesusahan, pemerintah memerlukan menteri yang lincah agar dalam waktu yang sempit di akhir pemerintahan Jokowi anggaran negara di bidang bantuan sosial bisa efektif disalurkan. Dengan mengangkat Agus, Jokowi juga mencampuradukkan tugas pejabat negara dengan tim pemenangan. Sebelum ditunjuk sebagai menteri, Agus merupakan bendahara tim sukses Jokowi-Ma’ruf Amin.

Motif elektoral Jokowi ini layak disesali. Presiden sebetulnya punya kesempatan mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah dengan mengurangi jatah partai di dalam kabinet. Mencemaskan masa depan koalisi dengan menunjuk wakil partai di kabinet merupakan tindak berlebihan. Bagaimanapun, koalisi pendukung Jokowi sudah terbentuk dengan Golkar sebagai salah satu penyokong. Dengan menunjuk menteri nonpartai, Jokowi justru berkesempatan meraih lebih banyak simpati publik.

Gelagat penerapan politik elektoral oleh Jokowi sebetulnya sudah terlihat ketika mengangkat Idrus Marham sebagai Menteri Sosial pada Januari lalu. Ketika itu, Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang mundur karena mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur Jawa Timur. Penunjukan Idrus sempat menjadi omongan karena, dalam pemilihan presiden 2014, ia adalah "panglima tempur" tim Prabowo Subianto, rival Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengangkatan Idrus melengkapi sikap terbuka Jokowi terhadap Partai Golkar. Sebelumnya, Presiden mengangkat Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian. Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar, setelah Setya Novanto, ketua sebelumnya, tersingkir karena perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Jokowi membuka pintu kepada Golkar untuk memperkuat koalisi pemerintah menjelang pemilihan umum tahun depan.

Apa yang terjadi pada Idrus Marham semestinya mengingatkan Jokowi tentang perlunya berhati-hati dalam memilih menteri. Idrus merupakan menteri pertama dalam pemerintahan Jokowi yang menjadi tersangka korupsi. Ia diduga terlibat pengaturan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada 2017. Anggaran proyek ini dibahas dua tahun lalu. Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Eni Saragih diduga menerima suap Rp 4,8 miliar dari Johannes B. Kotjo, pengusaha yang mengerjakan proyek tersebut. Penyidik KPK menangkap Eni di rumah dinas Idrus ketika tuan rumah sedang merayakan pesta ulang tahun anaknya.

Setelah menangkap Eni, KPK menggeledah rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Seperti hasil sementara penyidikan KPK, diduga ada perencanaan korupsi antara DPR, PLN, dan pengusaha dalam proyek tersebut. Karena itu, penyidikan terhadap Idrus harus terus dikembangkan sampai otak utama korupsi PLTU senilai Rp 12,87 triliun itu tercokok. Idrus terkait dalam korupsi ini karena posisinya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Eni adalah kader dan anak buah Idrus di partai itu.

Perkara Idrus Marham hendaknya membuka mata Jokowi bahwa pertimbangan elektoral tak selalu menguntungkan dirinyajuga orang ramai. Mengajak sebanyak mungkin partai koalisi masuk kabinet boleh jadi dapat memperkuat pemerintahan, tapi hal sebaliknya dapat pula terjadi: pemerintah terbebani oleh kepentingan partai. Perkara Idrus Marham menambah panjang daftar mudarat itu: coreng hitam kini tertoreh di wajah pemerintah pada usia yang belum genap empat tahun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.