Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gempa

image-profil

Oleh

image-gnews
Foto aerial kondisi rumah yang rusak akibat gempa bumi di Lombok Barat, NTB, Selasa, 7 Agustus 2018. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 26 orang meninggal dan 25.402 bangunan rusak. ANTARA/Zabur Karuru
Foto aerial kondisi rumah yang rusak akibat gempa bumi di Lombok Barat, NTB, Selasa, 7 Agustus 2018. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 26 orang meninggal dan 25.402 bangunan rusak. ANTARA/Zabur Karuru
Iklan

Putu Setia

Gempa itu peristiwa alam biasa. Bukan rekayasa adu kebohongan atau mempermalukan orang, seperti cara memilih calon wakil presiden. Memang para ahli geologi belum bisa memprediksi kapan gempa itu terjadi. Tapi lempengan dan patahan yang ada di bumi, sudah bisa dipelajari dan Indonesia adalah negeri yang rawan gempa.

Namun kita akan menjadi bangsa yang sulit maju–dengan bahasa lebih kasar, tetap dungu–jika setiap ada gempa dikaitkan dengan hal-hal yang tak nalar. Misalnya menyebut gempa 7 skala Richter di Lombok yang terjadi Ahad lalu, disebabkan Gubernur Nusa Tenggara Barat mengalihkan dukungan ke Jokowi.

Bercanda? Bisa jadi, meski kurang etis bercanda di tengah anak-anak pengungsi yang kelaparan. Juga kurang elok, jika gempa dikaitkan dengan ramalan yang nyaris takhayul. Contohnya membuka primbon Jawa lalu menemukan catatan, gempa bumi yang terjadi di bulan Dzul Qaidah adalah alamat akan terjadi kekacauan dalam negara, ada perebutan kekuasaan.

Uniknya di setiap etnis budaya bertebaran primbon semacam itu. Di Bali ada primbon yang menyebutkan, gempa di Sasih Karo (bulan kedua kalender Saka Bali) yang terjadi Ahad lalu, pertanda banyak orang saling memfitnah.

Kalau dikait-kaitkan dengan situasi saat ini, bisa jadi masuk akal. Bukankah menjelang pemilu serentak yang juga memilih presiden, kekuasaan diperebutkan dengan licik? Dan bukankah dalam perebutan kekuasaan itu fitnah berseliweran, baik fitnah yang serius maupun fitnah yang rada bercanda, seperti adanya jenderal kardus? Masalahnya, apakah kita mau terseret pada cara-cara seperti ini untuk memaknai datangnya gempa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Harusnya kita berpikir yang jauh lebih rasional terhadap apa yang perlu kita evaluasi setelah gempa terjadi, yakni kalau kita menyadari hidup di negeri yang rawan gempa, bagaimana seharusnya kita menyiasati hidup ini agar korban tak banyak berjatuhan saat bencana alam itu datang. Posisi negeri kita sudah jelas berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indoaustralia, dan Pasifik. Gempa sewaktu-waktu datang, bagaimana permukiman dan kota-kota yang berada di jalur lempeng utama dunia itu harus dibangun.

Gempa besar dengan pusat di Bali Utara–masih dalam garis lempeng utama dunia seperti halnya di Lombok–terjadi pada 1976. Ribuan rumah luluh lantak dan 400 jiwa lebih korban tewas. Namun rumah-rumah tradisional Bali, terutama lumbung padi yang hampir tiap keluarga memilikinya, tak ada yang roboh. Di pusat gempa, seperti Seririt, paling bangunan itu miring. Kenapa begitu sakti? Ternyata leluhur kita punya teknik membuat bangunan yang tahan goyangan. Sambungan kayu tak memakai paku, tapi menggunakan apa yang disebut lait dengan ikatan tali yang kuat tapi elastis.

Direktorat Cipta Karya kemudian menyebarkan teknik yang dikuasai para undagi, sebutan arsitek tradisional Bali, itu dengan menerbitkan buku pedoman bagaimana membangun di kawasan rawan gempa. Masyarakat mengikutinya karena memang trauma dengan musibah gempa.

Kini, masih adakah bangunan tahan gempa itu? Sudah lama hilang. Bahkan pemerintah sudah tak lagi peduli apa itu bangunan tahan gempa, apalagi rakyatnya mungkin juga tak tahu. Teori para leluhur bagaimana membangun di kawasan rawan gempa barangkali cuma ada di rak perpustakaan fakultas teknik arsitektur. Alasan kenapa hal itu dilupakan juga menarik: kan sudah lama tak ada gempa.

Apa kita cukup berdoa agar gempa tak datang? Lalu kalau ada gempa kita mencari siapa yang disalahkan sembari mengkaitkan dengan situasi kekinian? Betapa dungunya kita.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

2 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

23 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


25 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

31 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

35 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

50 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

51 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.