Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politisasi Peristiwa 27 Juli

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman SBY, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun Partai Demokrat dan Gerindra menjelang Pilpres 2019. ANTARA
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman SBY, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun Partai Demokrat dan Gerindra menjelang Pilpres 2019. ANTARA
Iklan

Bagi elite partai, berbagai tragedi berdarah di masa lalu tak lebih dari sekadar dagangan politik. Walau rezim berganti-ganti, tak ada satu pun di antara kasus-kasus itu yang diungkap tuntas. Begitu pula peristiwa penyerangan markas Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996.

Menjelang Pemilihan Umum 2019, peristiwa 22 tahun silam itu kembali ramai diperbincangkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membawanya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pekan lalu. Ia menuduh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang ketika itu menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya Raya, berperan penting dalam peristiwa menjelang akhir kekuasaan Orde Baru tersebut. Menurut Hasto, tentara juga mengetahui persis penyerbuan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, itu.

Tak dapat dibantah, pengaduan Hasto itu bermotif politik. Orang mudah saja menghubungkannya dengan berbagai komentar Yudhoyono tentang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Silang kata di media massa muncul setelah Yudhoyono menyatakan partainya tak bisa berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo karena terhalang penolakan Megawati. Hubungan keduanya memang tak pernah bisa dipulihkan sejak pemilihan presiden 2004. Dalam perseteruan politik ini, memanfaatkan peristiwa berdarah di masa lalu sungguh kelewat batas.

Kerusuhan 27 Juli masih menyisakan luka dan berderet pertanyaan. Tim investigasi Komnas HAM yang dipimpin Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa menyimpulkan adanya pelanggaran berat hak asasi manusia. Lima orang tewas, 149 orang terluka, dan 23 hilang. Lebih dari dua puluh tahun berjalan, tak satu pun hasil penyelidikan bisa mengungkap otak dan motif penyerbuan itu.

Kepolisian pernah menetapkan Sutiyoso, yang saat itu menjabat Panglima Kodam Jaya, sebagai tersangka. Namun penyidikan menguap di tengah jalan. Pemerintah terus saja gagal menuntaskan kasus ini. Jokowi bahkan mengangkat Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika menjadi presiden, Megawati juga tak berbuat banyak. Logikanya, ia dulu tak mungkin menggandeng Yudhoyono ke kabinet jika mengetahui sang jenderal terlibat peristiwa 27 Juli. Ternyata Yudhoyono ia angkat menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Pengadilan koneksitas tak pernah terbentuk. Keinginan menuntaskan peristiwa 27 Juli hanya menjadi pemanis bibir para politikus. Bahkan ketika PDI Perjuangan kembali berkuasa dengan menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, penyelidikan berbagai kejahatan kemanusiaan itu tak pernah beranjak.

Jika serius, PDI Perjuangan bisa memanfaatkan posisinya sebagai partai penguasa untuk melanjutkan keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka memiliki tangan kuat di eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu, mereka tak akan dituduh memanfaatkan tragedi berdarah hanya untuk menekan lawan politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024