Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pola Korupsi Pemerintahan Daerah

Oleh

image-gnews
Penyidik menunjukkan barang bukti OTT Lampung Selatan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. KPK menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu Anggota DPRD Agus Bhakti Nugroho, Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara dan pihak swasta Gilang Ramadhan. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Penyidik menunjukkan barang bukti OTT Lampung Selatan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. KPK menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu Anggota DPRD Agus Bhakti Nugroho, Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara dan pihak swasta Gilang Ramadhan. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Iklan

Vishnu Juwono
Dosen Administrasi Publik Universitas Indonesia

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pemimpin pemerintah daerah sepertinya sudah dianggap sebagai kejadian yang "normal". Hampir setiap bulan setidaknya satu elite politik daerah-baik gubernur, bupati, wali kota, maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-ditangkap, seperti Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, dan terakhir Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Berbagai macam studi terkait dengan mahalnya biaya politik di Indonesia agar terpilih sebagai pejabat tinggi di tingkat nasional maupun di daerah sudah dilakukan oleh akademikus (Aspinall & Sukmajati 2016, Mietzner 2013) maupun praktisi (Anung 2013). KPK (2018) sudah mengeluarkan studinya berupa survei terhadap 150 calon kepala daerah yang kalah terkait dengan berbagai benturan kepentingan dalam pemilihan kepala daerah.

Berbagai kajian itu merupakan referensi berharga dalam mempelajari fenomena korupsi. Hal yang memprihatinkan adalah terus munculnya para pemimpin pemerintah daerah baru yang terlibat dalam kasus korupsi. Ini menunjukkan tidak adanya rasa jera mereka ketika melihat pendahulunya meringkuk di penjara akibat kasus korupsi.

Kami dari tim peneliti pola-pola korupsi pemerintah daerah Universitas Indonesia mencoba mengidentifikasi apa saja yang menjadi pola-pola kasus korupsi pemerintah daerah. Sebagai studi awal, kami mencoba meneliti berbagai kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah yang sudah berkeputusan tetap atau inkracht. Dengan memilih kasus-kasus korupsi berstatus inkracht, selain secara hukum memang terbukti bersalah, banyak sekali yang bisa dipelajari dalam modus operandi mereka yang membentuk suatu pola.

Pola pertama adalah memanipulasi alokasi anggaran. Pada saat KPK melakukan OTT di beberapa tempat di Mojokerto, Juni 2017, beberapa pejabat yang ditangkap di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Mojokerto Wiwet Febryanto dan Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq. KPK menangkap saat Umar diduga mencoba memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 13 miliar untuk penataan lingkungan dengan cara relokasi dana hibah yang sebelumnya untuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Umar dan koleganya, yang diduga memperoleh suap Rp 470 juta, diharapkan dapat membantu memanipulasi APBD Mojokerto tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pola kedua adalah upaya pelemahan fungsi pengawasan, terutama yang dijalankan oleh DPRD. Pada 5 Juni 2017, KPK menangkap Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Rohayati. Mereka diduga berusaha memperlemah fungsi pengawasan dan pemantauan APBD Provinsi Jawa Timur dengan memberikan uang cicilan, yang dijanjikan sebesar Rp 600 juta, kepada anggota DPRD Jawa Timur.

Di daerah yang memiliki kekayaan alam besar, penelitian kami mengidentifikasi pola ketiga, yakni jual-beli kekayaan alam. Sebagai contoh, melalui putusan Mahkamah Agung pada 29 Juni 2016, mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin, terbukti bersalah melakukan korupsi karena menerima uang dari perusahaan swasta dengan jumlah total lebih dari Rp 18 miliar. Pemberian uang itu diduga terkait dengan jual-beli gas alam untuk proyek pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan.

Pola korupsi terakhir adalah manipulasi kebijakan melalui perubahan peraturan daerah. Pada 30 Maret 2016, KPK menangkap anggota DPRD DKI, Muhammad Sanusi, saat mengambil dana dari perantaranya sebesar Rp 1 miliar. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI tanggal 16 Maret 2017 ditemukan bahwa dana suap yang diberikan pihak pengembang itu bertujuan memperoleh keuntungan melalui perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI 2015-2035.

Temuan awal penelitian kami ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus terbaru yang melibatkan pemimpin daerah lain. Ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi KPK dan pemerintah Joko Widodo untuk menciptakan efek jera bagi koruptor di pemerintahan daerah, yang tampaknya sulit diwujudkan hingga saat ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024