Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gejolak Mutasi KPK

image-profil

image-gnews
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan konferensi pers penetapan tersangka Anggota Komisi XI DPR Amin Santono, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, 5 Mei 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan konferensi pers penetapan tersangka Anggota Komisi XI DPR Amin Santono, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, 5 Mei 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.
Iklan

Kurnia Ramadhana
Pegiat Antikorupsi Indonesia Corruption Watch

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergejolak. Kali ini bukan karena ulah pihak lain, melainkan kebijakan pemimpin KPK sendiri yang akan melakukan rotasi dan mutasi terhadap 14 pejabat eselon II dan III. Masalahnya, kebijakan ini tidak didasarkan atas tolok ukur yang jelas, sehingga patut diduga sebagai sebuah pelanggaran.

Persoalan ini mengemuka karena Wadah Pegawai KPK memprotes kebijakan tersebut. Sikap itu wajar karena selama ini KPK dikenal sebagai sebuah lembaga yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan.

Setidaknya kebijakan itu mengandung dua persoalan penting. Pertama, kebijakan tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 5 aturan itu menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada unsur keterbukaan dan akuntabilitas. Namun tersiar kabar bahwa Biro Sumber Daya Manusia KPK sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ini. Padahal, sebagai pelaksana tugas dalam penilaian kinerja pegawai, sudah sepatutnya kebijakan ini dikonsultasikan terlebih dulu oleh pimpinan KPK.

Kedua, kebijakan tersebut juga akan melanggar Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Di situ dijelaskan bahwa pemimpin wajib menilai orang yang dipimpinnya secara obyektif berdasarkan kriteria yang jelas. Namun kebijakan itu lahir tanpa mempertimbangkan kriteria dalam penempatan seseorang. Maka dapat dikatakan bahwa inisiatif pimpinan KPK kali ini kental dengan unsur subyektivitas.

Alih-alih mendengar dan mengevaluasi kebijakannya, pimpinan KPK malah melarang pihak eksternal turut campur dalam persoalan ini. Sepertinya mereka lupa bahwa Pasal 20 Undang-Undang KPK mengamanatkan lembaga ini bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya. Sikap anti-kritik seperti ini yang justru akan menimbulkan skeptisisme publik atas integritas pemimpin KPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mengingat tingginya tuntutan dan harapan publik kepada lembaga ini, sudah sepantasnya prinsip the right man on the right place selalu dijadikan acuan saat melakukan rotasi dan mutasi. Jadi, tak hanya berdalih untuk melakukan penyegaran internal dan mengabaikan prinsip-prinsip penting tersebut. Persoalan-persoalan seperti ini yang justru akan menjadi batu sandungan bagi KPK sendiri. Lembaga ini akan lebih disibukkan dengan urusan internal kelembagaan, sementara pekerjaan utama untuk memastikan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi masih belum selesai.

Kebijakan pimpinan KPK kali ini dapat menimbulkan konsekuensi serius. Peraturan KPK secara eksplisit mengatakan, jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan oleh pemimpin, dugaan tersebut diserahkan oleh Direktorat Pengawasan Internal kepada Komite Etik untuk ditindaklanjuti.

Pemberian sanksi kepada pemimpin oleh Komite Etik sebenarnya bukan hal yang mustahil terjadi. Sebelumnya tiga pemimpin KPK sempat mengalaminya. Abraham Samad, mantan Ketua KPK, pernah mendapat sanksi ringan berkaitan dengan bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum. Adnan Pandu Praja, mantan Wakil Ketua KPK, juga pernah dijatuhi sanksi karena mencabut paraf persetujuan pada lembar disposisi sprindik Anas. Yang terakhir adalah Wakil Ketua KPK saat ini, Saut Situmorang, yang mendapat sanksi pada 2016 karena mengeluarkan pernyataan yang dianggap menyinggung Himpunan Mahasiswa Islam.

Sanksi yang pernah dijatuhkan oleh Komite Etik itu menandakan bahwa sistem checks and balances telah berjalan dengan baik. Hal itu juga menunjukkan bahwa tidak ada satu pun jabatan di KPK yang lepas dari pengawasan, bahkan pada level pemimpin sekalipun.

Kritik atas rotasi dan mutasi kali ini patut dijadikan bahan evaluasi mendalam bagi pimpinan KPK. Sebuah kebijakan yang baik tentu harus diikuti dengan proses yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Jangan sampai lembaga ini justru tercoreng karena tindakan diskresi berlebih dari pemimpinnya. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024