Pemilihan Tanpa Permusuhan

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPU Kota Jakarta Timur dan boneka kotak suara atau Sikora membagikan brosur dan contoh surat suara ketika sosialisasi Pemilu 2014 di Stasiun Jatinegara, Jakarta(10/3). ANTARA/M Agung Rajasa

    Petugas KPU Kota Jakarta Timur dan boneka kotak suara atau Sikora membagikan brosur dan contoh surat suara ketika sosialisasi Pemilu 2014 di Stasiun Jatinegara, Jakarta(10/3). ANTARA/M Agung Rajasa

    BARU hitungan jam setelah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum bersama Joko Widodo, Ma’ruf Amin sudah mengeluarkan komentar tak sedap. Ia menyindir Prabowo Subianto yang memilih pengusaha Sandiaga Uno ketimbang mengikuti rekomendasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa. Alih-alih mengkritik program, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu ikut-ikutan menabuh gendang permusuhan yang telah bertalu-talu empat tahun belakangan.

    Apa boleh buat, beratnya syarat presidential threshold membuat pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 kembali memunculkan dua muka lama: Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pemilih tak disodori pilihan baru yang segar.

    Pemilihan empat tahun lalu itu masih menyisakan luka. Publik terbelah. Fitnah bertebaran, hoaks di media sosial merajalela. Perpecahan itu tak boleh berulang. Pemilihan kali ini harus dianggap sebagai perlombaan adu program, bukan pertandingan untuk saling menjatuhkan.

    Sebagai calon inkumben, Jokowi seyogianya menunjukkan kemampuan berlomba secara damai. Ia tak perlu takut kalah karena mengantongi beragam keunggulan teknis ketimbang Prabowo. Berbagai sigi pun terus memfavoritkan Jokowi. Program-program kerja selama empat tahun menjadi presiden adalah modal utamanya.

    Tak ada alasan bagi tim kampanye Jokowi-Ma’ruf untuk menggunakan isu murahan-apalagi menggunakan pendengung (buzzer) bayaran-demi menghantam lawan. Ma’ruf adalah pemimpin ulama. Tirulah Buya Hamka yang tetap santun menghadapi Sukarno dan Mohammad Yamin, yang acap berseberangan dengannya. Ia tak pernah menyerang Sukarno meski dipenjarakan, difitnah, dan buku-bukunya dicap terlarang oleh pemerintah Orde Lama.

    Kubu Prabowo-Sandiaga juga jangan terpancing dan ikut menepuk riak air. Mereka harus menjaga perilaku konstituennya agar fitnah dan hoaks terhadap Jokowi tak muncul lagi. Sandiaga bisa meneruskan sikapnya saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun lalu. Ia tak bereaksi negatif menghadapi berbagai celaan yang ramai di media sosial saat masa kampanye berlangsung. Jokowi dan Prabowo kudu bertanggung jawab merawat demokrasi. Sudah saatnya kedua kubu berlomba dengan program-program kerja terbaiknya.

    Indonesia masih butuh banyak pembenahan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang utama. Ancaman perang dagang dengan Amerika Serikat dan Eropa ada di depan mata. Infrastruktur pun masih banyak yang mesti dibangun, khususnya di luar Pulau Jawa. Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga harus berpacu menyajikan program terbaik untuk publik.

    Sah-sah saja jika kedua kubu saling mengkritik. Prabowo, misalnya, akan lebih elegan jika "menyerang" Jokowi dengan isu-isu perekonomian yang selama ini memang kedodoran. Rupiah masih terus melemah. Nilai ekspor masih belum stabil, khususnya sektor pertanian yang menurun hampir delapan persen dari tahun lalu. Utang luar negeri yang sudah mencapai Rp 4.800 triliun tak diimbangi dengan memaksimalkan pemungutan pajak dalam negeri. Penegakan hak asasi manusia juga masih menjadi isu krusial dan harus terus diperjuangkan.

    Jokowi mesti menjawab kritik itu dengan menyiapkan program yang lebih baik. Ia harus bisa membuktikan pilihan menggandeng ulama sebagai wakil bukan berarti meninggalkan pembangunan ekonomi.

    Perlombaan ini mesti berjalan menarik. Jangan sampai akrobat-akrobat ganjil Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga malah menebalkan apatisme publik yang muak menonton kebencian di panggung politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.