Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Memangkas Proyek Sarat Impor

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pekerja mengebut pekerjaan proyek pembangunan trotoar di Jalan Sudirman, Jakarta, 23 Juli 2018. Jalur pedestrian di Jalan Sudirman dan M.H. Thamrin dijadikan sebagai sarana pendukung Asian Games 2018. Tempo/Amston Probel
Pekerja mengebut pekerjaan proyek pembangunan trotoar di Jalan Sudirman, Jakarta, 23 Juli 2018. Jalur pedestrian di Jalan Sudirman dan M.H. Thamrin dijadikan sebagai sarana pendukung Asian Games 2018. Tempo/Amston Probel
Iklan

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi sejumlah proyek infrastruktur merupakan langkah tepat. Pemerintah sudah selayaknya mengkaji proyek yang sarat bahan baku impor untuk menjaga agar defisit neraca perdagangan tidak semakin membengkak. Proyek infrastruktur yang tidak mendesak untuk direalisasi dapat dijadwalkan ulang.

Nilai impor untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur naik signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari-Juni 2018, impor bahan baku naik 21,54 persen menjadi US$ 66,489 miliar dari US$ 54,706 miliar pada periode yang sama 2017. Kontribusi impor bahan baku ini mencapai 74,67 persen dari total impor semester pertama 2018 yang sebesar US$ 89,040 miliar.

Besi baja merupakan salah satu komponen proyek infrastruktur terbesar yang masih diimpor. Menurut BPS, hingga April lalu saja impor baja mencapai 2 juta ton. Tahun lalu, total impor baja mencapai 5,8 juta ton. Ironisnya, di saat Indonesia membutuhkan berjuta-juta ton besi baja, para pemain industri baja dalam negeri malah dilemahkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018. Aturan yang menghapuskan rekomendasi Kementerian Perindustrian dan post-border audit/inspection itu dinilai memanjakan importir baja dari hulu sampai hilir.

Pemerintah seharusnya memperketat aturan izin impor bahan baku untuk proyek di dalam negeri. Aturan yang bertujuan mempercepat proses importasi bahan baku, seperti Permendag Nomor 22 Tahun 2018 itu, tidak tepat diberlakukan bagi industri baja karena bahan bakunya bukan bersifat produksi massal, melainkan khusus. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Turki pun memproteksi pasar besi baja domestiknya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah juga semestinya serius mengimplementasikan penghiliran aspal alam Buton untuk menggantikan aspal minyak yang diimpor dari Singapura. Kebutuhan aspal nasional, termasuk untuk membangun proyek infrastruktur jalan tol di Jawa dan luar Jawa, adalah 1,3-1,5 juta ton per tahun. Pertamina hanya mampu memproduksi 300-400 ribu ton aspal per tahun atau 20-30 persen dari kebutuhan.

Padahal, aspal Buton diekspor ke Cina. Deposit aspal Buton diperkirakan mencapai 663 juta ton dengan kandungan bitumen sekitar 132 juta ton. Saat ini, teknologi sudah mampu memproduksi aspal ekstraksi yang harganya bersaing dengan aspal minyak impor. Jika pemerintah mau berkomitmen mengganti aspal minyak impor dengan aspal Buton ekstraksi, sekitar Rp 6,4 triliun per tahun bisa dihemat.

Pengkajian ulang juga harus dilakukan untuk proyek yang masih dalam tahap perencanaan atau belum berjalan, seperti pembangunan New YogyakartaInternationalAirport, Kulon Progo, Yogyakarta. Juga proyek enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta yang hanya memberikan manfaat bagi masyarakat menengah ke atas, yang dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi tidak sebesar pembangunan sarana air minum, listrik, pelabuhan, atau jalan tol di luar Jawa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.