Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presidential Threshold Ganda

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (keempat kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Menko Polhukam Wiranto (kelima kanan), dan  Seskab Pramono Anung (keenam kanan) menerima Ketua  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kelima kiri) beserta Komisioner KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk melaporkan pelaksanaan pilkada 2018. ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (keempat kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Menko Polhukam Wiranto (kelima kanan), dan Seskab Pramono Anung (keenam kanan) menerima Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kelima kiri) beserta Komisioner KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk melaporkan pelaksanaan pilkada 2018. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

Sulardi
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang

Negara dan bangsa Indonesia punya pengalaman cukup panjang dan bervariasai dalam memilih presiden dan wakil presiden. Kita pernah memilih dengan aklamasi, saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menentukan presiden dan wakil presiden pertama. Pada periode Soeharto, pemilihan presiden dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun Abdurrahman Wahid dipilih melalui pemungutan suara di MPR. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko widodo dipilih secara langsung oleh rakyat.

Terdapat perbedaan regulasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilihan 2004 sampai 2019 menggunakan presidential threshold. Perbedaannya, pada pemilihan 2004, presidential threshold sebesar 15 persen dari jumlah kursi dan 20 persen perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pemilihan 2009 dan 2014, presidential threshold menjadi 20 persen jumlah kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah secara nasional pada pemilihan legislatif.

Dengan diberlakukannya presidential threshold itu, pada 2013 sekelompok masyarakat menguji konstitusionalitas Undang-Undang Pemilihan Presiden 2008 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah berpendapat bahwa ihwal penentuan presidential threshold adalah kebijakan hukum terbuka. DPR kemudian merevisi aturan itu menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsep presidential threshold tetap dipertahankan. Pada Pasal 222 aquo disebutkan: pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilihan legislatif sebelumnya.

Baru-baru ini Denny Indrayana dan beberapa ahli tata negara serta Advokat Cinta Tanah Air mengajukan permohonan uji materi atas Pasal 222 itu ke MK. Mereka menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6 tidak mensyaratkan ketentuan tentang persentase perolehan suara partai politik pada pemilihan umum dan jumlah kursi yang diraih partai politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika MK menolak lagi uji materi ini, bersiaplah kita kembali ke era Orde Baru, ketika pencalonan presiden dimonopoli oleh partai politik besar-waktu itu Golkar. Bahkan partai itu bisa melanggengkan Soeharto terpilih menjadi presiden selama tujuh kali berturut turut.

Akan terjadi polarisasi masyarakat yang sangat keras antara pendukung calon presiden yang menang dan yang kalah. Hingga hari ini, pendukung Jokowi dan Prabowo masih "bermusuhan". Perang argumentasi, yang kadang menggunakan bahasa kasar-"cebong" sebagai julukan bagi kelompok pendukung Jokowi, dan "kampret" bagi yang ingin mengganti presiden pada 2019-merupakan bukti polarisasi yang tidak sehat itu. Hal tersebut terjadi di media sosial maupun di alam nyata.

Di berbagai negara, presidential threshold bukan pada persyaratan pencalonan, melainkan persyaratan terpilih dengan suara minimal persentase yang ditentukan dalam undang-undang. Misalnya, di Brasil nilainya 50 persen plus satu, di Ekuador 50 persen plus satu atau 45 persen asalkan berbeda 10 persen dari pesaing terkuat, dan di Argentina 45 persen atau 40 persen asalkan beda 10 persen dari pesaing terkuat. Ditinjau dari makna substantif presidential threshold dalam praktik di beberapa negara tersebut, dapat ditegaskan bahwa presidential threshold adalah syarat bagi seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden, bukan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut sudah diatur dalam UUD kita, yakni 50 persen plus satu dengan ketentuan setengah jumlah provinsi memperoleh minimal 20 persen suara. Bila demikian halnya, pemilihan presiden di Indonesia sebenarnya telah menggunakan presidential threshold ganda.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024