Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Main Api di Batu Bara

Oleh

image-gnews
Briket Batubara (Tabloidbintang)
Briket Batubara (Tabloidbintang)
Iklan

PENCABUTAN kewajiban penjualan batu bara untuk pasar dalam negeri atau kebijakan domestic market obligation (DMO) bukanlah solusi untuk menambal defisit neraca transaksi berjalan. Alih-alih menggenjot ekspor, pembatalan DMO malah bisa membuat PT PLN (Persero) terkapar.

Karena itu, pembatalan rencana pencabutan DMO sebagaimana diumumkan seusai rapat kabinet pekan lalu memang sudah sepatutnya dilakukan Presiden Joko Widodo. Jika dipaksakan, pencabutan DMO tak hanya terancam gagal mencapai tujuannya, tapi juga dapat merusak kredibilitas pemerintah di mata pasar.

Mari kita kupas satu per satu masalah di balik gagasan pemerintah mencabut DMO. Pertama, pembatalan aturan DMO tak akan bisa menyelamatkan defisit transaksi berjalan yang kini mencapai US$ 25 miliar atau setara dengan Rp 362,73 triliun. Pemerintah yakin pengusaha batu bara bakal segera menggenjot ekspor jika kewajiban menyetor 25 persen produksinya untuk kepentingan dalam negeri dengan harga batas atas US$ 70 per metrik ton dibatalkan. Itu asumsi yang keliru.

Apa pun yang dibisikkan pengusaha batu bara ke telinga Presiden, faktanya, tidak semua produksi batu bara Indonesia berpotensi laku di luar negeri. Rentang harga komoditas ini amat panjang, tergantung kualitas batu baranya. Selama ini, batu bara Indonesia yang berkualitas rendah diserap sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap di dalam negeri. Jika diekspor, jenis batu bara ini belum tentu bakal mendapat harga premium. Belum lagi ongkos kirimnya bakal membengkak dan membuat produk ini tak kompetitif di pasar internasional.

Walhasil, jika DMO dihapus, pasokan batu bara Indonesia tak akan otomatis diekspor. Yang terjadi justru lonjakan biaya yang harus dibayar PLN dan para produsen listrik swasta untuk para pengusaha batu bara nasional karena harga patokan batu bara untuk pasar dalam negeri dicabut.

Saat ini, lebih dari 50 persen listrik nasional dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakarnya batu bara. Sungguh tak masuk akal jika penyediaan batu bara harus mengikuti harga pasar, sementara tarif listrik PLN dikunci pemerintah. Badan usaha milik negara itu bisa babak-belur menanggung selisih harga akibat pencabutan DMO.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dihitung secara kasar saja, potensi kerugian PLN bisa mencapai Rp 45,3 triliun jika kebutuhan batu baranya ada di angka 92 juta metrik ton per tahun. Rencana pemerintah menerapkan iuran pengusaha batu bara sebesar US$ 2-3 per metrik ton tak akan menutup beban biaya PLN.

Masalah kedua, perubahan kebijakan pemerintah soal pasokan batu bara nasional ini terlampau singkat dan terkesan tergesa-gesa. Perbaikan aturan DMO baru dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada awal tahun ini. Patokan harga batu bara untuk pasokan dalam negeri juga baru ditetapkan lima bulan lalu.

Jika aturan anyar DMO itu dicabut, yang muncul justru ketidakpastian. Pasar bisa bereaksi negatif terhadap perumusan kebijakan yang reaktif, apalagi jika didasari asumsi yang tidak realistis. Karena itu, keputusan pemerintah membatalkan rencana pencabutan DMO patut diapresiasi.

Dengan pembatalan ini, Presiden Jokowi mengirim sinyal yang tepat bahwa pemerintah tidak panik menghadapi defisit transaksi berjalan dan tetap mengedepankan rasionalitas dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Sudah seharusnya prinsip yang sama diterapkan untuk semua kebijakan pemerintah, bukan hanya soal batu bara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024