Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pejabat Menjadi Juru Kampanye

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Jokowi menjadi inspektur dalam Upacara Penurunan Bendera HUT Ke-73 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018. Posisi pembawa bendera Merah Putih diamanahkan kepada Zanati Tahta Umahati, yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi menjadi inspektur dalam Upacara Penurunan Bendera HUT Ke-73 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018. Posisi pembawa bendera Merah Putih diamanahkan kepada Zanati Tahta Umahati, yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan

PRESIDEN Joko Widodo seharusnya tidak menyeret menteri dan kepala daerah ke arena politik elektoral. Pelibatan mereka dalam tim kampanye akan menciptakan konflik kepentingan, karena mereka mesti membela kepentingan Jokowi-Ma’ruf Amin. Padahal, sebagai pejabat publik, mereka memiliki tanggung jawab kepada masyarakat luas, bukan cuma kepada kelompok dan partainya.

Para pejabat yang mendapat tugas politik tersebut adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, beserta para kepala daerah yang berasal dari partai koalisi pendukung Jokowi. Nama mereka tertera dalam daftar tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Senin lalu. Para menteri bertugas menyebarluaskan kabar keberhasilan pemerintah Jokowi, sementara kepala daerah menjadi pengarah teritorial untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di daerah masing-masing.

Memang tak ada aturan yang melarang pejabat terlibat dalam kampanye untuk mengusung kandidat tertentu asalkan tidak mengganggu tugas mereka. Tapi bagaimana mungkin tugas mereka tak bakal terganggu. Sebab, dengan menjadi anggota tim kampanye, mereka tidak lagi sepenuhnya bekerja demi kepentingan publik. Para pejabat ini pun sangat rentan menyelewengkan fasilitas negara.

Sangat naif kalau ada yang mengatakan asalkan pejabatnya cuti pada saat hendak berkampanye, tak ada masalah. Cuti tidak menyelesaikan masalah. Yang paling mengkhawatirkan adalah mereka mencampuradukkan kerja pemerintah dengan tugas pemenangan.

Kita mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur. Dengan alasan hendak berkonsentrasi menangani keuangan negara yang sedang membutuhkan perhatian lebih, dia menolak terlibat dalam tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Seharusnya para pejabat lainnya mengikuti langkah Sri Mulyani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak bisa dimungkiri, kebanyakan pejabat tersebut adalah tokoh politik berpengaruh yang bisa diandalkan untuk menggaet pemilih. Terutama para kepala daerah yang memiliki basis pendukung besar di wilayahnya. Namun, apa pun alasannya, pelibatan pejabat publik tidaklah etis dan berisiko mengganggu pelayanan masyarakat.

Jokowi dan Ma’ruf Amin semestinya mengeluarkan para pejabat publik tersebut dari tim kampanye mereka. Tidak sepatutnya mencampurbaurkan kepentingan politik golongan dengan pelayanan publik. Seharusnya Jokowi-Ma’ruf Amin mempercayakan kerja pemenangan mereka kepada politikus dan pengurus partai yang tidak sedang menduduki jabatan publik.

Perlu diingat, semenjak dilantik, para pejabat tersebut memiliki tanggung jawab kepada seluruh masyarakat, melampaui kepentingan kelompok, golongan, dan partai politiknya. Dengan menjadi anggota tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, mereka dengan mudah terjebak dalam pengkubuan yang, kalau sampai merembet ke kebijakan, pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024