Dahnil A. Simanjuntak
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
Masyarakat disuguhi tontonan kesibukan politikus membangun komunikasi menjelang 10 Agustus 2018, batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Atraksi seolah-olah paling siap dan solid ditunjukkan masing-masing kubu. Kubu inkumben rajin memproduksi narasi bahwa mereka paling siap dan partai koalisi mereka solid untuk mendukung siapa saja calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Joko Widodo. Demikian pula kubu oposisi, yang menyatakan mendukung penuh Prabowo Subianto sebagai calon presiden penantang inkumben dan menyerahkan sepenuhnya pilihan calon wakil presiden kepada Prabowo.
Akhir dari adegan ini adalah dipilihnya K.H. Ma’ruf Amin oleh Jokowi dan Sandiaga Salahudin Uno oleh Prabowo. Keduanya tidak banyak bersolek dan "menari" di depan panggung. Mereka lebih banyak "menari" di belakang panggung yang tidak terlihat dan akhirnya terpilih.
Setelah masing-masing kubu menetapkan calon presiden dan wakil presiden, dramaturgi pun berlanjut. Kali ini semua pelakon memainkan adegan yang berbeda: membongkar aksi belakang panggung para "pemenang". Kali ini lakon yang dimainkan adalah patah hati politik.
Para politikus patah hati mulai meluapkan penyebab kekalahannya, dimulai dari kubu oposisi. Partai Demokrat, melalui Andi Arief, wakil sekretaris jenderalnya, menuduh Sandiaga memberikan mahar politik kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, serta menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus" yang tidak konsisten dan kalah oleh uang.
Patah hati di kubu inkumben tidak kalah seru. Bukan hanya melibatkan partai politik, tapi juga organisasi keagamaan, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Mahfud Md. buka suara di salah satu acara TV nasional soal kegagalannya menjadi calon wakil presiden. Ia memaparkan berbagai intrik partai politik dan tokoh NU untuk menggagalkannya menjadi calon. Ia sekaligus membuka borok ketidakmampuan Jokowi untuk mengambil sikap secara independen dan berani melawan tekanan partai koalisi dan tokoh NU.
Teori dramaturgi muncul sebagai reaksi atas konflik sosial danrasial dalam masyarakat. Dramaturgi berada di antara interaksi sosial dan fenomenologi. Pun demikian dengan dramaturgi politik. Ia lahir dari dialektika dan konflik politik, tempat para aktor politik saling berinteraksi sehingga melahirkan fenomenologi politik di ruang sosial kita. Dramaturgi politik patah hati, sebagai kelanjutan dari adegan drama berburu calon wakil presiden, agaknya harus dipahami masyarakat sebagai bagian dari drama panjang menuju pemilihan presiden 2019.
Adegan-adegan yang sudah dan akan muncul harus disikapi masyarakat dengan menghadirkan nalar sehat dan akhlak yang baik. Bila tidak melibatkan dua hal tersebut, masyarakat akan mudah larut dalam drama-drama melodramatik ataupun heroisme yang sejatinya adalah kamuflase. Bagi masyarakat melodramatik, dalam setiap manuver politik sering kali ada lakon dizalimi sebagai pihak yang memegang kebenaran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat melodramatik akan mudah berubah dan lupa, dan pada akhirnya pihak yang menang adalah produsen tunggal kebenaran.
Mengikuti deretan dramaturgi politik menjelang pemilihan presiden 2019, kelompok sosial masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan cendekiawan, agaknya harus berada pada pusaran merawat nalar sehat dan akhlak yang baik. Mereka harus memastikan bahwa masyarakat memahami dialektika dan konflik politik sebagai proses politik yang wajar, tanpa perlu terpengaruh secara emosional, apalagi anarkistis. Berikan saja penilaian terhadap semua adegan yang sedang dimainkan para aktor politik tersebut: apakah adegan tersebut memenuhi keadaban atau tidak? Selebihnya, berfokus pada penilaian adu gagasan para calon presiden dan wakilnya, bukan pada identitas mereka. Dan, akhirnya, silakan tentukan di belakang bilik suara. Dengan demikian, dramaturgi politik di panggung politik tersebut tidak mengganggu kehidupan sosial, budaya, dan persatuan kita sebagai bangsa dan negara. Di atas semua dramaturgi tersebut, ada dua hal yang tidak boleh diganggu, yakni Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
