Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakistan di Tangan Imran Khan

image-profil

image-gnews
Imran Khan, kepala Gerakan untuk Keadilan Pakistan, berpidato di depan pendukungnya saat unjuk rasa di Islamabad, Pakistan (11/5). (AP/Anjum Naveed)
Imran Khan, kepala Gerakan untuk Keadilan Pakistan, berpidato di depan pendukungnya saat unjuk rasa di Islamabad, Pakistan (11/5). (AP/Anjum Naveed)
Iklan

Smith Alhadar
Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

Hasil pemilihan umum Pakistan pada 25 Juli lalu menampar partai-partai politik tua yang mapan. Partai Pakistan Tahreek-e Insaf (PTI) pimpinan ikon kriket Imran Khan menang besar atas dua rival utamanya, Partai Liga Muslim-Nawaz (PML-N) pimpinan Nawaz Sharif dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) pimpinan Bilawal Bhutto Zardari. PTI meraih 117 dari 272 kursi Majelis Nasional, PML-N 63 kursi, dan PPP 43 kursi. Sisa 49 kursi terbagi ke partai-partai kecil. Dengan hasil ini, bisa dipastikan Imran Khan akan menjadi perdana menteri baru, meskipun partainya harus berkoalisi dengan partai kecil untuk memperoleh sedikitnya 137 kursi majelis demi menjadi mayoritas di parlemen.

Bagaimanapun, pemerintahan Khan, yang belum berpengalaman, sudah harus menghadapi banyak masalah sejak awal. Hal pertama yang dihadapinya adalah menenangkan lawan-lawannya yang tidak mengakui hasil pemilihan umum. Pemilihan kali ini memang lebih buruk daripada pemilihan 2013. Misi pengamat Uni Eropa menyatakan pemilihan tidak berjalan jujur dan ada kecurangan dalam penghitungan suara.

Jaringan Pemilihan Bebas dan Jujur (FAFEN) Pakistan mengatakan, kendati ada perbaikan signifikan dalam keseluruhan proses, masalah tetap muncul menyangkut hasil pemilihan. Paling tidak, di 35 daerah pemilihan, jumlah suara yang cacat lebih besar daripada margin kemenangan partai pemenang. Pengamat Uni Eropa mengatakan personel keamanan kedapatan merekam dan mentransmisi hasil penghitungan suara.

Laporan-laporan itu konsisten dengan tuduhan partai-partai. Militer dan intelijen Pakistan (ISI) dianggap berpihak pada PTI. Mereka dituduh mengintimidasi wartawan, membungkam media arus utama, dan menyensor berita selama kampanye. Untuk itu, dua hari setelah pemilihan, PML-N, PPP, Muttahida Majlis-e Amal (MMA), Jamiat Ulema-e Islam (JUI), dan partai kecil lain menyatakan terjadinya kecurangan luas dalam penghitungan suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan demikian, kendati Khan telah memperlihatkan kecakapan dalam memimpin partai, ia ditantang untuk mendemonstrasikan kepemimpinannya di tengah masyarakat Pakistan yang terbelah.

Kalaupun pemerintahan baru berhasil menenangkan rakyat, tantangan berikutnya adalah agenda reformasi ekonomi, sesuai dengan janji kampanye Khan. Pahadal, Pakistan kini berada di tengah defisit perdagangan luar negeri yang cukup besar, cadangan devisa menyusut, dan nilai mata uang terdepresiasi. Dalam kampanye "Pakistan Baru", Khan menjanjikan penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan dan pembangunan lima juta rumah bagi orang miskin jika berkuasa. Untuk ini, ia mengandalkan orang-orang kaya Pakistan di luar negeri yang berjanji padanya akan menginvestasikan miliaran dolar Amerika.

Dalam politik luar negeri, Khan berjanji akan membangun hubungan harmonis dengan semua tetangga Pakistan, terutama India dan Afganistan. Tapi Khan mengecam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejak awal tahun ini, hubungan Islamabad-Washington memang memburuk setelah Trump menangguhkan bantuan US$ 1,3 miliar karena Pakistan dituduh melindungi Taliban, yang berperang melawan pemerintahan Afganistan dukungan Amerika. Sebaliknya, Khan memuji Iran dan bahkan mengatakan Pakistan patut meneladani Negeri Para Mullah. Karena itu, untuk kebijakan luar negeri Khan akan berhadapan dengan militer yang sejak dulu menguasai politik luar negeri Pakistan.

Sikap militer dan Khan berbeda soal Amerika dan Iran. Militer ingin tetap berhubungan baik dengan Amerika karena mengharapkan bantuan keuangannya, sekaligus untuk mengimbangi India, yang berhubungan erat dengan Negeri Abang Sam. Hubungan mesra antara Pakistan dan Iran, rival berat Arab Saudi yang merupakan mitra strategis Pakistan sejak lama, tentu tak dikehendaki militer. Sikap Khan terhadap Amerika dan Iran ini sedikit banyak menegaskan bahwa Khan bukan orang yang dikendalikan oleh militer sebagaimana tuduhan pihak oposisi. Bagaimanapun, Khan harus membuat kompromi-kompromi dengan militer agar nasibnya tidak seperti Nawaz Sharif, yang banyak cekcok dengan militer dalam perebutan bidang kebijakan luar negeri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

2 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

23 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


25 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

31 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

35 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

50 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

51 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.