Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Awas Petrus Gaya Baru

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Barang bukti dan senjata tersangka pembegalan dihadirkan saat rilis Ungkap Kasus Pelaku Begal di kantor Polres Jakarta Selatan. Selasa, 17 Juli 2018. Pelaku diciduk di sekitar tempat kejadian perkara. TEMPO/Amston Probel
Barang bukti dan senjata tersangka pembegalan dihadirkan saat rilis Ungkap Kasus Pelaku Begal di kantor Polres Jakarta Selatan. Selasa, 17 Juli 2018. Pelaku diciduk di sekitar tempat kejadian perkara. TEMPO/Amston Probel
Iklan

Operasi pemberantasan begal yang diadakan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sepanjang Juli lalu harus segera dievaluasi karena terindikasi melanggar hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada praktik pembunuhan di luar peradilan (extrajudicial killings).

Tujuan awal operasi itu, yakni memulihkan keamanan di Jakarta menjelang penyelenggaraan Asian Games dua pekan lagi, tentu patut didukung. Namun pelaksanaannya sungguh bermasalah. Kesaksian keluarga para tersangka begal yang tewas "didor" polisi mengenai kronologi kejadian bertolak belakang dengan versi kepolisian.

Selama tiga pekan operasi, polisi menangkap lebih dari seribu begal di Ibu Kota. Ketika operasi diumumkan rampung pekan lalu, Polda Metro Jaya mengaku petugasnya sudah menembak 52 begal. Sebanyak 15 orang di antaranya tewas. Belakangan, Komnas HAM, Ombudsman, dan investigasi Koran Tempo menemukan beberapa fakta yang mengganggu soal rangkaian penembakan tersebut.

Pertama, polisi mengklaim mereka terpaksa menembak mati tersangka begal karena melawan dan mencoba merebut pistol petugas. Keterangan para saksi mata menunjukkan hal sebaliknya: tersangka begal ditangkap relatif tanpa kisruh. Bahkan sebagian besar menyerah tanpa perlawanan. Tak ada satu pun saksi yang mendengar suara tembakan ataupun baku hantam.

Kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan forensik pada mayat korban, tampak sebagian besar luka tembak korban ada di dada atau punggung. Tembakan peluru tepat di area jantung pasti mematikan. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan terhadap mayat korban juga tak menemukan memar atau luka tembak lain di tubuh korban. Ini membuktikan tidak ada perlawanan ketika polisi menembak mati para tersangka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Temuan awal ini tentu harus ditelusuri lebih lanjut. Itulah sebabnya Komnas HAM dan Ombudsman meminta bantuan dan kerja sama petinggi Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Sayangnya, polisi tampak enggan berbagi informasi dengan kedua lembaga negara itu. Sikap semacam itu justru menambah kecurigaan bahwa polisi secara sistematis mengulangi teror penembak misterius (petrus) pada era Orde Baru.

Dugaan itu tak mengada-ada jika kita membaca perintah pemimpin Kepolisian RI soal operasi pemberantasan begal ini. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian berkali-kali menegaskan bahwa setiap kepala kepolisian resor tak boleh ragu menembak begal. Kalau gagal membersihkan Jakarta dari begal, mereka akan dicopot dari kursinya. Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Aziz juga menyatakan bawahannya tak perlu ragu mengambil tindakan tegas.

Sudah seharusnya Kepala Polri dan Kepala Polda Metro Jaya bertanggung jawab atas semua ekses negatif yang terjadi akibat perintah ini. Memberantas kejahatan dengan kejahatan lain tak akan memecahkan masalah. Penembakan begal hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan baru dan membuat Jakarta kian berbahaya buat warganya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024