Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Rotasi Jabatan KPK

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Pro-kontra akibat rencana perombakan sejumlah jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa lembaga ini belum bisa menyelesaikan problem internalnya. Ribut-ribut itu semestinya tak mencuat keluar bila komunikasi antara pimpinan dan pegawai KPK berjalan dengan baik.

Semula, pimpinan KPK merencanakan pelantikan 15 pejabat setingkat direktur, kepala biro, dan kepala bagian pada 14 Agustus lalu. Tapi Wadah Pegawai KPK menolak rencana itu. Mereka meminta pelantikan ditunda sampai pimpinan KPK memastikan proses rotasi berjalan secara adil dan terbuka.

Permintaan pegawai KPK itu terbilang wajar. Apalagi selama ini pimpinan KPK kerap menyerukan agar perombakan jabatan birokrasi berlangsung transparan. Alasannya jelas, rotasi ataupun mutasi yang tertutup berisiko diselewengkan serta rawan menjadi celah suap atau korupsi dalam jabatan.

Pimpinan KPK memang menunda jadwal pelantikan para pejabat itu hingga 24 Agustus mendatang. Tapi hal itu tak menyelesaikan masalah. Sebab, mereka belum menjelaskan secara terbuka alasan rotasi, hasil penilaian terhadap setiap pejabat, serta kebutuhan pada jabatan yang dikocok ulang.

Rotasi jabatan sejatinya merupakan hal wajar dan diperlukan dalam organisasi. Tapi penjelasan pimpinan KPK bahwa rotasi dilakukan karena para pejabat itu terlalu lama pada posisinya-rata-rata lebih dari tiga tahun-terdengar kurang meyakinkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Orang yang kelamaan menduduki jabatan tertentu memang berisiko terperangkap di zona nyaman dan minim terobosan. Tapi bisa juga terjadi hal sebaliknya. Semakin lama orang menekuni sebuah urusan, semakin ahli dia di bidangnya. Pada lembaga dengan tugas yang ruwet seperti KPK, spesialisasi juga sangat diperlukan.

Karena itu, tak berlebihan bila Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi pun mempertanyakan rotasi tertutup serta memperingatkan akan bahaya "penggembosan" KPK dari dalam. Apalagi, beberapa kali rotasi jabatan di KPK pernah menjadi rebutan antara kubu yang berupaya menjaga independensi dan kubu yang merongrong wibawa lembaga itu.

Alih-alih meminta Koalisi tak mencampuri urusan internal mereka, pimpinan KPK seharusnya menjelaskan secara gamblang alasan rotasi. Jangan lupa, masyarakat sipil selama ini selalu membentengi KPK ketika mendapat serangan balik dari para musuhnya. Jadi, wajar saja bila masyarakat menuntut transparansi dari pimpinan KPK.

Agar polemik rotasi jabatan tak bergulir liar, pimpinan dan pegawai KPK sebaiknya segera berembuk untuk mencari solusi terbaik. Selanjutnya, KPK perlu membenahi sistem jenjang karier dan pengisian jabatan internalnya. Komisi antikorupsi harus merumuskan standar kompetensi yang jelas untuk setiap jabatan plus mekanisme evaluasinya. Bila tidak, setiap riak akibat rotasi rawan menjadi ombak yang melemahkan pemberantasan korupsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024