Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Obral Izin Eksploitasi Alam

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) dan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (kiri) berbincang di tengah perkebunan sawit usai launching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatera Selatan, 13 Oktober 2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) dan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (kiri) berbincang di tengah perkebunan sawit usai launching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatera Selatan, 13 Oktober 2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

Pemerintah harus menghentikan obral izin eksploitasi sumber daya alam yang terjadi setiap menjelang pemilihan kepala daerah. Obral izin hanya akan memperparah kerusakan lingkungan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga perlu turun tangan karena praktik yang tidak bertanggung jawab ini amat rawan korupsi.

Hasil penelitian sejumlah lembaga lingkungan menunjukkan obral izin pada tahun politik terjadi baik di sektor pertambangan maupun perkebunan. Aturan ketat tentang izin wilayah pertambangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diterabas. Proses pemberian izin pun tidak transparan.

Moratorium yang sudah berlaku dan terus diperpanjang di hutan primer dan lahan gambut sejak 2013 juga masih mudah diakali. Banyak sekali modusnya. Misalnya, izin baru tidak diberikan tapi ada perpanjangan izin lama atau pengubahan jenis perizinan eksplorasi menjadi eksploitasi.

Data Wahana Lingkungan Hidup menunjukkan terjadi lonjakan angka izin hutan tanaman industri di sejumlah daerah pada 2017. Luasnya di seluruh Indonesia mencapai 389,5 ribu hektare, meningkat hampir dua kali lipat dibanding luas area yang diizinkan setahun sebelumnya.

Lembaga Auriga Nusantara pun mencatat tren yang sama untuk izin usaha pertambangan. Yang paling mencolok adalah di Kalimantan Timur, karena ada 525 izin baru terbit tepat setahun menjelang pemilihan kepala daerah. Adapun jumlah izin baru pada tahun pertama atau kedua setelah pilkada di provinsi ini di bawah angka 300.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penerbitan izin eksploitasi sumber daya alam menjelang pemilihan kepala daerah bisa dipastikan mengundang banyak mudarat. Motifnya mudah ditebak: mencari sumber dana untuk menghadapi pilkada. Jangan heran jika KPK menemukan fakta yang mencemaskan. Hingga Desember 2017 setidaknya ada 2.509 izin eksploitasi sumber daya alam yang tak beres alias tidak clean and clear. Itu belum termasuk 3.078 izin yang sudah mati tapi belum dikembalikan ke pemerintah daerah.

Sejak 2010 komisi antikorupsi telah memenjarakan beberapa gubernur dan bupati yang terlibat suap perizinan tambang dan perkebunan. Tapi masih banyak kepala daerah yang belum tersentuh karena KPK kesulitan menemukan bukti. Itu sebabnya, perlu upaya ekstrakeras untuk membongkar kejahatan ini. Tak cukup mengandalkan operasi tangkap tangan, penyidik KPK perlu menyelidiki secara sistematis korupsi di balik obral perizinan itu.

Presiden Joko Widodo juga perlu mengawasi secara ketat kebijakan perizinan t ambang dan perkebunan. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah pusat sebetulnya memegang wewenang perizinan, tapi melimpahkannya ke daerah. Artinya, pemerintah pusat harus tetap mengawasi agar izin pemanfaatan sumber daya alam tidak disalahgunakan atau dijadikan ajang korupsi oleh pemerintah daerah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024