Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moge

image-profil

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melambaikan tangan saat mengendarai sepeda motor pada upacara pembukaan Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 18 Agustus 2018. INASGOC/Rosa Panggabean.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melambaikan tangan saat mengendarai sepeda motor pada upacara pembukaan Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 18 Agustus 2018. INASGOC/Rosa Panggabean.
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Moge alias motor gede jadi pembicaraan di kampung saya, desa di lereng Gunung Batukaru. Ini gara-gara Presiden Joko Widodo yang (pura-pura) datang ke Gelora Bung Karno membuka Asian Games dengan naik moge. Sebagian besar orang percaya Presiden melakukan hal itu. Utamanya yang tidak menonton TVRI, karena stasiun televisi pemerintah yang "kurang laku" ini justru live dari luar stadion memperlihatkan Jokowi dan Jusuf Kalla bergantian datang ke GBK dengan cara yang normal.

Sebagian penonton televisi dan penonton di GBK bertepuk tangan seolah-olah semuanya itu adalah benar. Termasuk percaya Jokowi bisa jumpalitan dengan moge yang dinaikinya. Ini hiburan tersendiri bagi rakyat yang kini dalam kesusahan, lebih-lebih di Pulau Lombok yang bertubi-tubi dilanda gempa.

Lewat media sosial, saya bertanya kepada 10 sahabat, apa reaksi mereka setelah menonton video itu. Ternyata 7 orang memuji panitia yang hebat luar biasa. Dua orang nyinyir dengan mengatakan atraksi itu ngibul dan Jokowi menggunakan stuntman. Sebenarnya ini beda cara pandang saja, tapi di negeri ini sekarang, setiap perbedaan pendapat sah disebut nyinyir. Bagaimana dengan satu orang lagi? Dia menyebut Jokowi melakukan contoh yang tidak baik.

Astaga. Orang itu adalah sahabat yang bekerja di sebuah restoran di Korea Selatan. Ini bukti bahwa aksi Jokowi viral juga di media internasional. Atau sahabat itu dapat potongan video dari berbagai media sosial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kenapa Jokowi memberi contoh tidak baik? Pertama, video ini menunjukkan bahwa lalu lintas Jakarta memang amburadul. Seorang kepala negara saja bisa terhalang ke sebuah acara. Kedua, sekelas presiden melakukan aksi yang ugal-ugalan, bukankah itu contoh tidak baik? Ketiga, moge yang digunakannya tidak memakai pelat nomor sebagaimana aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang.

Contoh tidak baik itu menular ke para sekretaris jenderal partai pengusung Jokowi ketika mendaftarkan susunan tim kampanye ke KPU. Mereka ramai-ramai naik moge tanpa ada nomor polisinya. Artinya mereka naik moge liar di jalan umum tanpa ada tindakan hukum apa pun dari kepolisian. Ini membuktikan bahwa moge selama ini memang mendapat perlakuan khusus. Justru perlakuan khusus ini yang membuat citra pengendara moge tidak baik di mata sebagian rakyat.

Pengendara moge biasanya konvoi di jalanan sembari meraung-raungkan sirinenya minta pengendara lain minggir. Bahkan sering ada pengawalan dari polisi apa pun kegiatan mereka, melakukan bakti sosial sebagaimana yang diucapkan atau sekadar seradak-seruduk di jalanan bersenang-senang. Merasa sebagai raja jalanan dengan sirinenya yang ribut ini membuat masyarakat muak dengan ulah pengendara moge. Bahkan ada sekelompok masyarakat yang sengaja menghalang lajunya konvoi moge. Di Bali, beberapa ruas jalan antarkabupaten tak berani dimasuki moge karena masyarakat pasti akan melakukan perlawanan. Penggemar moge pun terus menyusut dan lihatlah betapa banyaknya iklan orang menjual moge.

Citra buruk pengemudi moge inilah yang ternyata klop dengan apa yang dipikirkan warga kampung saya. Satu orang dari 10 sahabat saya yang berkomentar negatif terhadap aksi Jokowi di atas moge, ternyata punya pengikut banyak di pedesaan. Saya jadi ragu apakah benar generasi milenial tertarik dengan moge versi Jokowi dan di mana rumah generasi milenial itu? Saya kira ada baiknya Jokowi berhitung di mana pemilih muda itu tinggal dan apa sebenarnya harapan mereka. Naik moge dengan gaya jumpalitan atau mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

2 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

23 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


25 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

31 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

35 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

50 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

51 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.