Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lamban Menangani Korban Gempa

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Foto aerial kondisi permukiman di Desa Telagawareng, Pemenang, Lombok Barat, NTB, Rabu, 8 Agustus 2018. Sejumlah lokasi yang terdampak gempa bumi belum mendapat bantuan berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan tenda. ANTARA/Zabur Karuru
Foto aerial kondisi permukiman di Desa Telagawareng, Pemenang, Lombok Barat, NTB, Rabu, 8 Agustus 2018. Sejumlah lokasi yang terdampak gempa bumi belum mendapat bantuan berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan tenda. ANTARA/Zabur Karuru
Iklan

Penanganan korban gempa di Nusa Tenggara Barat dan Bali terasa amat lamban. Hingga kini korban gempa berkekuatan 7 skala Richter yang disertai lindu susulan berkali-kali itu belum mendapat bantuan yang memadai. Pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semestinya turun tangan untuk mempercepat proses penanganan korban.

Sejauh ini BNPB dan pemerintah daerah terlihat tidak berkoordinasi secara baik. Dalam soal data korban, misalnya, BNPB menyebutkan ada 131 korban tewas-data sebelum terjadi gempa susulan berkekuatan 6,2 skala Richter kemarin. Sedangkan Pemerintah Provinsi NTB menghitung korban tewas mencapai 226 jiwa. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Utara, yang mendapat laporan dari semua camat, merilis jumlah yang berbeda lagi.

Faktor keamanan pun kurang diperhatikan. Sejumlah desa terlambat mendapat pasokan konsumsi karena dijarah di tengah jalan oleh korban lain yang juga membutuhkan bantuan. Akses transportasi yang terputus akibat gempa belum sepenuhnya diperbaiki sehingga sejumlah wilayah terisolasi. Jumlah helikopter pengangkut bantuan makanan dan kesehatan pun minim.

Pemerintah pusat dan BNPB semestinya tidak menganggap enteng dampak gempa di NTB dan Bali, yang merupakan daerah tujuan wisata turis asing. Tak hanya menimbulkan korban tewas, petaka ini juga menyebabkan 1.477 orang terluka dan 156 ribu orang mengungsi. Diperkirakan korban tewas pun akan terus bertambah karena sebagian masih tertimbun. Akibat bencana ini, sekitar 6.000 turis dievakuasi dan 100 ribu turis batal datang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BNPB seharusnya mengusulkan kepada presiden agar menetapkan musibah di NTB dan Bali sebagai bencana nasional. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penentuan status bencana nasional mensyaratkan sejumlah kriteria. Di antaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, luas wilayah terkena bencana, dan kemampuan pemerintah daerah menanganinya. Dilihat dari ketentuan ini, musibah di kedua provinsi tersebut sudah layak dinyatakan sebagai bencana nasional.

Kalaupun berpendirian bahwa dampak bencana ini cukup ditangani daerah, BNPB dan pemerintah pusat tetap harus mengawasinya, bahkan ikut membantu penanganan korban. Evakuasi korban yang tertimbun harus dilakukan secepatnya. Korban yang terluka mesti mendapat perawatan. Para pengungsi harus mendapat bantuan makanan dan obat-obatan yang cukup. Turis asing pun perlu dijamin keamanannya. Langkah berikutnya tentu saja adalah merehabilitasi bangunan dan rumah penduduk yang rusak.

Pemerintah pusat harus memastikan semua langkah itu dilakukan secepatnya, agar kehidupan sosial-ekonomi di NTB dan Bali segera pulih. Di tengah kesibukan politik untuk maju lagi dalam pemilihan presiden 2019, Presiden Joko Widodo tak boleh melupakan penderitaan korban bencana di Bali dan NTB.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.