Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bukan Perang Dagang Biasa

Oleh

image-gnews
Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 5 Agustus 2018. Selain bersama Menteri Retno, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Adek Berry/Pool via REUTERS
Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 5 Agustus 2018. Selain bersama Menteri Retno, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Adek Berry/Pool via REUTERS
Iklan

INDONESIA tak boleh main-main menghadapi ancaman pemerintah Amerika Serikat. Bukan hanya soal tuntutan perdagangan pemerintah Donald Trump melalui Badan Perdagangan Dunia (WTO), tapi juga perihal ancaman penghapusan fasilitas keringanan bea masuk impor atau generalized system of preferences (GSP).

Tiga tahun lalu, Amerika Serikat dan Selandia Baru mengadukan Indonesia ke WTO karena dianggap mengeluarkan kebijakan restriktif dalam importasi produk hortikultura serta hewan dan produk hewan dari dua negara. Pada 22 Desember 2016, panel sengketa mengumumkan bahwa 18 tindakan (measures) Indonesia itu tak sejalan dengan prinsip WTO dan meminta Indonesia agar mencabut kebijakannya.

Indonesia jelas keliru karena belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan WTO sampai batas waktu tahap pertama 22 Juli lalu. Amerika meradang dan meminta otoritas dari Badan Penyelesaian Sengketa WTO menunda pemberian konsesi tarif kepada Indonesia terkait dengan sengketa yang diadukan Amerika itu. Amerika juga meminta Indonesia membayar retaliasi sebesar US$ 350 juta atau hampir Rp 5 triliun.

Bersamaan dengan itu, Amerika juga mengancam akan mencabut fasilitas GSP yang mereka berikan kepada Indonesia untuk 124 produknya. Jika fasilitas itu dicabut, Indonesia harus membayar bea masuk atau pungutan lain sebesar US$ 1,95 miliar atau hampir Rp 28 triliun. Fasilitas berupa pelonggaran aturan perdagangan yang diizinkan WTO ini diberikan Amerika kepada 112 negara berkembang untuk sekitar 5.000 item barang ekspor.

Fasilitas itulah yang kini hendak dihapuskan oleh pemerintah Trump terutama untuk dua negara: India dan Indonesia. Amerika menilai surplus kedua negara sudah terlalu besar. Penghapusan ini merupakan strategi perang dagang yang dilancarkan Trump, terutama terhadap Cina. Pada 2017, surplus Indonesia terhadap Amerika mencapai US$ 9,7 miliar atau sekitar Rp 139 triliun. Proporsi surplus ini terhadap total surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada 2017 mencapai 46 persen. Lebih dari sekadar alasan surplus perdagangan, ancaman penghapusan fasilitas GSP merupakan reaksi Amerika terhadap kebijakan restriktif Indonesia yang dipersoalkan ke WTO tadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Amerika merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, selain Cina dan Jepang. Ekspor Indonesia ke Amerika terbesar kedua setelah ke Cina. Tahun lalu, Indonesia mengirim pelbagai barang atau produk ke Amerika senilai US$ 17 miliar atau sekitar Rp 240 triliun, sementara nilai barang yang dikirim Amerika ke Indonesia tak sampai separuhnya. Jelaslah bahwa perdagangan Indonesia dengan Amerika amat menguntungkan.

Masalahnya, pemerintah terkesan tak kompak menghadapi masalah yang berat ini. Ketika Kementerian Perdagangan melobi Amerika, Kementerian Pertanian mengambil kebijakan yang justru dapat memancing persoalan. Misalnya, Kementerian Pertanian membuka keran impor apel dari Amerika justru ketika negara itu sedang tidak panen, lalu menutupnya saat panen.

Kekompakan antardepartemen ini sangat diperlukan karena banyak hal yang harus diubah untuk mengikuti putusan Panel Sengketa WTO. Banyak aturan dagang, bahkan sampai level undang-undang, yang harus mengakomodasi putusan WTO. Ini bukan persoalan ecek-ecek: yang tengah dipersoalkan Amerika bukan hanya apel, melainkan juga kedelai, jeruk, hingga alat pembayaran, seperti kartu Visa dan Mastercard.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024