Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tetap Merdeka

image-profil

Oleh

image-gnews
Aksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam upacara peringatan HUT RI ke-73 di Istana Merdeka, Jumat, 17 Agustus 2018. TEMPO/Subekti.
Aksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam upacara peringatan HUT RI ke-73 di Istana Merdeka, Jumat, 17 Agustus 2018. TEMPO/Subekti.
Iklan

Putu Setia

SUDAH beberapa hari saya suka menyanyikan lagu wajib nasional yang disiarkan televisi. Bukan lagi dangdut kegemaran saya dari Via Vallen: sayang... opo kowe krungu...

Sebagai nasionalis sejati dalam merayakan 73 tahun kemerdekaan ini, saya harus menyanyikan lagu heroik warisan bangsa. Kebetulan televisi menyiarkan berkali-kali lagu itu. Judulnya Indonesia Tetap Merdeka, ciptakan C. Simanjutak. Yuk kita nyanyi: Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita, untuk slama-lamanya.

Suatu kali saya tersentak, benarkah Indonesia sudah merdeka? Lalu kenapa Meiliana, seorang ibu etnis Tionghoa, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara, diadili hanya karena meminta agar pengeras suara dari masjid dekat rumahnya diperkecil volumenya? Apakah dia tidak bebas menyampaikan permohonan itu sebagai warga negara Republik Indonesia? Dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, jaksa menuntut agar Meiliana dihukum satu tahun enam bulan penjara. Jangankan mampu "sorak-sorak gembira" menjelang Agustusan ini, ibu 44 tahun itu malah menangis.

Saya teringat seorang Meiliana yang disanjung beberapa tahun lalu. Namun ini Meiliana yang masih muda, lengkapnya Meiliana Jauhari, pemain ganda bulu tangkis yang berpasangan dengan Greysia Polii. Meiliana ini disanjung karena mengharumkan jagat bulu tangkis dengan keberhasilannya menembus babak penyisihan Olimpiade London 2012. Sedangkan Ibu Meiliana, istri dari Lian Tui, meminta agar pengeras suara dari masjid volumenya diperkecil dan hal itu dianggap penistaan agama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agama ternyata menjadi hal yang paling sensitif di Republik Indonesia. Meiliana mengeluh, lalu pengurus masjid mendatangi rumahnya. Suami Meiliana sempat meminta maaf kalau permohonan mengecilkan volume pengeras suara itu dianggap menyinggung perasaan umat Islam. Namun rumah Meiliana justru dikepung, dan buntutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara mengeluarkan fatwa bahwa Meiliana menista agama. Hari-hari ini, setelah perayaan 73 tahun kemerdekaan, Meiliana akan menerima vonis.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dihukum 2 tahun penjara karena dituduh–lalu terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan oleh sebab itu dia dihukum–melakukan penistaan terhadap agama Islam. Penistaan agama itu diperkuat dengan pernyataan Ketua MUI Ma’ruf Amin. Ahok seharusnya–demi hukum–bisa mengajukan bebas bersyarat di bulan peringatan kemerdekaan ini, tapi dia memilih menunggu bebas murni. Kenapa? Karena kasusnya soal agama yang sensitif.

Ma’ruf Amin, ulama besar berpengaruh, benteng terakhir urusan fatwa yang bisa membuat "hitam-putih" soal penistaan agama, kini menjadi calon wakil presiden yang ditunjuk langsung oleh Joko Widodo. Pastilah banyak orang yang "sorak-sorak bergembira" sebagaimana lagu yang sering saya kumandangkan, tapi izinkan saya menunda untuk "bergembira semua". Saya masih perlu merenung beberapa hari, apa yang akan terjadi dengan Republik Indonesia kalau pasangan Jokowi-Ma’ruf memenangi pilpres 2019. Akankah agama makin sensitif dan kebijakan pemerintah mengacu pada agama tertentu dan intoleransi justru makin subur?

Tiba-tiba saya enggan menyanyikan lagu itu lagi. Tiba-tiba pula saya heran kenapa judul lagu itu Indonesia Tetap Merdeka, tapi liriknya tak ada menyebutkan kata-kata itu. Apakah Simanjutak ragu kalau suatu saat orang Indonesia tak lagi merdeka, setidaknya, tak merdeka menyampaikan pandangan yang berbeda?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

2 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

23 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


25 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

31 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

35 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

50 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

51 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.