Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Purohito

image-profil

Oleh

image-gnews
Iklan

Putu Setia

Syahdan pada era kerajaan masa lalu, ada profesi yang disebut purohito. Ini adalah profesi seseorang yang mendalami masalah agama tapi berbeda dengan pendeta. Sementara pendeta lebih banyak berurusan dengan ritual keagamaan, purohito selain mampu memimpin ritual, juga mampu memberikan wejangan dan nasihat yang menyangkut kehidupan sosial. Termasuk memberi nasihat kepada raja, bagaimana melaksanakan program kerajaan untuk kesejahteraan rakyat. Purohito adalah pendeta plus dengan wawasannya yang luas tentang kepemimpinan.

Kerajaan lalu memberi wadah untuk para purohito ini. Wadah itu disebut bhagawanta yang artinya kurang-lebih penasihat kerajaan. Meski berada dalam lingkungan istana (puri), para purohito yang masuk ke wadah bhagawanta tetap netral. Jika nasihatnya tidak dituruti oleh raja, ya, sudah umum terjadi, paling dia mengundurkan diri. Mereka adalah penjaga moral kerajaan, sama sekali tidak ikut urusan dalam mengatur kerajaan. Barangkali istilah untuk zaman now adalah purohito tidak ikut dalam politik praktis, apalagi menjadi aktivis partai politik. Mereka sudah "selesai dengan kehidupan duniawi".

Pada masa Orde Baru, ada lembaga yang bernama Dewan Pertimbangan Agung. Pak Harto pernah menyebutkan lembaga tinggi DPA ini meniru konsep bhagawanta, penasihat negara. Pak Harto ingin ada "sesepuh bangsa", di mana presiden mendapatkan berbagai pertimbangan dalam menjalankan tugasnya. Itu saya dengar sendiri ketika suatu ketika saya "menemani" Menristek B.J. Habibie selaku Ketua Umum ICMI bertandang ke Istana. Kebetulan saat-saat itu saya juga ketua umum organisasi cendekiawan keagamaan.

Tentu saya manggut-manggut. Mungkin DPA meniru bhagawanta secara konsep, tapi dalam praktik, Pak Harto lebih banyak menempatkan "sesepuh bangsa" itu sebagai balas jasa kepada sahabatnya dan juga mencomot tokoh-tokoh yang kebetulan memimpin majelis agama. Jadinya lebih mirip pajangan tokoh beragam etnis, termasuk berbagai agama, dibandingkan dengan fungsi lembaga itu sebagai penasihat. Yang pasti, istilah purohito tak pernah disebut-sebut karena ada kata lebih pas, yakni ulama, sedangkan para pemangku negara disebut umara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kini DPA sudah tiada, demikian pula istilah bhagawanta pasti tak dikenal generasi milenial. Yang banyak disebut ulama maupun umara, meskipun dengan pengertian yang lebih sempit sebagai idiom agama tertentu. Yang pasti purohito beda dengan ulama di zaman now, karena ulama bisa memimpin organisasi sosial-politik, termasuk memimpin partai. Bahkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang sudah menjadi "guru bangsa penjaga moral" siap jika didaulat menjadi calon wakil presiden. Artinya, ulama pada masa kini siap melaksanakan tugas-tugas sebagai umara demi bangsa dan negara.

Namun ada yang menolak dicawapreskan, yakni Ustad Abdul Somad. "Doakan Ustad Somad menjadi kiai sampai mati," katanya sembari menyebutkan ada banyak hal yang harus diberi perhatian dan ustad ini memilih jalan dakwah.

Memang ini soal pilihan. Orang yang setuju ulama merangkap umara disebut mencontoh perjalanan hidup Nabi Muhammad, tentu patut dihargai. Yang kurang setuju melihat situasi Nusantara saat ini, bagaimana umara bisa gampang dicaci dan dimaki, apalagi dalam suasana menjelang pemilihan presiden. Sungguh saya sedih jika ulama yang kita hormati tiba-tiba dicebong-cebongkan atau dikampret-kampretkan. Apalagi jabatan presiden maupun wakil presiden membutuhkan multi keahlian. Karena itu, saya merasa perlu ada banyak ulama dalam posisi purohito saat ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.