Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemakmuran dan Sentimen Anti-Asing

image-profil

image-gnews
Sejumlah mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI membentangkan spanduk dalam acara penyampaian petisi oleh Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Blok Rokan (GRKBR) di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juli 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Sejumlah mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI membentangkan spanduk dalam acara penyampaian petisi oleh Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Blok Rokan (GRKBR) di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juli 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif CITA

Belakangan ini, sentimen nasionalisme menguat, terutama berkaitan dengan isu penguasaan kekayaan alam dan aset ekonomi. Misalnya soal pengambilalihan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina dan sebelumnya Blok Mahakam dari Total ke Pertamina. Ini diimbuhi heroisme divestasi saham PT Freeport Indonesia yang mengharu biru. Namun, di lipatan sejarah yang lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengizinkan PT Lapindo Brantas kembali beroperasi, seolah hanya mempertegas amnesia kolektif kita.

Tentu saja menjadi hal baik dan konstitusional bahwa seluruh kekayaan alam harus diusahakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi tidak otomatis bahwa semua harus dikelola dan dijalankan sendiri, apalagi anti-asing. Ilmu ekonomi cukup benderang menjelaskan bahwa efisiensi, skala ekonomi, kemampuan modal, dan tata kelola yang baik menjadi faktor penentunya. Maka, isunya bukan pada apakah sumber daya harus dikelola perusahaan nasional, melainkan tata kelola seperti apa yang efisien dan menghasilkan keuntungan maksimal? Venezuela berhasil menasionalisasi pengelolaan minyak yang sebelumnya dikuasai asing, tapi apakah hasilnya berujung pada kemakmuran rakyat? Tidak, karena tata kelolanya buruk disertai komplikasi politik dan ekonomi.

Ada dua kutipan penting yang layak dibaca generasi saat ini. Yang pertama dari Ide Anak Agung Gde Agung, tokoh nasional berpengaruh pada awal kemerdekaan. Dalam sepuruk suratnya kepada Bung Hatta, 30 Maret 1965, ia menulis: "Keputusan pemerintah… di dalam bidang perminyakan, dilihat dari sudut politik ekonomi sama sekali tidak tampak keuntungannya bagi rakyat Indonesia. Mungkin dilihat dari segi ‘gagah-gagahan’ oleh karena berhasil lagi menggegerkan dunia atau mempersulit kepentingan Amerika dan dapat dengan ini memperlihatkan sikap anti-Amerika yang ekstrem para pemimpin di Jakarta akan berasa puas."

Lalu Bung Hatta menulis dengan bernas dalam "Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945", 6 Desember 1971: "Antara aktivitas koperasi yang bekerja dari bawah dan aktivitas pemerintah yang bekerja dari atas, masih luas bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oleh swasta… di mana orang asing dan kapital asing diikutsertakan… Pokoknya modal asing yang bekerja di Indonesia itu membuka kesempatan bekerja bagi pekerja Indonesia sendiri. Daripada mereka hidup menganggur, lebih baik mereka bekerja dengan jaminan hidup yang cukup."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal yang perlu diwaspadai saat ini justru bukan soal sentimen nasionalisme pada pengalihan blok-blok, melainkan minimnya investasi baru di sektor pertambangan serta hulu minyak dan gas (migas). Tentu saja ini alarm tanda bahaya yang perlu diperhatikan. Beberapa lembaga kajian internasional bereputasi tinggi, seperti Fraser Institute, Energy Intelligence, IHS, dan WoodMackenzie, membandingkan seberapa kompetitif Indonesia dalam menarik investasi global di sektor hulu migas dan/atau pertambangan. Semuanya menyatakan Indonesia kurang atau malah tidak kompetitif dengan beragam gradasi "kesopanan". Artinya, calon investor tidak tertarik berinvestasi di Indonesia karena dianggap tak menarik dan tidak kompetitif. Faktornya, selain perpajakan, adalah keekonomian dan kepastian hukum.

Ketiadaan investasi baru berakibat pada rendahnya eksplorasi serta produksi dan ujungnya lifting minyak nasional yang cekak berakhir pada membesarnya tagihan impor bahan bakar minyak kita. Ini seperti menyimpan bom waktu yang akan menjadi masalah di kemudian hari.

Kita tak punya banyak pilihan. Meminjam pendapat Ide Anak Agung Gde Agung dan Bung Hatta, masalahnya bukan soal asing atau pribumi, melainkan bagaimana aliran modal dan pengelolaan ekonomi itu membawa manfaat bagi rakyat. Pemerintah adalah penilik yang wajib menjamin perekonomian berjalan dengan efisien dan adil.

Sentimen anti-asing seringkali dimunculkan menjelang pemilihan umum. Ini tak sehat dan tidak mencerdaskan masyarakat. Wacana yang sehat adalah yang berfokus pada manfaat atau mudarat dari suatu investasi, bukan asal investasi tersebut. Kita juga harus adil bahwa banyak perusahaan Indonesia, termasuk badan usaha milik negara, juga berinvestasi di mancanegara. Globalisasi investasi adalah keniscayaan dan kita harus cerdas menyiasatinya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.